HETANEWS

Gagap Jokowi Tangani Corona di Indonesia

Kebijakan anyar Presiden Indonesia Joko Widodo, yang alih-alih melaksanakan lockdown melainkan darurat sipil, justru menunjukkan, pemerintah salah langkah untuk kesekian kali. Foto: Reuters

Hetanews.com - Hingga kini masih belum jelas tindakan pencegahan apa yang akan diambil oleh otoritas Indonesia untuk menurunkan tingkat infeksi, selain menjaga jarak (social distancing) dan mencuci tangan. Namun, tampaknya tingkat infeksi virus akan meningkat lebih banyak sebelum akhirnya berkurang.

Pada pertengahan Februari 2020, Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto menyoroti peran doa ketika menjelaskan belum ada kasus COVID-19 yang teridentifikasi di Indonesia.

Meski ia menyarankan orang Indonesia untuk terus berdoa, kasus pertama dikonfirmasi pada 1 Maret 2020. Selama minggu-minggu berikutnya, lebih banyak kasus dikonfirmasi. Hingga Senin (30/3/2020), jumlah totalnya mencapai 1.414 kasus dan jumlah kematian terkait meningkat menjadi 122.

Dari perspektif internasional, jumlahnya masih rendah, terutama relatif terhadap populasi Indonesia. Namun sekarang, rendahnya angka kasus di Indonesia disebabkan kurangnya pengujian. Indonesia memiliki salah satu tingkat tes COVID-19 terendah. Sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta di mana fasilitas medis terbaik Tanah Air berada.

Akibatnya, jumlah total kasus yang sebenarnya tidak diketahui. Namun, kita dapat berasumsi, jumlah kasusnya jauh lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh angka resmi.

Berdasarkan hasil tes, jumlah kematian terkait virus berlipat ganda setiap empat hari di Indonesia. Jika penyebaran terus berlanjut, pada pertengahan Mei 2020 sebagian besar orang Indonesia mungkin terinfeksi dan kematian terkait COVID-19 dapat mencapai jutaan korban jiwa.

Hingga kini masih belum jelas tindakan pencegahan apa yang akan diambil oleh otoritas Indonesia untuk menurunkan tingkat infeksi, selain menjaga jarak (social distancing) dan mencuci tangan. Namun, tampaknya tingkat infeksi virus akan meningkat lebih banyak sebelum akhirnya berkurang.

Menurut analisis Pierre van der Eng dari East Asia Forum, penyebaran infeksi virus corona baru akan membuat sistem perawatan kesehatan Indonesia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Orang bergejala pertama kali muncul dalam jumlah besar di Puskesmas setempat.

Mereka memiliki staf yang berkomitmen, tetapi dengan kemampuan perawatan terbatas. Pengujian massal tidak mungkin dilakukan karena kurangnya alat pengujian, meskipun pengujian akan mengidentifikasi pembawa virus dan sangat penting dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus.

Garda perawatan berikutnya untuk orang sakit kritis adalah rumah sakit umum dan swasta. Mereka memiliki sekitar 300.000 tempat tidur rumah sakit atau lebih dari 1 tempat tidur per 1000 orang.

Tidak semua pasien yang bergejala akan memerlukan rawat inap. Namun, bahkan jika 10 persen pasien yang terkena COVID-19 memerlukan rawat inap, kapasitasnya masih belum mencukupi.

Kapasitas untuk menempatkan pasien pada alat bantu respirator bahkan lebih rendah. Kebanyakan orang yang bergejala akan dirawat di rumah, meningkatkan risiko menginfeksi keluarga dan berpotensi memperburuk tingkat infeksi.

Populasi Indonesia relatif muda, sehingga tingkat pemulihan mungkin lebih tinggi daripada di negara-negara dengan populasi yang menua seperti Italia dan China. Sebagian besar pasien COVID-19 di Nusantara akan pulih, tetapi paparan terhadap infeksi akan merugikan generasi tua.

Pemerintah Indonesia mungkin sedang mempertimbangkan langkah penguncian wilayah (lockdown). China berhasil menegakkan penguncian di Provinsi Hubei pada 23 Januari 2020 untuk menahan penyebaran virus. Namun, langkah-langkah serupa akan lebih sulit untuk diterapkan di Indonesia karena setidaknya tiga alasan.

Pertama, tidak jelas di mana pusat penularan di Indonesia. Data saat ini menunjukkan Provinsi DKI Jakarta memiliki sekitar 54 persen infeksi, diikuti oleh provinsi tetangga Jawa Barat dan Banten dengan masing-masing sekitar 10 persen.

Namun, hal ini sepertinya mencerminkan fasilitas pengujian yang unggul di Jawa Barat dan bukan penyebaran virus yang akurat.

Kedua, Provinsi Hubei memiliki 60 juta penduduk, terkonsentrasi di pusat-pusat kota utama yang cocok untuk penutupan wilayah. Sebanyak 150 juta orang di Pulau Jawa mendiami wilayah-wilayah yang lebih kecil. Berdasarkan sifat geografisnya, sebagian besar Jawa adalah konglomerasi perkotaan yang hampir berkelanjutan.

Penguncian wilayah penuh di Jakarta akan sulit ditegakkan karena orang-orang bepergian dari dan ke kota-kota tetangga di Jabodetabek, yang berada di bawah pemerintah daerah yang berbeda.

Penguncian wilayah penuh yang efektif di Pulau Jawa akan mengharuskan semua pemda di pulau ini untuk saling bekerja sama dalam mendefinisikan dan menegakkan pembatasan pergerakan orang.

Terawan kerap mengeluarkan celetukan yang tak simpatik soal kondisi corona di Indonesia.
Foto: Koran Tempo

Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Hubei menghasilkan 4 persen dari PDB China, sementara Jawa Barat menghasilkan 35 persen dari PDB Indonesia dan seluruh Jawa menghasilkan 60 persen. Penguncian wilayah drastis bekerja di Hubei karena didukung oleh pemerintah pusat China.

Namun, penguncian penuh di Jakarta akan membebani pemerintah pusat yang berlokasi di sana. Sepenuhnya mengunci seluruh pulau kemungkinan akan menghambat sebagian besar perekonomian Indonesia.

Presiden Indonesia Joko Widodo membantah dia sedang mempertimbangkan penguncian wilayah sebagian atau nasional. Sementara itu, pemerintah daerah Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surakarta sudah mulai mengambil langkah lockdown sebagian.

Pemerintah telah mengumumkan tiga paket stimulus, dengan nilai total 181 triliun Rupiah atau US$12 miliar yang bertujuan menjaga perekonomian Indonesia tetap bertahan selama beberapa minggu mendatang.

Nilai paket itu setara dengan 1,1 persen dari PDB pada 2019 dan menggarisbawahi kekhawatiran pemerintah tentang dampak pandemi terhadap ekonomi.

Pemerintah Indonesia perlu memainkan peran penting di luar pengujian, penahanan, perawatan, dan stimulus ekonomi. Pemerintah perlu membangun kepercayaan publik dan kepercayaan pada kepemimpinannya.

Hal ini akan membutuhkan upaya besar karena orang Indonesia pada umumnya tidak memiliki rasa kepercayaan yang kuat pada politisi dan layanan publik.

Presiden Jokowi menikmati dukungan publik yang membuatnya terpilih kembali pada Pilpres 2019. Namun, kepercayaan tersebut dapat menguap dengan cepat jika ambiguitas, inkonsistensi, dan kurangnya transparansi pemerintah mulai merusak langkah-langkah publik yang diperlukan untuk menangani pandemi.

Strategi China membatasi media sosial bukanlah pilihan tepat di Indonesia, sehingga komunikasi publik yang konsisten dan tidak ambigu akan sangat penting untuk menghilangkan rumor dan misinformasi.

Pemerintah dan lembaga publik harus jujur dan jelas tentang apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka menilai situasi, dan mengomunikasikan niat mereka.

Pierre van der Eng dari East Asia Forum menyimpulkan, komunikasi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga akan sangat penting dalam mendefinisikan, mengoordinasikan, dan melaksanakan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.