HETANEWS.COM

Agar Kerusuhan Akibat COVID-19 Tak Terjadi di Indonesia

Panic buying di Indonesia yang terjadi setelah corona melanda negeri ini. Foto: The Jakpost

Hetanews.com - Pemerintah menyiapkan paket dana darurat sebesar $8 miliar (Rp131 triliun) yang dapat menggandakan batas 3 persen defisit anggaran.

Urgensi dari paket dana darurat meningkat dari hari ke hari, seiring pemerintah Indonesia berupaya untuk mencegah potensi kerusuhan di jalanan dan mencegah penganggur Jakarta pulang kampung ke daerah asal, membawa virus corona bersama mereka.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan sedang menyusun rencana senilai US$8 miliar (Rp131 triliun) untuk menopang sektor perawatan kesehatan, memberikan gaji selama lima bulan kepada karyawan yang di-PHK, dan juga membagikan bantuan kepada pekerja sektor informal, yang merupakan setengah dari angkatan kerja ibu kota.

Rencana ini akan diajukan ke DPR untuk disetujui sebagai Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu), meningkatkan batas resmi defisit anggaran 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen, atau mungkin bahkan lebih tinggi.

“Kita harus melupakan pertumbuhan ekonomi untuk saat ini, dan mengeluarkan stimulus besar untuk menghadapi krisis ini,” kata Chatib Basri, menteri keuangan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepada Asia Times.

“Kita tidak berada di situasi yang normal, jadi kebijakan pemompaan dana fiskal tradisional tidak akan berhasil,” menurut ahli ekonomi makro itu.

Sementara Presiden Joko Widodo sejauh ini menolak seruan untuk lockdown Jakarta, pusat penyebaran virus di Indonesia, pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang akan membatasi akses dari dan ke ibu kota, dan memungkinkan pihak berwenang untuk menutup daerah tertentu dan membatasi pergerakan orang.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan keadaan darurat, mendesak warga untuk bekerja dari rumah dan memerintahkan penutupan 18 mall di kota itu.

Penasihat keamanan Jokowi telah memperingatkan tentang ancaman kerusuhan sosial jika krisis tidak ditangani dengan hati-hati. Mereka juga mengatakan situasi akan berubah jadi bencana jika pemerintah membiarkan jutaan penduduk kota tumpah ke pedesaan, baik sekarang atau selama mudik pasca-Ramadhan bulan depan.

Orang-orang yang mudik berpotensi menyebarkan virus ke daerah-daerah di luar Jakarta, terutama ke daerah Jawa yang berpenduduk padat dan fasilitas medisnya masih terbatas.

Lebih dari 1.000 dari 1.285 infeksi yang tercatat di Indonesia sejauh ini ada di Jawa, dan setengahnya ada di Jakarta. Sekitar 220 sisanya berada di Jawa Barat dan Banten, dua provinsi di sekitar ibu kota. Dengan 114 kematian, negara ini memiliki salah satu angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia.

Batas defisit 3 persen saat ini, yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Keuangan tahun 2003, mengikuti jejak Uni Eropa dan, menurut beberapa sumber, didasarkan pada saran dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pemerintah berencana untuk membayar paket dana darurat itu melalui penerbitan obligasi, yang dimaksudkan untuk dibeli sebagian besar oleh bank negara, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.

Salah satu narasumber perbankan mengatakan, dengan pinjaman yang melambat akhir tahun lalu ke laju terlemah dalam tiga tahun, banyak bank besar memiliki kelebihan likuiditas.

Dengan melaporkan rasio pinjaman terhadap setoran 80 persen, salah satu eksekutif bank mengatakan, “Kita tidak bisa memaksakan permintaan pinjaman.”

Para ekonom menyatakan tidak mungkin Bank Indonesia akan mencetak uang untuk membeli obligasi pemulihan karena adanya risiko inflasi pada saat harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya sudah meningkat.

Chatib Basri percaya, penguatan respon dapat dilakukan melalui kombinasi obligasi dan pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Namun, dia menyarankan pemerintah harus bergerak cepat karena negara-negara lain juga akan mempertimbangkan tindakan serupa.

Dengan perkiraan pertumbuhan kuartal pertama sudah merosot ke 4,5 persen dan pandemi tidak mungkin memuncak di Indonesia sampai setidaknya kuartal kedua, peningkatan pengangguran tidak bisa dihindari, terutama di sektor informal.

Kabar baiknya, menurut ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, adalah semua partai politik telah setuju untuk mendukung RUU Omnibus, yang dirancang untuk menghilangkan hambatan peraturan untuk investasi asing di masa depan.

Namun, dalam kondisi saat ini, undang-undang tersebut tidak akan berpengaruh apa pun hingga pertengahan 2021. Dengan konsumsi domestik sebagai pendorong utama perekonomian Indonesia, aktivitas perdagangan sehari-hari, alih-alih investasi asing, akan memimpin pemulihan pasca-krisis.

Sri Mulyani masih berharap pertumbuhan ekonomi tahun ini akan mencapai di atas 4 persen. Namun, jika wabah COVID-19 berlangsung lebih dari enam bulan, dengan perdagangan internasional dan industri penerbangan terkena dampak, ia memperingatkan angka pertumbuhan bisa turun hingga 0 persen.

Para pemimpin bisnis setuju. Seperti yang dikatakan konsultan bisnis yang berbasis di Jakarta kepada Asia Times: “Indonesia menghadapi tantangan ekonomi terbesar sejak krisis keuangan Asia, yang meluluhlantakkan ekonomi dan menghancurkan pemerintahan Soeharto pada 1998.”

Paket stimulus pertama pemerintah senilai US$725 juta (Rp11,9 triliun), yang diluncurkan pada Februari sebelum kasus COVID-19 pertama dilaporkan, termasuk alokasi Rp4,56 triliun untuk sekitar 15,2 juta rumah tangga termiskin di Indonesia untuk membantu mereka dengan krisis.

Pemerintah kemudian mengumumkan paket bantuan kedua senilai $8,1 miliar (Rp133 triliun), yang menggratiskan pajak untuk pekerja di sektor manufaktur dan memberi para produsen diskon pembayaran pajak perusahaan untuk bulan-bulan mendatang.

Walaupun pertumbuhan Indonesia dapat mulai stabil pada paruh kedua tahun ini ketika kebijakan fiskal dan moneter dimulai, keadaan tidak mungkin kembali ke tingkat sebelum krisis. Harga komoditas akan membutuhkan waktu untuk pulih dan tindakan pengendalian virus akan berdampak buruk pada konsumsi dan investasi rumah tangga.

Pembatasan pergerakan telah berdampak besar pada sektor informal, yang telah berfungsi sebagai katup pengaman selama krisis ekonomi masa lalu. Meski ekonomi riil sebagian besar masih utuh sejauh ini, para pejabat keamanan khawatir tentang para pekerja yang hidup pas-pasan.Sebagian besar dari apa yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini bersifat sementara.

“Pemerintah Indonesia selalu reaktif,” ujar salah satu ekonom pada Asia Times, ia khawatir pada gangguan di rantai pasokan.

“Pemerintah perlu menyusun rencana cadangan yang tepat yang akan meredakan ketakutan di komunitas bisnis,” pungkasnya.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!