HETANEWS.COM

Siasat Yasonna Bebaskan Para Koruptor

Jika ketentuan jadi direvisi dan usia napi korupsi yang dibebaskan adalah 60 tahun, maka politikus Golkar Setya Novanto termasuk yang dibebaskan. Foto: Istimewa

Hetanews.com - Puluhan ribu napi dibebaskan, bgaimana dengan tahanan korupsi? Pemerintah Indonesia telah membebaskan lebih dari 13.000 tahanan dewasa dan anak demi memutus rantai penyebaran virus corona baru.

Terlebih, penjara di Indonesia dikenal sebagai salah satu lokasi yang relatif sesak di dunia dan melebihi kapasitas maksimumnya. Pembebasan massal itu terjadi beberapa hari usai pemerintah mengatakan akan membebaskan lebih dari 30.000 narapidana yang relatif tidak bersih dan berisiko jadi wadah penyakit menular.

Diketahui sebelumnya, PBB telah meminta negara-negara di dunia untuk membebaskan para tahanan yang rentan.

“Target kami adalah untuk membebaskan 30.000 narapidana secara total, tetapi itu bisa berakhir menjadi lebih banyak,” kata Rika Aprianti, juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Ini adalah bagian dari rencana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di penjara,” imbuhnya.

Dia menawarkan sedikit rincian, tetapi perintah pembebasan pemerintah ini mencakup narapidana anak, remaja, dan tahanan dewasa yang telah menjalani setidaknya dua pertiga dari hukuman mereka.

Para tahanan disarankan untuk melakukan karantina sendiri di rumah setelah dibebaskan. Di antara mereka adalah Firdaus, seorang nelayan yang dipenjara pada 2017 di Pulau Sulawesi karena mencuri cincin emas.

Selain itu, ada pula artis Roro Fitria yang mestinya baru bisa bebas pada 16 Mei 2020. Ia dibui pada Februari 2018 karena terbukti bersalah menjadi pengedar narkoba dan diganjar empat tahun hukuman kurungan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho melalui video teleconference dengan CNN menerangkan, “Mulai tadi pagi sampai sore ini tercatat sudah 13.430 seluruh Indonesia. Yang keluar dengan asimilasi 9.091, yang keluar dengan program integrasi sejumlah 4.339.”

Ia menyatakan, pihaknya menargetkan pembebasan tahanan akan rampung dalam kurun waktu tujuh hari sebagaimana arahan Menkumham Yasonna H. Laoly.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak, para tahanan yang setidaknya telah menjalani 2 per tiga hukuman berhak memperoleh pembebasan bersyarat.

“Harapan kami bahwa perkiraan kurang lebih 30 ribu itu bisa tercapai. Pesan dari Pak Menteri sedapat-dapatnya pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 ini dalam tujuh hari bisa dilaksanakan,” ucap dia.

Yasonna, imbuhnya, telah memberikan peringatan keras terhadap jajarannya agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam hal pengeluaran dan pembebasan warga binaan. Ia mengungkapkan, pihaknya juga bakal bersikap tegas terhadap petugas yang terbukti memanfaatkan situasi dengan meminta pungutan.

“Tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada penjarahan,” ujarnya kepada sumber yang sama.

Ia juga menyampaikan, petugas lapas bakal memberikan penjelasan seputar virus corona (COVID-19) terhadap warga binaan yang akan bebas. Pembimbingan dan pengawasan asimilasi serta integrasi pun akan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Adapun laporan mengenai pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring.

Narapidana Korupsi Berpotensi Bebas

Satu hal yang mengundang kontroversi soal pembebasan tahanan ini terkait dengan rencana Yasonna merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 demi menjangkau lebih banyak narapidana.

Ada empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan dengan revisi PP itu. Mereka narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5 sampai 10 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa pidananya, yang jumlahnya diperkirakan 15.482 orang.

Adapun untuk terpidana korupsi, Yasonna mengatakan bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya.

Kriteria berikutnya, diberikan kepada narapidana khusus dengan kondisi sakit kronis yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah. Mereka bisa bebas jika sudah menjalankan dua pertiga masa tahanannya. Jumlah terpidana khusus ini 1.457 orang.

Terakhir, menurut Yasonna, revisi PP 99 tahun 2012 bisa menyasar untuk membebaskan terpidana warga negara asing yang kini berjumlah 53 orang.

“Jadi kami akan laporkan ini di ratas [rapat terbatas] dan minta persetujuan presiden agar kebijakan revisi ini sebagai suatu tindakan emergency dapat kami lakukan,” tuturnya.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.