HETANEWS.COM

Pilkada 2020 Ditunda Melalui Perpu

Mungkap Mangapul Siahaan, M.Pd., Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar.

Oleh Mungkap Mangapul Siahaan (Dosen Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen)

Penundaan jadwal tahapan pelaksanaan PILKADA bukanlah hal baru selama dua belas kali (12) dilasanakannya PEMILU di Indonesia yakni sejak PEMILU 1955 - 2019. Force Majeure yang mengakibatkan penundaan pelaksanaan PEMILU di Kabupaten/Kota, Propinsi dan mungkin juga negara adalah semata-mata demi keberlangsungan PEMILU yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil untuk semua.

Penundaan pelaksanaan PEMILU mengutamakan faktor-faktor humanis, karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam dan faktor lain gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, misalnya pandemik Virus Covid-19. 

Perkembangan pandemik Virus Covid-19 menjadi faktor utama penundaan tahapan PILKADA serentak tahun 2020. Kesimpulan ini tertuang dalam hasil rapat kerja antar Komisi II DPR RI, menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020. M

situasi ini, maka dapat ditarik beberapa kemungkinan: KPU, Bawaslu dan Pemerintah dalam satu visi dan secara bersama mengusulkan jadwal baru tahapan lanjutan pelaksanaan PILKADA kepada DPR RI. 

Keputusan bersama jadwal baru tahapan lanjutan pelaksanaan PILKADA. Teknis tahapan lanjutan pelaksanaan dan program pelaksanaanya yang dilaksanakan dengan PERPPU. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berperan aktif dalam menyikapi pandemik Virus Covid-19 dengan lahirnya usulan jadwal baru tahapan lanjutan pelaksanaan PILKADA serentak 2020. Hal ini menjadi bukti kerja dalam menjunjung azas-azas pelaksanaan PEMILU dan PILKADA.

Tindakan penundaan tahapan dan pelaksanaan PILKADA ini diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Hal pengambilan keputusan ini dilaksanakan melalui PEMILU dan PILKDA. Namun, saat ini pelaksanaan tahapan lanjutan dan pesta demokrasi tersebut terhambat oleh pandemik Virus Covid-19, dimana masyarakat membatasi diri beraktifitas di luar rumah.

Pada saat seperti ini masyarakat akan merasa terancam melaksanakan hak-hak demokrasi mereka. Sehingga tidak sesuai lagi dengan azas pelaksanaan pesta demokrasi. Maka ditundalah pelaksanaan lanjutan tahapan PILKADA tersebut dengan mengeluarkan PERPPU.  

 “PERPPU disetujui karena dalam kondisi seperti ini tidak mungkin merevisi terbatas UU PILKADA. DPR tidak mungkin melakukan rapat-rapat komisi yang intens berkali-kali dengan beberapa pihak untuk merevisi UU. Oleh karena itu, penerbitan PERPPU disepakati, “kata Pramono Anung.” (Kompas, 31 Maret 2020)

Terkait penundaan ini dan dalam rangka menyiapkan peratuan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU), juga disetujui bahwa penundaan PILKADA bukan berarti seluruh tahapan akan kembali diulang, melainkan meneruskan tahapan yang sebelumnya yang sudah berjalan.

Penundaan disebabkan oleh pandemik Virus Covid-19. Hingga saat ini, telah ada lima tahapan PILKADA yang dilakukan dan empat tahapan yang ditunda. Diharapkan PERPPU harus jelas mengatakan penundaan sisa tahapan PILKADA ditunda selambat-lambatnya sampai September 2021 (Kompas, 31 Maret 2020).

PERPPU sebagai payung hukum penundaan pelaksanaan PILKADA serentak 2020 tidak terlepas dari konsideran Force Majeure yakni gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, yaitu pandemik Virus Covid-19.

Diharapkan bahwa penundaan ini dapat dipergunakan secara maksimal untuk totalitas penanganan pandemik Virus Covid-19 sembari penyusunan program kerja dan jadwal lanjutan tahapan pelaksana PILKADA secara menjelimet. Agar upaya untuk penyembuhan korban dan pemusnahan Virus ini di dalam negeri ini dapat tuntas dan sukses.

Alasan ini diperkuat oleh kesimpulan yang tertuang dalam hasil rapat kerja antar Komisi II DPR RI, menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 kemarin, yang menyebutkan bahwa dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada Kepala Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Virus Covid-19. 

Di dalam proses usulan PERPPU ini sangat diperlukan kerjasama antara seluruh elemen masyarakat baik individu dan kelompok terlebih lapisan masyarakat yang menjadi loyalis, sahabat dan relawan figur untuk Bakal Calon Pimpinan Daerah Kota dan Kabupaten untuk turut serta memelihara kekondusifan, keamanan dan kenyamana di tengah-tengah masyarakat.

Juga diharapkan melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar tepat sasaran dana sisa PILKADA tersebut, mengingat dana sisa tersebut triliunan rupiah. Karena sejatinya penundaan ini adalah dalam upaya perwujudan pelaksanaan PILKADA juga, yakni pesta demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Tentu tidak ada yang menginkan niat baik pemerintah ini menjadi sebuah masalah baru.

Oleh karena itu proses ini pun harus kita hargai, kawal dan jaga bersama. Marilah menjadi pemilih yang berintegrasi dan mengasilkan pemimpin yang berprestasi, mandiri, berkarakter dan beriman.

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!