HETANEWS.COM

DPRD Sumut Usul Bansos ke Warga Berbentuk Uang: Sembako Rentan Permainan

Foto: Konferensi pers Pansus COVID-19 DPRD Sumut (Ahmad Arfah-detikcom)

Medan, hetanews.com - DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan Pemprov Sumut memberi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk uang kepada warga kurang mampu terdampak Corona. DPRD Sumut menilai bantuan dalam bentuk sembako rentan permainan.

"Pansus DPRD sepakat bantuan Provinsi kepada masyarakat terdampak dalam bentuk uang. Karena bahwa kita mensinyalir paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan," kata Wakil Ketua Pansus Gugus Tugas COVID-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian, dalam konferensi pers di DPRD Sumut, Rabu (20/5/2020).

Hadian mengatakan bantuan dalam bentuk uang bakal membuat masyarakat membeli kebutuhannya di warung sekitar rumah. Menurut Hadian, hal ini dapat membantu UMKM bertahan di tengah pandemi Corona.

"Jika masyarakat terdampak menerima bentuk uang tunai, mereka akan membelanjakan ke warung sekitar tempat tinggalnya. Sehingga otomatis perekonomian UMKM akan berputar," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemprov Sumut telah menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako ke kabupaten/kota. Bantuan tersebut diberikan kepada warga kurang mampu terdampak Corona.

Hadian menyebut pihaknya juga meminta bantuan yang diberikan tidak berpatokan kepada KTP warga. Dia menyebut banyak warga Sumut yang tinggal tak sesuai alamat di KTP.

Dia mengatakan pihaknya bakal mengawasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumut. Salah satu yang bakal diawasi, kata Hadian, adalah pendistribusian bantuan.

"Pansus harus dilibatkan dalam pengawasan pengiriman bantuan pemerintah provinsi ke kabupaten kota termasuk kabupaten/kota yang mengambil opsi uang. GTPP harus memberikan jadwal penyampaian bantuan tersebut kepada DPRD. Agar anggota DPRD bisa mengawal di daerah pemilihannya masing-masing," jelasnya.

Hadian meminta GTPP Sumut turut memperhatikan dunia usaha di tengah pandemi Corona. Dia juga meminta GTPP mengeluarkan kebijakan mencegah penyebaran virus Corona saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri.

"Pansus meminta agar GTPP mengeluarkan kebijakan yang jelas terkait antisipasi melonjaknya kasus COVID-19 pada hari raya Idul Fitri karena pada saat itu akan terjadi lonjakan massa," tuturnya.

Selain itu, kata Hadian, pansus juga meminta data pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 yang meninggal tidak dipublikasikan. Dia mengatakan data PDP corona wafat yang dipublikasikan bisa memicu respons negatif di masyarakat.

"Karena pernah terjadi misalnya PDP meninggal, dimakamkan dengan protokol COVID tapi hasil swabnya negatif. Nah akhirnya efeknya kan menjadi negatif masyarakat, makanya lebih bagus tidak dipublikasikan," ucap Hadian.

sumber: detik.com

Editor: gun.