HETANEWS

LSM Minta Kejaksaan Negeri Siantar Perjelas Tentang Laporan Pengaduan

Jansen Napitu, ketika menunjukkan salah satu kasus yang dilaporkannya ke Kejari Siantar, di dampingi pegawainya. (foto/res)

Siantar, hetanews.com - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Habonaron, meminta penjelasan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar, tentang Legal Asisten (LA) dan Legal Opinion (LO).

Hal ini dipertanyakan, lantaran pada saat ini, LA dan LO banyak diperbincangkan, pada SKPD di kota Pematangsiantar. Sehingga LSM menjatuhkan surat kepada Kejari Siantar, agar tidak terjadi kesalah pahaman, siapa yang berhak menjalankan tugas dan fungsinya untuk penanganan kasus korupsi.

"Untuk itu, kita menjatuhkan laporan ke Kejari Siantar, tertanggal 1 April 2020, untuk mempertanyakan penjelasan tentang LA dan LO. Termasuk juga ke beberapa media, agar mengerti dan tidak bertanya - tanya tentang hal ini (LA dan LO)," ucap Ketua Umum LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu saat berada di ruang kerjanya, Senin (6/4/2020), sekira pukul 16.30 WIB.

Menurutnya dengan adanya LA dan LO, seolah-olah sebagai pengganti TP4D yang sebelumnya telah dibubarkan. Sehingga dirinya bertanya, apakah memang ini pengganti dari pada TP4D dari Kejaksaan? Apakah sudah diberlakukan atau tidak?. Semua orang bertanya tanya tentang LA dan LO ini, ujarnya.

"Karena terus terang, semua orang bertanya-tanya tentang LA dan LO ini. Apalagi mengingat Kasidatun dan Kasi BB seolah-olah melakukan pengecekan ke lapangan. Karena seingat saya, dulu yang melakukan penanganan seperti korupsi itu Kasintel, maupun Kasipidsus dan Kasipidum," terangnya.

Lanjutnya, yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah penanganan korupsi sudah dialihkan kepada Kasidatun, maupun Kasi Barang Bukti (BB).

Sehingga Jansen Napitu, merasa ada kejanggalan. Apalagi dirinya mengatakan, hingga sekarang tidak ada penjelasan maupun respon terkait LA dan LO, setelah surat tembusan dilayangkan Jansen ke Kejari Siantar.

"Jadi semua ini harus diluruskan Kepala Kejari Siantar agar kita tidak bingung, kepada siapa kita akan melaporkan tentang pidana dugaan kasus korupsi. Saya juga berharap Kepala Kejaksaan menjelaskan tentang hal itu, tapi kalau tidak ada respon juga, akan saya layangkan surat kedua ke Kejari Siantar," akhirnya.

Ditempat terpisah, Kasintel Kajari Siantar saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, terkait pengaduan masyarakat hingga saat ini belum ada perubahan yang menangani.

"Belum ada bang perubahan, terkait pengaduan masyarakat. Masih tetap Kasintel yang menangani, yang pasti pihak kejaksaan, masih tetap kerjasama dalam menangani kasus," pungkasnya, sembari menutup telefonnya.

Penulis: res. Editor: gun.