HETANEWS.COM

Kapuspen TNI Klarifikasi soal Aturan Keamanan Nasional yang Jadi Polemik

Mayjen Sisriadi (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).

Jakarta, hetanewa.com - 

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi menegaskan pernyataannya terkait perlu dibentuknya aturan keamanan nasional menyusul pandemi virus Corona (COVID-19) bukan sikap instansi. Ia pun mengatakan, usul pribadinya itu merupakan catatan untuk dikaji apabila pandemi Corona nanti usai.

"Saya ingin menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan usulan tentang pembuatan aturan Keamanan Nasional. Yang saya sampaikan dalam diskusi Jakarta Defense Studies-Unhan, adalah pemikiran pribadi di mimbar akademis," kata Sisriadi lewat keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).

Forum yang dimaksud Sisriadi bertajuk 'Mewujudkan Sinergi Berbagai Komponen Bangsa Dalam Menghadapi Wabah COVID-19' yang digelar secara virtual pada Selasa (28/4) lalu. Dalam forum itu, ia menyebut langkah dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah tepat.

"Saya mengatakan bahwa keputusan pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keppres 9/2020 adalah langkah yang tepat di tengah ketiadaan sistem keamanan nasional yang bersifat semesta," ujar Sisriadi.

Jenderal bintang dua itu juga mengatakan pandemi Corona di Indonesia sudah menjadi ancaman nasional. Sisriadi berbicara soal aturan keamanan nasional terkait pandemi ini dan mengatakan perlu dibahas bila nanti masalah wabah Corona berakhir.

"Dalam forum itu saya juga mengatakan bahwa membahas aturan tentang keamanan nasional di bidang biosecurity di tengah pandemi COVID-19 tentu tidak bijak dan tidak menjadi prioritas, tetapi setidaknya kita punya catatan yang bisa dibuka setelah pandemi COVID-19 berakhir, dan dibicarakan untuk kebaikan bangsa pada masa depan apabila menghadapi ancaman serupa," urainya.

Untuk itu, Sisriadi berharap agar pernyataannya tidak dijadikan polemik. Ini juga sekaligus sebagai bentuk tanggapan atas pernyataan dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

"Dengan klarifikasi ini, maka polemik di media harus diakhiri. Mari kita sama-sama fokus untuk memberikan kontribusi terbaik dalam upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19, sesuai profesi dan keahlian masing-masing," tegas Sisriadi.

Sebelumnya dalam forum diskusi, Sisriadi mengatakan diperlukan sebuah aturan keamanan yang bisa menjadi panduan untuk menghadapi peristiwa seperti pandemi corona. Sebab menurutnya, masalah pandemi bukan hanya sekedar kesehatan saja tapi bisa berimbas pada berbagai aspek, termasuk persoalan ekonomi.

"Karena pada hakikatnya pandemi ini menjadi masalah keamanan nasional. Bahwa pandemi COVID-19 ini tidak semata-mata masalah kesehatan, melainkan masalah sosial, politik ekonomi," ungkap Sisriadi dalam forum itu.

Dia menilai dalam menghadapi dampak virus Corona di luar isu kesehatan, maka masih diperlukan sebuah aturan keamanan yang bisa menjadi panduan tiap orang dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Tapi Sisriadi mengakui tidak etis bila dibahas saat ini juga.

"Jadi menurut kami perlu ada satu infrastruktur yang mengikat, ada aturan yang mengikat seluruh komponen bangsa pada level strategis maupun level politis, yaitu lewat satu sistem keamanan nasional yang dituangkan pada aturan-aturan yang jelas dan bisa dilaksanakan. Karena pada hakikatnya masalah pandemi COVID-19 ini masalah keamanan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa secara semesta. Oleh karena itu, sistem keamanan nasional yang bersifat holistik menjadi kebutuhan di masa depan," tuturnya.

"Mungkin menjadi tidak bijak ketika kita berada pada situasi seperti ini, kita membahas untuk membuat sistem atau aturan tentang keamanan nasional. Namun mungkin ini bisa menjadi catatan kita bersama yang mungkin ketika kita selesaikan ujian ini kita bisa buka kembali dan bicarakan kemudian," sambung Sisriadi.

Pernyataan Sisriadi ditanggapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Yati Andriani. Ia menilai usul tersebut bisa saja mengikis nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Kami menyadari bahwa salah satu ancaman samping dalam pandemi ini adalah makin menguatkan autokrasi. Autokrasi menguat sebagai akibat dari melemahnya masyarakat karena ancaman pandemi dan meningkatnya kebutuhan akan keamanan. Di sisi lain, situasi ini dengan mudah bisa tergelincir dan dijadikan alasan untuk mengurangi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)," kata Yati, Kamis (30/4).

sumber: detik.com

Editor: sella.