HETANEWS

Tentang Corona dan Kebohongan Partai Komunis China

Seorang petugas medis berfoto dengan latar bendera Partai Komunis China. Foto: Byline Times

Hetanews.com - Penyebaran disinformasi selama pandemi COVID-19 telah memicu bentuk baru retorika diplomatis antara China dan Amerika Serikat.

Hua Chunying membaca dari komunike yang telah ditetapkan. Dia tampaknya menikmati kesempatan untuk mengklarifikasi posisi Kementerian Luar Negeri China ketika menyangkut pandemi COVID-19.

Sebagai “juru bicara resmi”, ia menguraikan pandangan Partai Komunis China yang berkuasa selama jumpa pers media rutin pekan lalu. Topiknya kembali dapat diprediksi. “Kami tidak memiliki niat untuk menilai tanggapan negara lain terhadap pandemi ini.

Namun, sementara China memberi contoh dan membeli waktu berharga bagi dunia dengan upaya dan pengorbanan besar, apakah negara tertentu memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk meningkatkan kesiapan?” tanya Hua.

Jelas tidak, menurut bagian selanjutnya dari pernyataannya yang sudah disiapkan tersebut.

“Sekarang, begitu banyak hari telah berlalu, dan beberapa pihak di Amerika Serikat masih mengklaim China harus bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 di AS.

Tidakkah mereka merasa bersalah atau malu? Mereka berusaha mengalihkan kesalahan terbesar abad ini ke China dan menjadikan kita kambing hitam terbesar. Namun, upaya seperti itu tidak mungkin dilakukan karena kesalahannya terlalu berat untuk dialihkan. Maaf saja, itu tidak akan berhasil,” lanjut Hua.

“Pandemi dalam beberapa hal seperti cermin ajaib yang menampilkan moralitas dan karakter seseorang sepenuhnya. Virus tidak tahu ideologi, perbatasan, atau ras. Nasib dari semua negara saling terkait erat. Kami tidak memiliki minat atau waktu untuk meluncurkan kampanye disinformasi yang jahat,” Hua menambahkan.

Lebih dari 1,2 juta orang telah terinfeksi oleh jenis virus corona baru, yang pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019, menurut konfirmasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Secara politis, ini telah menjadi bencana hubungan masyarakat bagi Presiden China Xi Jinping dan Partai Komunis China yang berkuasa. Tuduhan ketidakmampuan telah dilontarkan terhadap China atas tanggapan awal terhadap krisis, serta klaim penutupan oleh para pejabat di Wuhan.

Selama periode Tahun Baru Imlek pada akhir Januari 2020, sekitar lima juta orang meninggalkan kota sebelum perintah penutupan wilayah diumumkan untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Angka-angka itu diverifikasi oleh Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang, media China mengungkapkan pada 26 Januari 2020.

Ilustrasi petugas bandara memeriksa suhu penumpang.
Foto: Asia Times

Namun, tidak seorang pun yang meninggalkan jantung budaya dan ekonomi Hubei dites untuk infeksi virus tersebut. Selanjutnya yang terjadi adalah upaya putus asa oleh pemerintahan Xi untuk mengarantina 15 kota di wilayah sekitarnya dengan penduduk lebih dari 56 juta orang.

Hingga Februari 2020, hampir setengah dari hampir 1,4 miliar penduduk terperangkap dalam beberapa bentuk larangan perjalanan karena pabrik dan perusahaan ditutup. Hotel, bioskop, restoran, dan toko juga ditutup.

Sebulan kemudian, wilayah Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara terguncang akibat pandemi. Ekonomi terhenti ketika negara-negara mulai mengisolasi sejumlah besar populasi mereka.

Sebelum berhasil mengendalikan wabah, China menderita 3.300 kematian. Pekerja medis telah menegaskan penghitungan korban sebenarnynya bisa jauh lebih tinggi, The New York Times melaporkan pada Jumat (3/4/2020). 

Radio Free Asia juga mengungkapkan pada pertengahan Februari 2020, berbagai rumah duka di Wuhan sedang bekerja non-stop untuk mengkremasi tubuh-tubuh korban pandemi.

Sejauh ini, jumlah keseluruhan infeksi global telah mencapai 1,27 juta, sementara jumlah kematian meningkat menjadi hampir 70.000. Ancaman resesi juga membayangi seluruh planet Bumi.

“Sekarang jelas kita telah memasuki resesi sama buruknya atau lebih buruk daripada 2009 dan dampaknya akan cukup dalam. Dampak manusia dari pandemi COVID-19 sudah tak terukur.

Semua negara perlu bekerja sama untuk melindungi orang dan membatasi kerusakan ekonomi,” tutur Kristalina Georgieva, direktur pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), kepada jumpa pers media pada Maret 2020.

Menurut analisis Gordon Watts dari Asia Times, mengubah “narasi” secara alami menjadi prioritas bagi China dan telah melibatkan serangkaian caci maki oleh media milik negara yang sangat disensor pemerintah.

“China akan menghadapi kesulitan besar dalam mempromosikan narasinya tentang krisis saat ini karena beberapa alasan berbeda.

Pertama, ini didasarkan pada kebohongan yang terang-terangan, China entah bagaimana tidak bertanggung jawab atas bencana yang kini melanda seluruh dunia,” ujar Rajesh Rajagopalan, profesor politik internasional di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi.

“Kemunafikan dan kebohongan diharapkan terjadi di berbagai negara. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh pakar John Mearsheimer, negara tidak benar-benar saling membohongi seperti yang kita pikirkan, yang membuat perilaku China menonjol,” tulisnya dalam komentar untuk Observer Research Foundation, lembaga think tank independen yang berbasis di India.

Pandemi COVID-19 juga telah menciptakan bentuk baru diplomasi Twitter dari China. Twitter sendiri dilarang di China dan diblokir oleh peraturan internet The Great Firewall of China.

Namun, hal itu tidak menghentikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menyebarkan teori konspirasi COVID-19 ditanamkan di Wuhan oleh militer Amerika Serikat. Sekali lagi, retorika provokatif semacam ini ini telah memicu badai lintas generasi di kalangan diplomatik.

“Untuk melawan prasangka orang lain, kita tidak bisa begitu saja mengkritik mereka dan bersikap defensif. Kita harus menampilkan potret China yang benar, tiga dimensi, dan komprehensif kepada masyarakat internasional,” tegas Fu Ying, mantan Wakil Menteri Urusan Luar Negeri, dikutip oleh People’s Daily.

Media pemerintah juga memainkan peran penting dalam versi kekuatan lunak (soft power) yang sedikit lebih sulit. Di antara kisah-kisah China yang mengirimkan pasokan medis ke seluruh dunia, surat kabar berbahasa Inggris seperti Global Times telah meluncurkan kampanye propaganda intensif.

Tajuk berita utama seperti “politisi AS-Inggris tidak dapat mengubah opini publik tentang virus” disajikan dengan cambukan cercaan dan saling kecam. Publikasi rekan tabloid People’s Daily menunjukkan:

Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan kelemahan dan kemalasan beberapa pemerintah Barat dalam menangani keadaan darurat. Beberapa pejabat di Barat mencoba menjadikan China kambing hitam atas ketidakmampuan mereka, menunjukkan betapa tak tahu malu para politisi Barat.

“Tidak ada pejabat di AS atau Inggris atau negara Barat lainnya yang dilaporkan telah dimintai pertanggungjawaban dan dicopot dari posisi mereka karena kelalaian tugas yang menyebabkan pecahnya wabah di negara mereka. Para anggota parlemen selalu punya alasan untuk apa pun yang mereka lakukan.

“Tidak masuk akal untuk menuduh China melakukan kampanye disinformasi atau berupaya meminta pertanggungjawaban China. Beberapa politisi Barat berkhayal untuk meminta kompensasi dan membuat China bertanggung jawab. Tidak ada dasar hukum untuk itu.”

Apa yang membuat editorial yang diilhami pemerintah itu menghibur bahkan untuk audiens domestik adalah kurangnya kecanggihan dibandingkan dengan keanggunan gaya jalanan dari tabloid Barat.

Sama anehnya, kasus pertama dari pandemi virus terlacak dari pasar basah di Wuhan. Hidangan laut memang bukan satu-satunya produk yang dijual.

Ular, rakun, landak, dan rusa hanyalah beberapa spesies yang berdesakan di dalam kandang sebelum pasar binatang populer itu ditutup pada akhir Januari 2020. Namun, Rajagopalan dari Universitas Jawaharlal Nehru mungkin telah menangkap suasana hari-hari yang kelam ini.

“Otoritarianisme China adalah kerugian alami dalam banyak hal, terutama dalam upayanya untuk memproyeksikan kekuatan lunak.

Jika upaya propaganda China gegabah, itu sebagian merupakan konsekuensi dari kesulitan China dalam memahami cara kerja media bebas dan cara terbaik untuk membentuk narasi.”

“Ini bukan sesuatu yang dapat direkayasa ulang. China tidak dapat menyelesaikan masalah ini hanya dengan melemparkan uang atau dengan mengubah kepala departemen propaganda.

Hal itu mungkin menjelaskan ekspektasi salah perhitungan China bahwa mereka akan menang dengan memasok bantuan pandemi kepada negara lain, tanpa setidaknya mengakui tanggung jawab untuk memulai dan menciptakan kekacauan,” tambah Rajagopalan.

Sayangnya, itu tidak mungkin muncul dalam komunike Kementerian Luar Negeri China dalam waktu dekat atau di masa depan.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.