HETANEWS

Enggan Belajar dari Kasus Imlek China, Jokowi Tak Larang Mudik Lebaran

Mudik Lebaran tahun ini yang tak dilarang oleh Jokowi, berpotensi menyebarkan virus corona jadi makin masif. Foto: The Jakpost

Hetanews.com - Pemerintah Indonesia resmi memutuskan untuk tidak melarang mudik Lebaran tahun ini. Bagaimana potensi penularan masif COVID-19, Pak Jokowi? 

Hari ini, total kasus corona di Indonesia telah mencapai 1.986 dengan jumlah kematian yang meningkat menjadi 181, tertinggi di Asia di luar China. Meski sudah diperingatkan angka itu kemungkinan akan terkerek naik, pemerintah Jokowi justru tak mengeluarkan larangan mudik Lebaran bagi warganya.

Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), skenario ini akan kebodohan serupa yang pernah dilakukan pemerintah China saat membolehkan warganya mudik Imlek pada Februari 2020. Sehingga, yang terjadi kala itu, penebaran corona makin menggila, khususnya di Wuhan, Hubei.

Untuk Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta, tradisi mudik Lebaran dipastikan akan meningkatkan jumlah kasus secara eksponensial, sejak pertama melaporkan kasus pada 2 Maret 2020.

Dengan demikian, Jokowi secara tak langsung telah mengabaikan masukan dari para pakar kesehatan dan gubernur di masing-masing provinsi, yang menyarankan agar pemerintah menginstruksikan langkah keras lockdown.

Sebaliknya, dia justru terjebak blunder usai menyatakan keadaan darurat pada Selasa dan menyerukan phisycal distancing yang lebih ketat tanpa menjelaskan mekanisme sanksi bagi yang melanggarnya.

Ia juga menjanjikan suntikan dana US$1,5 miliar untuk menyubsidi pekerja berpenghasilan rendah. Jokowi sendiri tak melarang warga mudik, hanya mengimbau agar mereka tetap bertahan di ibu kota di mana mereka bisa mendapatkan bantuan sosial.

Jokowi juga memperingatkan provinsi-provinsi di negara itu untuk tidak membuat aturan mereka sendiri dan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pernyataan ini menurut para analis, hanya menghambat upaya untuk menangani virus tersebut.

“Ini membingungkan orang-orang. Pemerintah tidak berbicara dalam satu suara, ”kata Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Strategis dan Internasional (CSIS). kepada South China Morning Post

Iwan Ariawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menggambarkan tindakan Jokowi saat ini sebagai “intervensi moderat”.

Pemerintah tak mengeluarkan larangan mudik dan berkumpul saat Ramadhan untuk tekan penyebaran corona.
Foto: Indopolitika

Menurut sebuah laporan ia tulis bersama, Iwan berujar, penyakit ini dapat membunuh hampir 48.000 orang di seluruh negeri, tetapi dalam skenario terburuk, tanpa pembatasan pergerakan manusia, mungkin ada 240.000 kematian.

“Kami berharap tidak akan ada kematian sebanyak itu. Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih intensif,” ujarnya.

“Masyarakat akan tetap bergerak, berpindah tempat, kecuali pemerintah mendukung mitigasi corona dengan menaikkan harga [angkutan umum], memberikan insentif bagi penduduk untuk tetap berada di Jakarta, mengurangi frekuensi transportasi umum, dan memaksakan persyaratan sertifikat kesehatan bagi mereka untuk bepergian,” katanya lagi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan pada Jumat, mudik adalah haram, karena dapat menyebarkan “virus berbahaya”.

“Ini sesuai dengan pedoman yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad ketika dia melarang orang untuk memasuki atau meninggalkan zona wabah,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas.

Di hari yang sama, Wakil presiden Indonesia Ma’ruf Amin mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap mudik di tengah epidemi, menurut media setempat.

Selama sepekan terakhir, gubernur Jawa Barat dan Tengah telah menyerukan agar para pekerja migran tidak meninggalkan Jakarta dan mendesak mereka yang bekerja di luar negeri untuk tidak kembali ke rumah. Pasalnya, mereka khawatir eksodus akan mempercepat penyebaran virus corona.

Hal yang terjadi sekarang, lebih dari 100.000 orang telah kembali dari Jakarta ke Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir. Sementara, sekitar 218.000 orang telah mencapai Jawa Tengah, karena didorong oleh kehilangan pekerjaan dan upaya untuk mengalahkan larangan bepergian yang dikabarkan.

Tahun lalu, 5,9 juta orang melakukan perjalanan ke Jawa Tengah setelah Ramadhan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, “Semakin banyak orang yang menerima (bantuan kompensasi untuk tetap tinggal di Jakarta, semakin sedikit yang akan kembali,” katanya.

Ganjar juga mengatakan harus ada kuota pada jumlah orang yang bepergian dengan transportasi umum, sehingga jumlah mereka lebih mudah dikendalikan.

Sementara itu, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengatakan jumlah infeksi COVID-19 “berkali-kali lebih tinggi” dari data resmi saat ini. Faktanya, penyakit itu telah menyebar “di mana-mana.”

Dalam sebuah laporan media lokal, dia mengatakan ini dapat dilihat dari 15.000 orang yang telah menjalani tes cepat di provinsinya, dengan 677 hasil positif.

“Oleh karena itu kesimpulannya adalah semakin kita melakukan pengujian, semakin kita akan tahu virus telah menyebar di mana-mana.”

Iwan dari Universitas Indonesia memperingatkan, jika perantau Jakarta menyebarkan virus ke desa-desa di Indonesia, rumah sakit setempat akan kewalahan karena mereka tidak memiliki cukup ventilator atau kemampuan untuk memberikan perawatan intensif.

Akibatnya, ujar dia, korban tewas akan meningkat tajam, seperti halnya di Italia. Peneliti CSIS Habib mengaku yakin, Jokowi tak mau mengikuti jejak India, di mana penguncian tiga minggu meningkatkan rantai pasokan dan membuat jutaan pekerja migran tiba-tiba menganggur, lalu berjuang untuk pulang ke desa mereka dengan berjalan kaki.

“Perhatian utama pemerintah adalah bagaimana menyediakan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, mulai dari alokasi anggaran hingga penunjukan orang untuk mendistribusikan logistik yang dibutuhkan,” katanya.

“Tanpa persiapan yang tepat, skenario India dapat terjadi di Indonesia.”

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Kamis mengatakan, “ratusan ribu” orang Indonesia yang bekerja di Malaysia telah kehilangan pekerjaan mereka karena perintah kontrol pergerakan Kuala Lumpur, yang mulai berlaku pada 18 Maret 2020, dan meminta mereka untuk tetap di Malaysia untuk saat ini.

Saat ini ada 3,3 juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, menurut departemen imigrasi Indonesia.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.