HETANEWS

Ongkos Mahal Pengabaian WHO atas Peringatan Corona Taiwan

Tentara Taiwan sudah bekerja keras untuk mengatasi pandemi corona. Foto: Getty Images

Hetanews.com - Taiwan lebih siap menghadapi pandemi COVID-19 dibandingkan negara lain, tetapi WHO lebih mengutamakan politik. Tak hanya menolak keanggotaan Taiwan di organisasi global itu, WHO juga telah mengabaikan peringatan Taiwan sejak awal mengenai gawatnya situasi pandemi COVID-19.

Terdapat negara pulau di lepas pantai tenggara China tempat pejabat kesehatan masyarakat setempat menyaksikan kedatangan pandemi dan mengambil tindakan sebelum China melakukannya.

Hampir tiga bulan setelah melaporkan kasus pertama COVID-19 yang dikonfirmasi, negara itu hanya melaporkan 348 diagnosis positif dan lima kematian.

Itu adalah salah satu negara paling awal yang terkena dampak dan memiliki tingkat infeksi terendah. Kita tidak akan mengetahui hal ini jika kita mendapatkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Negara itu adalah Taiwan, yang tidak diakui WHO sebagai negara berdaulat. Meskipun ada peringatan dini dari para pejabat Taiwan, WHO membuat pulau itu terputus dari jaringan informasi globalnya.

Sekarang seluruh dunia mungkin yang akan membayar harganya. Selama hampir setengah abad, Republik Rakyat China telah secara efektif menghalangi Taiwan untuk bergabung dengan WHO.

Meskipun tidak pernah memiliki wewenang atas pulau itu, Partai Komunis China secara resmi menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya dan memaksa berbagai organisasi internasional termasuk PBB dan lembaganya seperti WHO untuk menegaskan pandangan partai.

Akhir pekan lalu, absurditas paradoks geopolitik ini diungkapkan dalam siaran berita yang dengan cepat populer. Dalam wawancara Skype, jurnalis Yvonne Tong dari penyiaran publik Hong Kong RTHK bertanya kepada Dr. Bruce Aylward, pejabat senior WHO, apakah badan kesehatan global itu akan mempertimbangkan kembali keanggotaan Taiwan.

Di layar laptop Tong, wajah Aylward berkedut. Dia berkedip selama beberapa detik, lalu berkata “tidak bisa mendengar pertanyaan itu.” Ketika Tong menawarkan untuk mengulanginya lagi, Aylward memotong, “Tidak, tidak apa-apa, mari kita beralih ke pertanyaan lain.”

“Saya sebenarnya juga penasaran tentang Taiwan,” tutur Tong. Wajah Aylward seketika menghilang karena dia telah mengakhiri panggilan.

Ketika Tong menelepon kembali dan mengulangi pertanyaannya, Aylward menjawab, “Ya, kita sudah bicara tentang China. Ketika Anda melihat di seluruh wilayah China yang berbeda, mereka sebenarnya telah melakukan pekerjaan yang cukup baik.”

Aylward lntas berterima kasih kepada Tong dan kembali mengakhiri panggilan. Percakapan ganjil itu hanya berlangsung selama satu menit. Namun, bagi orang-orang Taiwan, dialog itu meringkas pengabaian yang mereka alami seumur hidup.

Selama wabah ini saja, WHO telah terus mengubah pendiriannya mengenai bagaimana mengacu pada negara berpenduduk hampir 24 juta jiwa itu, mulai dari “Taiwan di China” ke “Taipei”, hingga yang lebih baru dan aneh “Taipei dan sekitarnya”.

WHO juga memungkinkan China untuk melaporkan angka infeksi virus corona baru di Taiwan sebagai bagian dari jumlah totalnya sendiri, alih-alih hanya melaporkan angka Taiwan saja, suatu penggabungan yang berdampak rumit bagi Taiwan.

Beberapa negara lain memberlakukan pembatasan perjalanan ke Taiwan bersama dengan pembatasan ke China, meskipun tingkat infeksi Taiwan jauh lebih rendah.

Ketika aspek geopolitik mendikte kebijakan kesehatan, efek paling serius jarang hanya bersifat ekonomi. Distorsi WHO terhadap realitas Taiwan memiliki konsekuensi yang harus diukur dalam kehidupan manusia.

Direktur Jenderal baru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Foto: Xinhua

Segera setelah video RTHK dirilis, seorang juru bicara WHO mengirim email pernyataan kepada wartawan dan menjadi contoh langka menggunakan nama pilihan Taiwan:

“Pertanyaan tentang keanggotaan Taiwan di WHO tergantung pada Negara Anggota WHO, bukan staf WHO. Namun, WHO bekerja erat dengan semua otoritas kesehatan yang menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, termasuk para pakar kesehatan Taiwan.” Menurut Taiwan, kerja sama masih belum terjadi.

Menurut para pejabat Taiwan, pada 31 Desember 2019, hari yang sama ketika para pejabat kesehatan Kota Wuhan mengumumkan penemuan virus pneumonia dengan “tidak ada bukti yang jelas tentang penularan dari manusia ke manusia”, Taiwan menulis kepada WHO untuk meminta lebih banyak informasi tentang potensi penyakit itu untuk ditularkan di antara manusia.

Menurut Taiwan, WHO mengaku menerima surat itu, tetapi sebaliknya tidak menanggapi atau membagikannya dengan negara-negara anggota WHO.

Taiwan tetap bertindak. Sebelum malam tiba pada 31 Desember 2019, negara itu memutuskan untuk memulai inspeksi kesehatan untuk semua penumpang yang tiba dengan penerbangan dari Wuhan.

Dua minggu kemudian, di tengah penegasan terus-menerus dari para pejabat China dan WHO agar mereka tidak perlu waspada, Taiwan mengirim dua pakar kesehatan ke Provinsi Hubei, di mana mereka menemukan kemungkinan signifikan virus corona baru mampu menular dari manusia ke manusia.

Virus itu, menurut laporan mereka pada 16 Januari 2020, bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan semula. Taiwan mencatat, para dokter lokal Wuhan juga menangani penyakit itu dengan sangat serius.

Baru empat hari berikutnya pemerintah China secara resmi mengakui virus itu dapat ditularkan antarmanusia, yakni pada 20 Januari. Sementara itu, Wuhan telah menyelenggarakan makan malam bagi 40.000 rumah tangga untuk merayakan Tahun Baru Imlek dan jutaan orang telah meninggalkan kota itu untuk liburan, menyebar ke seluruh negeri pada periode yang paling buruk.

Pada saat Taiwan mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama pada 21 Januari 2020, negara itu bisa dibilang lebih siap daripada berbagai tempat lain di dunia. Taiwan memobilisasi Pusat Komando Epidemi Sentral, lembaga respons cepat yang dibentuk setelah wabah SARS para 2003, untuk menerapkan karantina dan melakukan latihan di rumah sakit.

Warga setempat diminta untuk tetap tenang dan diyakinkan mereka semua akan dapat membeli masker bedah, ketika produksi masker meningkat menjadi jutaan per hari. Segera setelah itu, masker Taiwan untuk sementara waktu dilarang diekspor.

Sebaliknya, Provinsi Hubei belum memulai tindakan daruratnya sendiri sampai hari berikutnya, ketika otoritas kesehatan China telah melaporkan 440 kasus dan sembilan kematian di seluruh China daratan.

Terlepas dari tanggapan tegasnya, Taiwan tidak dilibatkan dalam pertemuan darurat WHO pada 22 Januari 2929. Saat itu perwakilan dari 16 negara termasuk China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat memilih untuk menunda menyatakan virus corona baru adalah darurat kesehatan global.

Ketika wakil direktur jenderal Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) Taiwan Chuang Jen-hsiang menyampaikan konferensi persnya sendiri di Taipei, seorang wartawan lokal bertanya kepadanya apakah Taiwan berkoordinasi dengan WHO.

 “Kami tidak seperti negara lain,” jawab Chuang dengan senyum sedih. “Kami tidak diundang ke pertemuan. Tidak ada cara bagi kami untuk mendapatkan informasi langsung.”

Pada saat WHO akhirnya menyatakan darurat kesehatan global pada 30 Januari, hampir 8.000 kasus telah dikonfirmasi oleh otoritas China, ratusan orang telah meninggal, dan virus telah muncul di setidaknya 18 negara di luar China.

Meski begitu, WHO tetap menunjukkan nada penuh hormat. “Deklarasi ini bukan mosi tidak percaya di China,” tegas Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Sebaliknya, WHO terus memiliki kepercayaan pada kapasitas China untuk mengendalikan wabah.”

Taiwan, Italia, dan Amerika Serikat telah mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama mereka dalam jarak beberapa hari dari satu sama lain.

Namun, tidak seperti kedua negara lainnya, Taiwan sejauh ini menghindari kematian massal sedemikian rupa sehingga pada Rabu (1/4/2020), Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan Taiwan akan menyumbangkan 10 juta masker surplus ke negara-negara termasuk Italia dan Amerika.

Tidak ada altruisme yang nyata dalam hal ini atau pada kesepakatan bantuan cepat lainnya yang melintasi dunia sejak wabah dimulai. Negara-negara yang memberikan bantuan kepada pihak lain memproyeksikan citra kekuasaan di hadapan komunitas di dalam negeri dan internasional.

Bahkan negara-negara yang situasi wabahnya sendiri jauh dari terkendali seperti Rusia dan Australia menggunakan momen ini untuk mencetak poin. Bagi Taiwan, ini adalah kesempatan untuk mendesak pengakuan yang lebih besar.

Corona di Taiwan.
Foto: Nikkei Asian Review

Negara itu adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah nama resminya, Republik China (ROC) pada 1945. Namun, negara itu dikeluarkan pada 1971, ketika PBB memberikan kursi kepada Republik Rakyat China.

Perang Sipil China belum pernah berakhir secara hukum dan RRC masih berupaya untuk akhirnya mendapatkan otoritas penuh atas Taiwan.

Itulah sebabnya China terus melakukan tekanan diplomatik dengan memaksa negara-negara lain untuk mengingkari kedaulatan Taiwan, sambil membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan Taiwan seperti Foxconn, produsen elektronik terbesar di dunia, untuk melakukan bisnis di China daratan.

Bagaimana menanggapi dilema ini adalah masalah utama dalam politik Taiwan. Sejumlah posisi berkisar dari pro-unifikasi keras hingga pro-kemerdekaan yang keras, dengan para politisi dan aktivis mewakili setiap perbedaan sikap di antara kedua posisi tersebut.

Pada 2009, Presiden Taiwan saat itu Ma Ying-jeou berhasil menegosiasikan kesepakatan di belakang ruangan dengan pihak berwenang di Beijing untuk mendapatkan status pengamat di Majelis Kesehatan Dunia (WHA), komite negara-negara yang mengatur WHO.

Seorang anggota partai Kuomintang yang pro-unifikasi, Ma setuju Taiwan akan menegaskan kembali prinsip “Satu China” dan menggunakan nama “Taipei China” di majelis.

Dalam praktiknya, keikutsertaan Taiwan terbatas pada memo WHO yang bocor pada 2010 yang mengungkapkan instruksi ketat bagi lembaga itu untuk menggunakan nama “Provinsi Taiwan China” dalam publikasi dan secara eksplisit mengecualikan Taiwan dari Peraturan Kesehatan Internasional, yang memungkinkan negara-negara anggota WHO untuk secara cepat berbagi informasi dan sumber daya selama keadaan darurat kesehatan global.

Segala perbaikan hubungan dibatalkan ketika Presiden Tsai terpilih pada 2016. China, yang marah dengan posisi Tsai yang pro-kemerdekaan, membalas dengan memerintahkan “Taipei China” dikeluarkan dari WHA.

Taiwan lantas tidak berhasil melobi untuk dimasukkan kembali setiap tahun sejak saat itu. Namun, bahkan memperdebatkan inklusi Taiwan di WHO tidaklah tepat. Bagaimana jika legitimasi yang dimaksud di sini bukan milik Taiwan, tetapi sistem yang diwakili WHO?

Menurut analisis Wilfred Chan dari The Nation, WHO seolah-olah seorang moderator yang secara sadar tidak tertarik serta bertentangan dengan kepentingan pribadi negara-bangsa. Upaya awal China menyembunyikan epidemi SARS 2003 telah menyebabkan kematian di dua puluh negara termasuk 73 korban jiwa di Taiwan.

Hal itu merupakan contoh klasik dari apa yang seharusnya dicegah oleh WHO. Namun, dalam kasus pandemi COVID-19, lembaga dunia itu kembali menyetujui kebijakan Republik Rakyat China sehingga menimbulkan pertanyaan kritis tentang apakah sistemnya dapat bekerja.

WHO tidak pernah beroperasi secara bebas dari kepentingan negara. Seperti lembaga internasional lainnya yang didirikan di bawah PBB setelah Perang Dunia II, organisasi tersebut berasal sebagai alat tata dunia yang dipimpin Amerika Serikat pada abad ke-20.

Pada 1954, Representatif AS Frances P. Bolton (Republik/Ohio) mengartikulasikan minat AS kepada WHO dalam pidatonya pada peringatan berdirinya lembaga tersebut, “Dalam perjuangan global kita melawan komunisme, salah satu upaya utama kita adalah untuk menjaga dunia bebas tetap kuat.

Penyakit melahirkan kemiskinan dan kemiskinan melahirkan penyakit lebih lanjut. Komunisme internasional tumbuh subur di keduanya. ” Kesehatan, bagi WHO, adalah sarana untuk mencapai tujuan geopolitik.

Saat ini, WHO tetap tunduk pada para politisi dan perusahaan Amerika Serikat. Pada 2018, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mendorong WHO untuk membatalkan kampanye yang menganjurkan menyusui dan memblokir resolusi WHO untuk mengenakan pajak minuman berkalori, dalam kedua kasus itu memuaskan pelobi dan produsen AS.

Amerika sejauh ini membayar bagian terbesar dari anggaran WHO dari negara anggota mana pun. Namun, kontribusi tahunannya, yang disetujui Kongres AS hampir US$123 juta tahun ini, tidak berarti dalam skema besar kesehatan global.

Sponsor non-negara terbesar WHO adalah Yayasan Bill & Melinda Gates, yang telah menjanjikan US$100 juta kepada WHO dan organisasi lain untuk melawan pandemi COVID-19.

Pemeriksaan corona di Taiwan.
Foto: SWR

WHO menganggap dirinya selalu kekurangan dana, dengan anggaran US$4,4 miliar yang lebih kecil dari beberapa rumah sakit Amerika. Trump kian memperburuk perasaan ketidakamanan keuangan organisasi global itu sejak menjabat karena telah mengancam setiap tahun untuk memangkas kontribusi AS terhadap kesehatan global.

Itu bisa menjelaskan mengapa WHO mencari ilham dari China. Dinamika ini terutama terlihat dalam WHA, yang memilih direktur jenderal WHO setiap lima tahun. Persaingan memperebutkan jabatan itu sangat ketat.

Negara-negara dengan pengaruh yang lebih besar melobi negara-negara lain untuk membentuk koalisi suara, dalam proses rahasia yang telah memasukkan tuduhan suap yang “merajalela.” China telah terbukti sangat mahir dalam permainan ini. Pada 2006, China mendorong pilihannya, birokrat Hong Kong Dr. Margaret Chan.

Pada 2017, China mendukung kepala saat ini, Dr. Tedros dari Ethiopia. Tedros  konon telah mendekati Partai Komunis China berbulan-bulan dengan memuji China yang berkembang dengan negara-negara Afrika. Dr. Tedros kembali menegaskan kembali dukungannya untuk prinsip “Satu China” setelah terpilih.

Sengkarut tukar guling internasional ini mengecilkan semangat WHO untuk menyalahknan negara-negara anggotanya, bahkan ketika melakukan itu dapat menyelamatkan nyawa. Organisasi ini didukung oleh para ahli karena responsnya yang lambat terhadap wabah Ebola pada 2013.

Dokumen yang bocor menunjukkan para pejabat WHO menunda menyatakan keadaan darurat selama dua bulan karena khawatir hal itu akan dilihat sebagai “tindakan bermusuhan” oleh Guinea-Bissau, Pantai Gading, dan Mali, dan kekhawatiran tindakan itu akan merugikan kepentingan pertambangan negara-negara tersebut.

WHO memiliki catatan prestasi yang signifikan, tidak terkecuali di antaranya adalah dorongan global untuk memberantas cacar pada 1980.

Namun, kontradiksi di jantung misi lintas-perbatasannya yang selalu bergantung pada gagasan-gagasan kaku tentang kedaulatan telah mengungkapkan batasnya. Dr. Tedros dapat mengatakan virus corona baru “tidak mengenal batas”.

Ketika perpecahan globalisasi pasca-Perang Dingin dan nasionalisme sayap kanan mengeras, penghormatan WHO untuk kepentingan masing-masing negara berisiko menimbulkan perpecahan. Taruhannya tidak pernah lebih tinggi bagi kita saat ini untuk memikirkan kembali masalah kedaulatan nasional.

Kasus-kasus seperti Taiwan menunjukkan bagaimana sengketa perbatasan memiliki efek yang kuat dan mendistorsi pada bagaimana kita memahami dan merespons kesehatan dan penyakit.

Di Amerika Serikat maupun China, nasionalisme yang dipimpin oleh negara didorong oleh kemarahan atas virus corona baru yang mengancam untuk menjerumuskan kita ke dalam Perang Dingin yang baru.

Apakah ini hanya kebetulan karena setidaknya dua masyarakat yang paling tanggap terhadap infeksi virus yakni Taiwan dan Hong Kong adalah wilayah yang sama sekali tidak dipertimbangkan WHO sebagai negara berdaulat?

Pandemi COVID-19 sudah menjadi tragedi yang mendalam. Wilfred Chan dari The Nation menyimpulkan, umat manusia dapat menghindari penderitaan lebih lanjut dengan mengakhiri ketergantungan pada sistem kesehatan global yang memandang dunia sebagai negara-negara yang saling bersaing.

Sebagai gantinya, kita perlu fokus untuk menciptakan mutualisme trans-nasional dari tingkat atas ke bawah antara petugas kesehatan, peneliti, dan masyarakat. Pada titik ini, kedaulatan tidak bisa menyelamatkan kita, tetapi mungkin solidaritas bisa.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.