Siantar, hetanews-com - Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar, Rabu (1/4/2020) membebaskan 26 narapidana dewasa dan anak. Pembebasan sesuai Permenkumham No.10 tahun 2020 dan juga Kepmenkumham No.M.HH-19.PK.01.04:04 Tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dewasa dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona virus disease 19 (Covid-19) di penjara.

Demikian dikatakan Kalapas Porman Siregar melalui Kepala Seksi Bimbingan Napi & Anak Didik (Kasi Binadik) Auliya Fahmi kepada wartawan.

"Ini tahap pertama (I) untuk data selengkapnya  pihak Lapas akan mendata setiap narapidana yang telah memenuhi syarat dan petunjuk Permenkumham tersebut", jelasnya.

"Untuk seminggu ini, kita prioritaskan bagi napi yang telah menjalani setengah masa pemidanaan, sesuai Permenkumham. Selanjutnya kami akan terus mendata para napi yang akan dibebaskan", tambahnya.

Pembebasan para narapidana yang termasuk kategori tindak pidana umum diantaranya narkotika dibawah 5 tahun dan tindak pidana umum lainnya yang sudah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya maka dapat disegerakan asimilasinya di rumah menunggu SK PB/CB nya.

Sesuai data yang ada, sebanyak 26 narapidana yang dibebaskan hari ini termasuk dalam kategori tindak pidana umum dan petugas telah melakukan cek administrasi seperti surat pernyataan dari narapidana dan identitas sesuai yang ada dalam berkas.

Dalam proses pembebasan tersebut, pihak Lapas mempermudah administrasi atau memangkas administrasi yang panjang.  Biasanya harus dilengkapi surat keterangan dari Lurah dan penjamin, namun kini cukup narapidana yang membuat surat pernyataan. 

Fahmi juga menjelaskan prosesnya, jika setengah hukuman jatuh pada Januari 2020 dan 2/3 nya jatuh pada Juni 2020 maka narapidana tersebut bisa dibebaskan.

Sesuai instruksi Permenkumham tersebut, katanya, dimungkinkan sekitar 300 narapidana akan dibebaskan dari Lapas Siantar, yang akan dilakukan secara bertahap. Karena pihak Lapas akan memeriksa seluruh berkas Napi.

Menurut Fahmi, pihak Lapas juga menghentikan pengiriman tahanan sementara baik dari penyidik, jaksa ataupun pengadilan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.