HETANEWS.COM

Surat Minta Bantuan Anggota DPRD Medan Pakai Cap Partai, Gerindra: Memalukan!

Medan, hetanews.com - Partai Gerindra menilai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Aulia Rahman, punya niat baik saat membuat dan mengirim surat permohonan bantuan untuk warga terdampak Corona ke perusahaan swasta. Namun, keberadaan surat itu malah jadi memalukan karena ada kesalahan administrasi.

Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain, awalnya bicara soal poin-poin dalam surat dari Aulia yang sebenarnya baik karena bersifat imbauan. Namun, surat itu dianggap salah secara mekanisme organisasi.

"Kalau kami melihatnya pertama memang maksud dari isi poinnya itu baik, mengimbau. Tapi kami sayangkan mekanisme organisasinya itu sangat salah," ujar Bobby, Kamis (23/4/2020).

Bobby mengatakan pihaknya sudah meminta Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD Medan dari Gerindra untuk memanggil Aulia. Dia menilai kesalahan administrasi yang terjadi terkait surat itu sangat memalukan partai.

"Kami sudah menginstruksikan Ketua Fraksi dan Pimpinan DPRD yang dari Gerindra untuk memanggil yang bersangkutan untuk mencari tau bagaimana itu bisa terjadi. Nanti ketua Fraksi yang membuat laporan ke kami DPC. Nanti kami rapatkan di tingkat DPC bersama Ketua Fraksi apa yang akan kita berikan sanksi atau tindakan terhadap kesalahan administrasi yang sangat memalukan Partai Gerindra," ujar Bobby.

Sebagai informasi, surat permintaan bantuan ke perusahaan dengan kop surat Komisi 2 DPRD Medan yang diteken Ketua Komisi 2, Aulia Rahman, viral. Meski kop suratnya tertulis Komisi 2 DPRD Medan, namun stempel surat itu menggunakan stempel dengan logo Partai Gerindra.

Aulia mengatakan kalau stempel pada surat itu bukan diberikan oleh dirinya melainkan pengurus ranting. Aulia juga mengaku sudah menyampaikan protes ke ranting karena membuat keberadaan surat itu menjadi keliru.

Kembali ke Bobby. Setelah ditelaah, ternyata stempel itu bukan milik ranting. Alasannya, stempel milik ranting juga dilengkapi dengan nama ranting terkait, sedangkan stempel dengan logo Partai Gerindra di surat Aula itu tak ada tulisan nama ranting terkait.

"Setelah kami telaah, itu bukan punya ranting. Kalau punya ranting, di bawah dibuat Gerindra ranting A. Kami lihat hanya Gerindra. Kami lihat itu bukan resmi ranting," ujarnya.

"Walaupun menurut beliau itu kerjaan rantingnya. Setelah kami evaluasi, tidak mungkin beliau tidak tahu. Kami dapat berita, telah mengonfirmasi kepada beliau. Kalau memang itu kesalahan di bawah, kenapa beliau tidak menarik surat itu sebelum pemberitaan itu naik? Ini merupakan kejadian yang menurut kami maksudnya baik, tapi administrasinya salah jadi berimbas kepada memalukan partai," sambung Bobby.

Sebelumnya, surat dengan nomor 16/4/Komisi-2/DPRD Kota Medan/2020 yang ditujukan ke Pimpinan PT SUN KADO viral. Ada empat poin dalam surat tersebut, yakni:

1. Sehubungan Kota Medan saat ini terkena 'ZONA MERAH' COVID-19 sehingga membuat kekhawatiran bagi warga masyarakat Kota Medan, terkhusus warga masyarakat Kelurahan Mabar

2. Berkenaan dengan butir 1 (satu) di atas, kami atas nama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan mengharapkan partisipasi pihak perusahaan PT SUN KADO untuk dapat memberikan bantuan pangan berupa sembako kepada warga masyarakat Kelurahan Mabar

3. Demi menjaga tidak terjadinya 'Chaos' di tengah-tengah bencana seperti ini, untuk itu bantuan yang kami sampaikan dalam point 2 (dua) dapat tersalurkan dalam waktu yang tidak terlalu lama

4. Demikian disampaikan agar maklum dan atas bantuan serta partisipasinya, diucapkan terima kasih.

Surat itu diteken oleh Aulia Rahman dan ada stempel berlogo Partai Gerindra di surat itu. Aulia telah mengonfirmasi dan menjelaskan maksud dirinya membuat surat tersebut.

"Iya. Aku udah di konfrontir itu. Dipelintir bahasanya, sebenarnya nggak ada hal yang harus diributkan. Niat kita kan hanya melakukan satu aksi ke masyarakat. DPRD itu dituntut akan hal itu saat COVID-19. Perusahaan yang kita surati itu positif dan kita bukan melalui paksaan. Kita meminta bantuan itu memang ada, silakan. Nggak ada juga nggak apa-apa. Kita minta ke perusahaan itu kalau memang ada, mereka langsung yang memberikan," ujar Aulia.

"Tapi ini kan dipolitisir, kita macam OKP, nanduk sana, nanduk sini," sambungnya.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!