HETANEWS.COM

Rumah sakit di Indonesia terancam lumpuh: ini 6 strategi “perang” mengalahkan COVID-19

Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Hetanews.com - Setelah sebulan lebih “seruan” dari Presiden Joko Widodo agar anggota masyarakat menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan, dan beraktifitas di dalam rumah, belum terlihat tanda-tanda angka penularan COVID-19 di Indonesia akan segera menurun.

Sebaliknya, sejak 6 April 2020 hingga hari ini kasus baru terkonfirmasi harian meningkat berkisar 200-400 kasus, per 15 April 2020 mencapai sekitar 4.800 kasus, sedangkan selama dua pekan sebelumnya antara 100-200 kasus. Setiap delapan hari jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia naik dua kali.

Dampak kebijakan pemerintah DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat selama dua pekan sejak Jumat pekan lalu dan mulai Rabu pekan ini diikuti beberapa kota penyangga Ibu Kota akan bisa dilihat dalam sebulan ke depan: Apakah gagal lagi atau berhasil.

Jika gagal, maka rumah sakit di daerah pusat penularan virus diperkirakan lumpuh bulan depan karena kebanjiran pasien COVID yang bisa lebih dari 50.000 orang.

Walau belum ada satu pun dari 203 negara di dunia yang dihajar wabah COVID dapat disebut sukses seratus persen mengontrol penyebaran virus, kita bisa belajar pada Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan yang dapat menahan laju penularan virus di masing-masing negara.

Karantina wilayah (lockdown) seperti di Wuhan Cina walau dapat menghambat penyebaran COVID, juga diikuti dampak lain seperti gangguan pasokan dan akses kebutuhan pokok masyarakat dan tekanan mental, sehingga dalam konteks Indonesia lockdown bukan satu-satunya opsi kebijakan untuk mencegah penularan virus.

Peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat merupakan kunci dalam mengendalikan pandemi ini. Fokus pemerintah di semua level harus diarahkan kepada peningkatan pemahaman masyarakat untuk mendukung isolasi, menjaga jarak sosial, dan menelusuri kontak pasien positif di samping menyiapkan paket kebijakan pengobatan pasien dan ruang isolasi.

Berikut enam langkah “perang efektif” untuk menundukkan coronavirus dengan bantuan teknologi agar rumah sakit dan petugas kesehatan tidak kewalahan merawat pasien yang begitu banyak. Langkah-langkah ini mestinya dilakukan bersamaan oleh pemerintah dan anggota masyarakat agar memiliki dampak yang besar.

1. Isolasi retrospektif

Masyarakat perlu memahami bahwa karena belum ada obat dan vaksin untuk COVID, maka penyakit ini hanya bisa dilawan dengan memutus rantai penularan dan penguatan kebebalan tubuh dengan melakukan isolasi diri dalam jangka waktu tertentu.

Menyerukan pada masyarakat untuk isolasi mandiri tidak cukup. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang penegakkannya disertai hukuman terhadap pelanggar.

Indonesia bisa mengadopsi kebijakan isolasi yang berlaku surut (retrospektif) selama 14 hari sejak orang-orang kembali dari luar negeri, dengan pengawasan ketat dan denda bagi pelanggar.

Kebijakan ini bisa mengurangi kasus penularan di Indonesia yang berasal dari seseorang yang terkena COVID di luar negeri. Singapura menegakkan kebijakan isolasi mandiri dengan bantuan teknologi seperti GPS tracking dan video call.

Petugas di negara tetangga itu juga memeriksa rutin berkala untuk memastikan semua orang yang baru dari luar negeri benar-benar mengisolasi mandiri. Ada ancaman denda 10.000 dolar Singapura (sekitar Rp. 110 juta) dan pencabutan paspor bila tidak ditaati.

Gelang pelacak elektronik untuk orang Hong Kong yang baru kembali di Provinsi Hubei Cina untuk memastikan karantina mandiri 14 hari di rumah. 
Foto: Edmond So | SCMP

Kebijakan seperti itu belum tercermin dalam regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Kebijakan imigrasi, selain melarang kunjungan warga negara asing sejak 31 Maret 2020, hanya sebatas mengimbau warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri untuk mengisolasi mandiri selama 14 hari.

Tak ada kebijakan memantau secara aktif isolasi mandiri orang-orang tersebut baik dengan teknologi maupun cara offline. Sejauh ini hanya ada pemeriksaan suhu tubuh penumpang dari luar negeri di bandara.

Di Indonesia, lebih dari 15 ribu relawan mahasiswa kedokteran beserta ketua RT/RW, kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan pengurus Karang Taruna bisa dilibatkan dalam pemantauan ini.

Pemerintah juga dapat menyiapkan tempat isolasi sementara selama 14 hari dengan harga murah. Misalnya memberdayakan Asrama Haji dan wisma pemerintah lainnya agar mempermudah isolasi diri untuk yang baru kembali dari luar negeri.

Secara teknis, pemerintah dapat juga memasang gelang dengan GPS yang terhubung dengan dinas kesehatan bagi pasien terkonfirmasi positif (dengan level kasus ringan dan sedang) yang diwajibkan isolasi di rumah seperti kebijakan di Hong kong.

2. Isolasi wilayah merah

Seperti kasus COVID di Cina yang terkonsentrasi di Provinsi Hubei, jumlah kasus tertinggi di Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa daerah di Pulau Jawa dengan pusat penularan di Jakarta.

Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempertimbangkan isolasi individu setidaknya selama satu minggu (umumnya gejala COVID timbul dalam 5 hari) bagi orang yang berpindah dari wilayah transmisi lokal COVID tinggi seperti Jakarta (lebih dari 2.400 kasus per 15 April) ke rendah seperti Aceh (5 kasus).

Saat ini pembatasan sosial berskala besar sudah dilakukan di Jabodetabek, tapi penerbangan domestik dari wilayah transmisi lokal tinggi seperti Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan Bandara Juanda Yogyakarta masih berlangsung.

Perpindahan orang via pesawat ini membawa risiko tinggi penyebaran COVID ke wilayah yang masih dengan jumlah kasus sedikit. Oleh karena itu, penerbangan domestik juga harus ditutup, seperti rute internasional, agar COVID tidak semakin menyebar ke provinsi lain, apalagi ke daerah yang sistem kesehatan lebih buruk dibanding Jakarta.

Isolasi wilayah yang saya usulkan bukan lockdown total seperti Wuhan, tapi mencegah perpindahan orang antardaerah dengan transmisi COVID tinggi secara epidemiologis (seperti Jakarta) ke daerah lain dengan kasus sedikit (seperti Aceh dan Maluku).

Dalam suatu daerah yang sama, aktivitas tetap dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip pembatasan besar, terutama di wilayah dengan transmisi tinggi.

3. Mengurangi risiko transmisi dengan teknologi

Bagi banyak orang, terutama kelompok ekonomi bawah dan pekerja harian seperti tukang ojek, sopir taksi, tukang sayur, dan pekerja sejenis, keluar rumah untuk bekerja merupakan kebutuhan. Untuk itu gerakan menjaga jarak sosial harus digalakkan.

Kita dapat belajar dari Korea Selatan dan Cina yang menggunakan aplikasi di telepon genggam untuk memetakan daerah yang rawan secara personal sesuai rute yang didatangi masyarakat. Di Indonesia, dashboard detail seperti ini belum ada.

Ilustrasi Peta Persebaran Kasus Corona di Korea Selatan yang dilengkapi informasi pergerakan beberapa hari terakhir dari pasien tanpa membuka data pribadi (tampak di sisi kiri). 
Foto: Coronamap.live

Salah satu hambatan membuat aplikasi seperti itu di Indonesia adalah tidak tersedianya secara terbuka dan terpusat zona merah COVID bagi masyarakat.

Beberapa daerah seperti di Jawa Barat dan Sumatera Utara berinisiatif membuat dashboard atau mengumumkan terbuka lokasi zona-zona merah. Pembukaan dan transparansi data COVID dan zona merah ini penting seperti permintaan Presiden Jokowi.

Peta sebaran kasus COVID-19 di Jawa Barat per 15 April 2020 pukul 13.00. 
Foto: Dinas Kesehatan Jawa Barat

Pertimbangan privasi tetap harus jadi hal utama sistem seperti ini. Dari contoh ini kita dapat lihat bahwa terlepas apakah negara demokrasi seperti Korea Selatan atau non-demokrasi seperti Cina, sistem ini dapat dijalankan dengan sukses.

Walau hingga saat ini belum ada riset yang menunjukkan efektivitas penggunaan sistem ini dalam mengurangi kasus COVID, secara teoritis transparansi data dapat mendukung pembuatan aplikasi yang akan memandu masyarakat lebih berhati-hati ataupun menghindari daerah-daerah dengan penularan COVID tinggi.

4. Penelusuran kontak berbasis data

Penelusuran kontak orang yang diduga terpapar virus sangat penting. Ini merupakan ujung tombak untuk mengurangi penyebaran virus dan memastikan penggunaan tes diagnostik cepat ataupun uji lainnya tepat sasaran.

Sebuah pemodelan perjalanan penyakit COVID yang dibuat oleh Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases Inggris menunjukkan bila penelusuran dilakukan setidaknya pada 70% orang-orang yang pernah kontak dengan pasien positif CIVID, pengendalian COVID akan dapat dicapai.

Hingga saat ini di Indonesia, menurut informasi dari lapangan, mayoritas penelusuran masih dilakukan secara manual dan bertumpu pada ingatan dari pasien terkonfirmasi.

Penggunaan teknologi informasi untuk contact tracing seperti pelacakan posisi real-time seseorang dengan aplikasi TraceTogether yang dilakukan di Singapura serta lokasi jaringan seluler seperti di Taiwan perlu dijalankan secara massif.

Baru-baru ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan aplikasi serupa TraceTogether berjudul PeduliLindungi. Kita perlu mendukung penggunaannya, meskipun aplikasi tersebut masih belum sempurna dan perlu penambahan fitur terutama memberi informasi lokasi zona-merah secara transparan.

Selain dengan aplikasi, sangat penting mempromosikan pentingnya mencatat siapa saja yang ditemui 14 hari terakhir di buku atau handphone masing-masing agar memudahkan penelusuran bila mereka didapati positif COVID.

Hal ini yang belum dilihat dalam iklan pemerintah saat ini dan harus segera digalakkan sebelum angka pasien membludak dan penelusuran sulit dilakukan lagi.

5. Kewajiban penggunaan masker di ruang Publik

Edukasi pentingnya penggunaan masker bagi semua orang yang keluar rumah penting didengungkan. Namun, masyarakat sebaiknya menggunakan masker non-medis.

Masker non-medis adalah masker yang terbuat dari bahan semisal kain katun yang kedap air yang bisa dipakai berulang kali. Tujuan pemakaian ini untuk membantu menghalau partikel cairan liur yang menjadi sumber penyebaran utama COVID.

Setiap selesai pemakaian masker ini harus rutin dicuci dengan sabun dan dikeringkan dengan cara yang tepat. Caranya dengan tidak memegang sisi bagian luar dan langsung mencuci tangan habis melepas masker tersebut.

Masker non-medis dari katun untuk mengurangi penularan virus. 
Foto: Nong4 | Shutterstock

Penelitian di lab Cina telah menunjukkan penggunaan masker non-medis seperti ini tetap memberikan dampak signifikan dalam mengurangi transmisi percikan dari penderita penyakit paru seperti COVID.

Dalam penelitian yang menggunakan virus flu burung sebagai pengganti virus penyebab COVID ini melaporkan bahwa virus dapat dihambat hingga 95,15% dengan menggunakan masker berbahan 1 lapisan kain dan 4 lapis tisu dapur tersebut.

Di tengah kelangkaan alat pelindung diri (APD) termasuk masker medis yang berdampak pada kematian setidaknya 42 pekerja kesehatan, lebih baik masyarakat umum memakai masker non-medis.

6. Edukasi masyarakat dengan pesan pendek (SMS)

Tidak ada kebijakan di atas yang dapat sukses tanpa pemahaman yang tepat di masyarakat. Penjelasan alasan kenapa pemerintah menganjurkan kerja di rumah atau jaga jarak perlu dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu banyak informasi berseliweran di media sosial dan WhatsApp grup perihal obat-obat dan herbal yang diklaim dapat menyembuhkan COVID serta informasi hoaks lainnya.

Informasi yang tidak akurat seperti itu harus dikoreksi secara berkala dan cepat dalam konferensi pers yang disampaikan oleh ahli-ahli penyakit menular dan penyakit dalam, misalnya dari Perhimpunan Dokter Paru dan Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam.

Pemerintah perlu menyertakan ahli-ahli penyakit dan virus bukan hanya di Gugus Tugas COVID tapi juga dalam konferensi pers rutin seperti yang dilakukan Dr. Anthony Fauci, Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Amerika Serikat meluruskan berita dan informasi yang tidak akurat terkait coronavirus.

Mayoritas penduduk Indonesia (lebih dari 130 juta) memiliki handphone sehingga solusi cepat untuk meningkatkan edukasi dapat dengan penggunaan SMS seperti yang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah lakukan sejak pekan lalu. Tapi frekuensi pesan yang hanya 2-3 kali per minggu saat ini tidak cukup.

Sebuah meta-analisis (kajian dari penelitian sejenis) dari 38 riset, dengan total 19 ribu partisipan untuk berbagai penyakit, menunjukkan diperlukan lebih dari satu SMS setiap harinya untuk mendorong perubahan perilaku

Karena itu, BNPB dapat mempertimbangkan mengirimkan SMS lebih sering, misalnya, dua kali setiap hari pada saat pagi dan sore perihal pentingnya tidak keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun lebih sering, dan menjaga jarak sosial dengan bahasa singkat dan jelas. Pesan-pesan lebih jelas juga harus tetap dilakukan oleh media massa dan influencer kepada publik.

Sumber: theconversation.com

Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!