HETANEWS

Apa yang harus Diwaspadai Jika Papua Terapkan Lockdown?

Lockdown di Papua diprediksi akan sulit diterapkan karena beragam hal. Foto: The Guardian/Jo Chandler

Hetanews.com - Sebanyak 1.400 kasus COVID-19 telah dicatat di Indonesia dengan 122 kematian. Di antara mereka, tujuh kasus telah dicatat di Papua. Untuk bisa memberlakukan kebijakan karantina wilayah alias lockdown di Bumi Cenderawasih itu, pemerintah dan warga membutuhkan kehati-hatian ekstra.

Vidhyandika D. Perkasa menulis di The Jakarta Post, pada 30 Maret, lebih dari 1.400 kasus COVID-19 telah dicatat di Indonesia dengan 122 kematian. Di antara mereka, tujuh kasus telah dicatat di Papua.

Mengingat sensitivitas dan kerentanan kawasan, upaya untuk menangani COVID-19 di Papua, seperti penguncian dan social distancing, memerlukan perhatian khusus. Pun, mungkin berbeda dari wilayah lain di Indonesia, karena dimensi sosial-budaya, politik, dan keamanan juga harus dipertimbangkan.

Peneliti Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta itu menambahkan, jika COVID-19 menyebar dengan cepat di Papua, upaya untuk menanganinya akan menjadi sangat sulit karena itu adalah provinsi termiskin di Indonesia dengan skor indeks pembangunan manusia (HDI) terendah.

Keterasingan wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata merupakan tantangan utama dalam penyediaan fasilitas umum dan kebutuhan dasar. Selain itu, Papua juga kekurangan fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang berkualitas.

Mempertimbangkan keadaan ini, saran telah dibuat oleh para pemimpin Papua tentang bagaimana mencegah penyebaran COVID-19, termasuk memblokir akses ke Papua untuk orang-orang dari luar Papua. Ada aspek demografis di sini yang membentuk dasar mengapa lockdown dianggap sangat mendesak.

Penduduk asli Papua berjuang untuk mempertahankan keberadaan mereka sebagai kelompok ras, etnis, dan etnis yang berbeda di tengah derasnya migrasi.

Ada indikasi, lanjutnya, jumlah total migran telah melebihi jumlah penduduk asli Papua karena berbagai alasan termasuk penyakit dan kekerasan.

Karena COVID-19 berpotensi membawa kematian pada kelompok umur yang rentan, penduduk asli Papua kemungkinan akan melihat korban lebih tinggi lantaran keadaan sosial ekonomi mereka jauh di bawah komunitas migran tersebut.

Hubungan sensitif antara penduduk asli Papua dan pendatang berarti ada potensi konflik jika penyebaran COVID-19 di Papua tidak segera ditangani.

Komunitas migran dan pasukan keamanan dapat dianggap sebagai sumber virus corona ketika mereka keluar masuk Papua. Kasus COVID-19 pertama di Papua tercatat di Merauke, dengan pasien yang bepergian dari Bogor, Jawa Barat.

Lockdown Yang Diusulkan

Pertanyaannya adalah, bisakah fasilitas kesehatan yang terbatas di Papua memastikan semua segmen masyarakat diperlakukan secara adil? Siapa yang akan diprioritaskan untuk menerima perawatan: penduduk asli Papua atau pendatang?

Dalam konteks ini, lockdown dapat diartikan sebagai upaya untuk menghentikan migrasi ke Papua untuk melindungi orang asli Papua.

Penguncian yang diusulkan akhirnya disetujui oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan digambarkan sebagai “pembatasan sosial”. Namun, itu ditentang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo. Tampaknya ada kesalahpahaman tentang peraturan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk memberlakukan lockdown.

Di luar aspek hukum, beberapa aspek lain perlu mendapat perhatian. Pertama, karena pembatasan sosial yang diusulkan hanya mencakup transportasi laut dan udara, tidak ada batasan yang jelas tentang mobilitas darat atau antar-kabupaten.

Bahkan, jika pembatasan perjalanan berbasis darat diberlakukan, itu akan sulit untuk diterapkan mengingat geografi Papua. Gagasan tentang lockdown juga tidak memperhitungkan hak-hak adat dan tanah adat, dan dengan demikian akan menemui perlawanan.

Banyak orang Papua mencari nafkah dengan bertani atau berburu melintasi batas yang tidak jelas. Pembatasan ini akan mengancam kemampuan orang Papua untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, ada indikasi kuncian dimotivasi oleh sentimen anti-imigran, meskipun alasan yang lebih rasional untuk menegakkan kuncian adalah karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas kesehatan. Pembatasan perjalanan juga akan berdampak ekonomi, dan kurangnya akses ke kebutuhan dasar dapat menyebabkan konflik.

Ketiga, ada asumsi lockdown bertujuan untuk mencegah pasukan keamanan memasuki Papua, meskipun mereka mendukung petugas kesehatan dan membantu memberikan stabilitas. Di antara peran utama pasukan keamanan adalah untuk menjaga ketertiban jika ada kekurangan kebutuhan dasar.

Namun, karena ketidakharmonisan antara penduduk asli Papua dan pasukan keamanan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, ada kemungkinan akan ada perlawanan terhadap penanganan COVID-19 oleh pihak berwenang.

Lebih dari setengah juta warga Indonesia kemungkinan besar sudah melakukan kontak langsung dengan penderita corona. Foto: EPA EFE

Keempat, penguncian akan diikuti oleh panggilan untuk jarak fisik, yang akan berdampak pada pendidikan. Akses internet di Papua masih terbatas, artinya e-learning akan sulit diimplementasikan.

Kelima, program pengembangan infrastruktur masif Jokowi terhambat karena pasokan bahan dan konstruksi telah terhenti.

Keenam, perlu mengantisipasi dampak dari penguncian dan jarak fisik pada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik di Nduga, yang sangat rentan terhadap Covid-19.

Tantangan Social Distancing

Dilansir dari The Jakarta Post, selain masalah-masalah yang akan ditemui jika lockdown diberlakukan, penerapan social distancing diyakini juga tak bakal mulus dari tantangan.

Pasalnya, menjauhkan fisik adalah ide asing bagi banyak orang asli Papua yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan masyarakat. Seruan untuk menjauhkan fisik dapat diartikan sebagai upaya sistematis memisahkan ikatan klan atau suku, yang sangat kuat di Papua.

Ikatan klan membantu menjamin kelangsungan hidup kolektif. Tanpa penjelasan yang memadai, penerapan langkah-langkah jarak fisik akan memicu kecurigaan.

Penyebab berikutnya, sifat masyarakat Papua menjadi tantangan lain. Orang Papua umumnya hidup berkelompok dalam satu rumah besar yang disebut honai, menjalani kehidupan komunalisme.

Komunalisme ini juga berkaitan dengan pencarian keamanan kolektif. Penduduk asli Papua hidup di bawah ancaman gesekan dengan klan, migran dan pasukan keamanan lainnya.

“Sistem orang besar” dari masyarakat Papua juga mensyaratkan, seorang pemimpin suku mempertahankan hubungan yang erat dengan anggota masyarakat mereka dan menunjukkan karakteristik kepemimpinan seperti kemurahan hati, komunikasi yang baik dan dan keberanian.

Secara filosofis, orang Papua juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan, kesehatan dan perdamaian antara sesama manusia dan dunia spiritual.

Karena alasan ini, mereka terlibat dalam banyak kegiatan yang melibatkan massa, seperti upacara pembakaran batu dan perang suku. Gagal terlibat dalam kegiatan ini diyakini membawa karma buruk, penyakit, atau kematian.

Untuk menangani COVID-19 di Papua, beberapa langkah sangat penting. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus diperkuat, pemetaan kelompok yang paling rentan harus dilakukan untuk memastikan mereka diberi bantuan dan pendidikan harus disediakan untuk mencegah penyebaran disinformasi tentang COVID-19 dengan bantuan para pemimpin lokal.

Setelahnya, penanganan COVID-19 dapat digunakan sebagai peluang untuk membantu upaya pembangunan perdamaian di antara semua elemen masyarakat di Papua.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.