HETANEWS

Perselingkuhan WHO dan China, Kaburkan Fakta COVID-19

Direktur Jenderal baru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Xinhua

Hetanews.com - China berupaya menjadi negara adidaya bidang kesehatan masyarakat, dan dengan cepat menemukan mitra internasional yang bersedia: WHO.

Sementara corona baru mengubah dunia, China berusaha melakukan hal yang sama. Terbiasa menjadi rival berat Amerika di sektor ekonomi, kini Negeri Tirai Bambu itu berupaya “menjajah” sektor kesehatan pula.

Laporan Foreign Policy mencatat, setelah drama bungkamnya China atas kasus corona di dalam negeri, negara itu kini getol membalikkan narasi soal keberhasilannya mengatasi COVID-19.

Tak tanggung-tanggung, untuk mendukung narasinya, China menjelma negara dermawan yang menyantuni berton-ton bantuan alat medis untuk negara yang masih berjibaku menghadapi wabah corona. Cerita itu lantas dibagi ke Badan Organisasi Dunia (WHO).

Organisasi ini sendiri menerima dana dari China yang bergantung pada rezim Partai Komunis dalam berbagai tingkatan. Pakar internasionalnya tidak mendapatkan akses ke negara itu sampai Direktur Jenderal Tedros Adhanom mengunjungi Presiden Xi Jinping pada akhir Januari 2020.

Sebelum itu, WHO secara berulang mengulangi informasi dari pihak berwenang Tiongkok, seraya mengabaikan peringatan dari dokter Taiwan yang tidak terwakili di WHO  enggan menyatakan “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.”

Setelah kunjungan ke Beijing, WHO mengatakan, pihaknya menghargai “komitmen dari kepemimpinan dan transparansi yang telah China tunjukkan.” Pada 30 Januari 2020, darurat kesehatan masyarakat menjadi perhatian internasional. Itu diberlakukan usai China melaporkan hanya segelintir kasus baru yang terjadi di sana.

Kemudian, WHO menyatakan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, meskipun faktanya itu telah menyebar secara global beberapa minggu sebelumnya.

“Dalam menghadapi virus yang sebelumnya tidak diketahui, China telah meluncurkan upaya penahanan penyakit yang paling ambisius, gesit, dan agresif dalam sejarah,” kata para ahli WHO dalam laporan Februari mereka tentang misi ke China.

Negara ini menurut WHO, telah melakukan hal tepat untuk mencegah atau menunda ratusan ribu kasus, melindungi komunitas global, dan “menciptakan garis pertahanan pertama yang lebih kuat melawan penyebaran internasional.

Apalagi, pemerintah China mengawal kebijakan lockdown tanpa kompromi selama lebih dari dua bulan, sehingga memberi pelajaran berharga bagi dunia.”

Namun, ketika merekomendasikan kebijakan pengendalian epidemi China kepada dunia, WHO mengabaikan faktor eksternal, dari kerusakan ekonomi, terabaikannya perawatan banyak pasien non-corona, kesengsaraan psikologis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tidak mengherankan strategi penahanan China efektif, ujar Richard Neher, ahli virus di University of Basel.

“Penguncian besar, karantina terpusat, dan pelacakan kontak pasti mempercepat penurunan,” kata Neher.

Lawrence O. Gostin, direktur Pusat Kolaborasi WHO tentang Hukum Kesehatan Nasional dan Global di Universitas Georgetown, merekomendasikan langkah-langkah kesehatan masyarakat standar seperti pengujian, perawatan, pelacakan kontak, dan isolasi atau karantina “dibenarkan secara ilmiah.” Lagi-lagi risiko pelanggaran HAM dinafikan dengan sengaja dalam diskusi ini.

Presiden China Xi Jinping di Wuhan berusaha menciptakan narasi baru soal keberhasilannya mengatasi pandemi corona.
Foto: XINGLEI/XINHUA VIA GETTY IMAGES

Sementara, meningkatnya jumlah kasus di tempat lain menunjukkan, China tidak sendirian dalam kegagalan pada tahap awal wabah. Kisah lengkap tentang kerugian Tiongkok mungkin tidak akan pernah diketahui, dan tentu saja tidak diakui oleh WHO atau badan lain.

Salah satu alasannya adalah data resmi dari Tiongkok seringkali sangat meragukan dan berpotensi memicu kesalahan yang sama di negara lain. Tak terhitung kasus orang yang sekarat di Wuhan–beberapa di antaranya dideskripsikan di media sosial–mungkin tidak akan pernah masuk ke statistik.

Sementara sebuah laporan oleh Caixin di provinsi Heilongjiang, China mengatakan, sebagian besar kasus tanpa gejala belum dilaporkan, yang jumlahnya sekitar 50 persen.

“Saya pikir kesuksesan terbesar dari Partai Komunis China adalah membuat WHO hanya fokus pada sisi positif dari tanggapan China dan mengabaikan sisi negatifnya,” kata Steve Tsang, direktur Institut China di SOAS University of London, dilansir dari Foreign Policy.

“Dengan WHO menghadirkan tanggapan China dalam sudut pandang positif, pemerintah Xi Jinping dapat membuat kampanye propaganda demi menutup kesalahan masa lalunya yang mungkin mengorbankan nyawa manusia, kerugian sosial, dan ekonomi.”

Memang, WHO menutup mata terhadap masalah seperti itu.

“Tiongkok melaporkan dan mengisolasi seluruh individu yang terinfeksi COVID-19,” kata Christian Lindmeier, juru bicara WHO, pada pertengahan Maret. Namun, negara ini dinilai tak cukup terbuka atas data penderita COVID-19 tanpa gejala.

Ahli epidemiologi WHO, Bruce Aylward, yang memimpin kunjungan itu, menerangkan China tidak menyembunyikan apa pun. Ketika ditanya berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam karantina, isolasi, atau pembatasan tempat tinggal, Lindmeier merujuk pada angka-angka dari Komisi Kesehatan Nasional China yang jauh lebih kecil daripada angka yang dihitung oleh The New York Times.

“WHO hanya memakai data ini,” katanya lagi.

Namun tidak jelas apakah para pakar WHO yang melakukan perjalanan ke China cukup memahami situasi di lapangan. Sebagai contoh, berdasarkan angka dari Provinsi Guangdong China Selatan, WHO berpendapat kasus yang tidak terdeteksi jarang terjadi.

Namun, program skrining untuk COVID-19 hanya mencakup pasien yang demam. Padahal di Jerman, sebagian besar pasien positif tidak menunjukkan demam. WHO juga membiarkan banyak pertanyaan terbuka tentang bagaimana tepatnya pelibatan publik dalam laporannya.

Orang-orang Tiongkok telah bereaksi “dengan keberanian dan keyakinan,” katanya. Pun, mereka telah “menerima dan mematuhi langkah-langkah membendung virus yang paling kejam.”

“Masyarakat telah menerima sebagian besar tindakan pencegahan dan pengendalian dan berpartisipasi penuh dalam pengelolaan isolasi diri dan peningkatan kepatuhan publik,” kata laporan WHO.

Di China, tidak ada langkah yang tidak bisa digunakan di tempat lain, tutur Aylward. Tampaknya, WHO memang sengaja memutus dialog dengan pihak lain, terutama jika ada argumen yang berlawanan dengan sikap mereka.

“Keseragaman narasi ini seharusnya merupakan seruan bangun tidur,” kata Mareike Ohlberg dari Mercator Institute for China Studies yang berbasis di Berlin.

Ohlberg mengatakan, pernyataan WHO jelas sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis China. Dia terkejut, sejak awal banyak pakar mengulangi informasi dari Beijing tanpa kritik sama sekali. Laporan WHO dengan tepat menekankan komitmen heroik penduduk Wuhan. Mungkin ini yang dinamakan cinta buta WHO pada China.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.