HETANEWS

Banyak Aset Tidak Punya Bukti Kepemilikan

Bangunan Pasar Tradisional yang dikelola PDPAUS di Jalan Sumber Jaya 2, Kecamatan Siantar Martoba.

Siantar, hetanews.com - Dari hasi laporan LHP BPK RI Perwakilan Sumut ditemukan banyak aset Pemko Pematangsiantar yang tidak ada bukti kepemilikan dan keberadaannya tidak jelas. DPRD meminta audit investigasi BPK terhadap jumlah aset tersebut. 

"Ada kewenangan DPRD untuk menyurati BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap aset itu. Itu yang kita rekomendasikan," kata Ketua Pansus LHP BPK, Astronout Nainggolan, ditemui usai Paripurna, Rabu (20/5/2020).

Lanjut Anggota DPRD Komisi III ini, aset pemerintah tersebut dari tahun ke tahun sudah menjadi masalah. Jumlah aset itu pun tidak jelas. "Kalau temuan LHP itu mayoritas tidak ada bukti kepemilikan dan keberadaanya, [aset] tanah dan bangunan," jelasnya.

Menurutnya, jika Pemko Pematangsiantar ingin laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP maka aset tersebut harus ditertibkan. "Kalau kita mau mengejar WTP Itu [Aset] menjadi syarat. Tidak mungkin WTP kalau asetnya tidak tertib," jelasnya.

Ketua DRPD Pematangsiantar, Timbul Lingga, menanggapi bahwa keberadaan aset itu perlu dilakukan audit investigasi. "Perlu dilakukan investigasi terhadap aset kota. Kita akan meminta kepada BPK," jelasnya, seraya mengatakan audit investigasi terhadap aset menjadi poin rekomendasi DPRD ke Pemko Pematangsiantar.
 

Penulis: gee. Editor: edo.