HETANEWS.COM

Temuan LHP BPK Soal Anggaran Makan Dan Minum Pimpinan DPRD, Timbul Lingga: Kitakan Engga Tau Itu Jadi Temuan

Penyerahan LHP BPK dari Pimpinan DPRD ke Tim Pansus DPRD

Siantar, hetanews.com - Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) ada menemukan Anggaran belanja makan dan minum pimpinan DPRD Siantar sebesar Rp 356.508.065, dan dalam LHP BPK tersebut disebutkan agar mengembalikan ke kas daerah.

Terkait temuan BPK tersebut kemudian hetanews menanyakan kepada Timbul Lingga, Senin (18/05/2020) dia menyebutkan jika hal tersebut bukan tidak dipertanggung jawabkan.

"Bukan tidak dipertanggung jawabkan, kalau tidak berarti fiktif itu,"katanya.

Ketika ditanya mengapa hal tersebut belum dipertanggung jawabkan?, Timbul menyebutkan bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut jadi temuan oleh BPK.

"Kitakan engga tau itu jadi temuan,"ucapnya.

Dikatakan hetanews bahwa uang yang dipakai tersebut adalah uang Negara sehingga memerlukan pertanggung jawaban, Ia menyebutkan jika mereka menerima sesuai dengan hasil keputusan namun dia mengatakan ternyata hasil audit BPK berbeda.

"Samanya dengan kelebihan bayar gaji DPRD, kamikan terima sesuai dengan hasil keputusan, tetapikan hasil audit BPK berbeda, makanya Kitakan mempertanyakan kepada BPK atau kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah),"ucapnya.

Ditanya apakah Pimpinan DPRD pada saat itu telah melaporka pertanggung jawaban anggaran?, Timbul malah menyebutkan hal tersebut akibat dari perbedaan pamahaman.

"Inilah karena beda pemahaman, makanya menjadi temuan, itunya,"katanya.

Kemudian wartawan ditanya apa yang berbeda pemahaman yang disebutkan tersebut?, Timbul malah menyuruh wartawan menanyakan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan).

"Silahkan teknis tanyakan ke Sekwan, sama seperti kelebihan pembayaran gaji DPRD, pemahaman TAPD dan DPRD berbeda, sehingga menjadi temuan juga,"ucapnya.

Namun disebutkan wartawan hal tersebut berbeda dengan belum melaporkannya pertanggung jawaban, Timbul menyebutkan mereka sudah mempertanggung jawabkan.

"Tidak ada yang tidak kami pertanggung jawabkan, minimal dalam regulasi itu dibilang pimpinan DPRD disiapkan rumah dinas dan diberikan belanja rumah tangga,"sebutnya.

Ditanya lagi apakah pastinya hal tersebut sudah dibuat laporan pertanggung jawabannya?, Akhirnya Timbul menyebutkan mereka telah melaporkan hal tersebut.

"Kan sudah kita pakai uangnya, iya sudah kita pertanggung jawabkan, secara teknisnya tanya aja ke Pak Sekwan,"katanya.

Terpisah Ketua Pansus LHP BPK Astrounot Nainggolan ketika ditanya terkait temuan BPK diinternalnya apakah Pansus juga akan melakukan investigas terhadap hal tersebut?, Astronout membernarkan hal tersebut.

"Pasti, semua akan kita periksa,"katanya.

Penulis: tom. Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!