HETANEWS

Ramai PP Karantina Wilayah, Apakah Beda dengan Lockdown?

Penutupan jalan protokol kota Tegal, Jawa Tengah sebelum Lockdown Lokal.

Jakarta, hetanews.com - Pemerintah tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona. PP tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Meski begitu, terjadi beda pendapat antara istilah karantina wilayah dengan lockdown.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, konsep karantina kewilayahan tidak sama dengan lockdown. Meski begitu, ia menambahkan, ada yang menyamakan kedua hal tersebut.

Video conference Menko Polhukam Mahfud MD
Video conference Menko Polhukam Mahfud MD dengan awak media.

“Istilah karantina wilayah adalah istilah tersendiri yang ada di dalam UU No. 6 Tahun 2018, yakni, pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3).

Ia menegaskan, istilah karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Kemendikbud melalui akun Instagramnya, menyebutkan padanan lockdown adalah karantina wilayah. Unggahan tersebut dipos pada Senin (23/3). Akun tersebut juga menulis padanan social distancing adalah pembatasan sosial.

Pemred KBBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Dora Amalia, mengatakan padanan tersebut diambil dari sudut pandang kebahasaan. Ia menambahkan, secara hakikat makna, antara lockdown dan karantina wilayah adalah sama.

“Lockdown itu kurung pada makna dasarnya, mengurung orang supaya tidak pergi ke atau orang luar tidak boleh masuk ke daerah situ. [Sama] karantina wilayah dalam di UU, itu sama,” ujarnya kepada kumparan, Senin (30/3).

Sebelumnya, tambah Dora, lembaganya ingin menggunakan padanan kata lain untuk istilah lockdown. Karena sudah ada undang-undangnya, maka merujuk apa yang ada di UU tersebut.

Kondisi Kota Tegal sejak diberlakukan lockdown
Sejumlah kendaraan melintas di jalur Pantura yang dialihkan ke Jalur Lingkar Utara (jalingkut) Tegal, Jawa Tengah.

Dalam Bab 1 Pasal 1 UU No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, definisi karantina adalah sebagai berikut:

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

Lalu, UU tersebut juga menyebutkan karantina ada tiga jenis: Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, dan Karantina Wilayah. Masing-masing istilah didefinisikan sebagai berikut:

Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Secara lebih jelas, teknis melakukan Karantina Wilayah disebutkan dalam pasal di bawah ini:

Pasal 53

  • Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

  • Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54

  • Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

  • Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

  • Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

  • Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55

  • Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

  • Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Mahfud MD menambahkan, PP tentang Karantina Wilayah dipertimbangkan karena sejumlah daerah telah membuat kebijakan pembatasan gerakan orang dan barang yang disamakan dengan istilah lockdown.

“Padahal berbeda sekali. Itulah sebabnya pemerintah mempertimbangkan untuk membuat PP agar Pemda tak membuat sendiri-sendiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2018 karantina kewilayahan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dengan PP,” tegas Mahfud.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.