HETANEWS.COM

Gugatan Kursi Kosong Wagub DKI Jakarta Tidak Diterima MK

Gedung Mahakamah Konstitusi atau MK

Jakarta, hetanews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan judicial review terhadap Pasal 176 UU Pilkada yang diajukan mahasiswa Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta, Michael. MK menilai pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 176 UU Pilkada.

"Amar putusan mengadili, tidak menerima permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (19/5) yang dikutip dari website MK, Rabu (20/5/2020).

MK menilai tidak ditemukannya uraian mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 176 UU Pilkada. Para Pemohon hanya menjelaskan hak konstitusionalnya dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Namun tidak menguraikan perlindungan seperti apa yang tidak diperoleh dengan tidak diisinya jabatan wakil gubernur dari kasus konkret yang disampaikan dalam permohonan.

MK juga menyebut Michael merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, terutama saat Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017. Namun, ia tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional yang dialaminya tersebut. Sehingga MK berpendapat Michael tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

"Meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon," ucap hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Sebagaimana diketahui, Michael menggugat terkait kosongnya kursi Wagub DKI Jakarta. Menurut Michale Pasal 174 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai tidak menciptakan pemilu demokratis.

"Pertama bahwa pasal 176 sendiri tidak menciptakan pemilihan umum yang demokratis," ujar Michael.

Michael mengatakan pasal 176 ini melanggar ketetapan syarat 50 persen+1 yang merupakan ketentuan dalam menetapkan calon kepala daerah. Tidak hanya itu, pemilihan oleh partai disebut telah memakan banyak waktu. Michael menjelaskan Pasal 176 ayat 1 menyebutkan bahwa pengisian wakil gubernur atau wakil wali kota dilakukan atas mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau kabupaten/kota, berdasarkan usulan partai politik. Sedangkan pasal 176 ayat 2 disebut berisi partai politik memberikan dua nama calon yang nantinya akan dipilih dalam rapat paripurna DPR.

"Kedua adalah pasal 176 ini melanggar daripada kata ketetapan syarat 50% plus satu syarat, untuk menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketiga, ada penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung, memakan waktu yang cenderung lebih lama ketimbang pemilu," kata Michael.

Michael mengatakan tidak adanya kepastian terkait lamanya waktu pemilihan. Menurutnya, hal ini membuat posisi wagub DKI Jakarta kosong selama lebih dari satu tahun.

"Bagaimana waktu kepastian hukum terkait pemilihan wakil kepala daerah, dapat dilaksanakan selama dalam kurun waktu tertentu. Di mana pada nyatanya untuk kasus yang saya alami ini selama 1 tahun 8 bulan DKI Jakarta telah kosong, kedudukan jabatan daripada Wakil Gubernur. Sedangkan jika kita melihat untuk pemilu saja misalnya pemilu presiden, yang dilaksanakan di Indonesia hanya memakan waktu 8 bulan," tuturnya.

Dalam gugatan, Michael meminta MK membatalkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Atas dasar tersebut saya ingin mengajukan permohonan untuk membatalkan pasal 176," kata Michael.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!