HETANEWS

Puluhan Miliar Keuangan Pemko 2019 Jadi Temuan BPK

Walikota Hefriansyah [kiri] bersepeda keliling kota Pematangsiantar Sabtu 16 Mei 2020. [foto: protokeler]

Siantar, hetanews.com - Laporan hasil pemeriksaan [LHP] Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK] RI Sumut terhadap keuangan Pemko Pematangsiantar 2019 menjadi temuan. Jumlah temuan diperkirakan puluhan Miliar. BPK meminta uang tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Atas LHP BPK, DPRD Pematangsiantar membentuk Pansus dan menjadwalkan agenda pembahasan, Senin (18/5/2020) pagi. Pansus diketuai Astronout Nainggolan dan Tongam Pangaribuan sebagai Wakil, serta 7 anggota DPRD dari masing masing fraksi.

Informasi menyebutkan, adanya temuan tersebut diakibatkan kesalahan perhitungan keuangan Pemko Pematangsiantar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD]. Dalam LHP, BPK juga menemukan sejumlah kelebihan pembayaran keuangan kepada  DPRD Pematangsiantar.  
 

Netty Sianturi
Anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Netty Sianturi, mengatakan kelebihan pembayaran tersebut merupakan keteledoran TAPD dan Inspektorat. "Ini merupakan kesalahan dan keteledoran TAPD dan Inspektorat," katanya.

Dalam Pansus nanti, kata Netty, akan mempertanyakan hal itu kepada TAPD dan Inspektorat. "Jadi kenapa sekarang mereka meminta itu kita kembalikan. Padahal itu kan kesalahan mereka," ucapnya.

Kelebihan pembayaran tersebut kata Netty diantaranya adalah pembagian Gaji anggota DPRD. Selebihnya ada pada belanja makan minum Pimpinan DPRD Pematangsiantar.

Menurutnya, kelebihan pembayaran gaji berkisar Rp 13 Juta, dihitung setelah dilantik sebagai anggota DPRD pada Oktober hingga Desember 2019. Sementara pada Januari hingga September 2019 akan ditanggung oleh anggota DPRD periode 2014-2019. 

"September kami dilantik. Oktober sampai Desember 2019 kami menerima gaji. Kami sudah hitung sekitar Rp 13 Juta," jelasnya. 

Astronout Nainggolan

Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar ini meragukan pengembalian dapat dilakukan oleh anggota DPRD periode sebelumnya. Sebab, diantara anggota DPRD sudah tidak duduk lagi sebagai wakil rakyat. 

"Mereka yang tidak itu lagi, mereka kan gak meminta gaji segitu besarnya. Mau dikembalikan dari mana uangnya. Nah itu berapa itu jumlahnya," ucapnya.

Menurut Netty, itu bukan mutlak kesalahan DPRD. Namun kesalahan Pemko Pematangsiantar yang tidak profesional. Oleh sebab itu pihaknya akan menjelaskan hal itu kepada BPK. 

Ditemui terpisah, Ketua Pansus, Astronout Nainggolan, menuturkan setelah jumlah temuan BPK itu dirangkum kan, Paripurna DPRD akan memutuskan apakah temuan tersebut akan dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak. 

"Itu maksudnya BPK memberikan itu ke kita. Keputusannya ada di DPRD," ucapnya ditemui terpisah. 

Hasil temuan BPK tersebut, kata dia, ada yang bisa diputihkan. Namun paripurna DPRD yang menentukan diputihkan atau lanjut ke ranah hukum. "Tapi ini pun gak langsung pidana. Karena ada di kasih waktu 60 hari," ucapnya menambahkan.

Baca juga: Temuan LHP BPK Soal Anggaran Makan Dan Minum Pimpinan DPRD, Timbul Lingga: Kitakan Engga Tau Itu Jadi Temuan

Penulis: gee. Editor: edo.