HETANEWS

Ancaman Pelanggaran Privasi di Era Pandemi

Ilustrasi pelanggaran privasi data ketika seorang operator membantu seorang perempuan lansia untuk memindai sidik jarinya, ketika ia mendaftar untuk mendapatkan Aadhar—kartu identitas India, di Kolkata, India. Foto: AP/Bikas Das

Hetanews.com - Upaya pemerintah negara-negara di dunia untuk melacak seluruh populasi demi memerangi pandemi COVID-19 dapat membuka pintu bagi bentuk-bentuk pengawasan yang lebih invasif di masa depan.

Di Korea Selatan, lembaga-lembaga pemerintah memanfaatkan rekaman kamera pengintai, data lokasi dari telepon pintar, dan riwayat pembelian kartu kredit untuk membantu melacak pergerakan terbaru pasien COVID-19 dan menetapkan rantai penularan virus corona baru.

Di Lombardy, Italia, pihak berwenang menganalisis data lokasi yang ditransmisikan oleh ponsel warga untuk menentukan berapa banyak orang yang mematuhi perintah penguncian wilayah (lockdown) oleh pemerintah dan jarak pergerakan mereka sehari-hari. Sekitar 40 persen orang bergerak “terlalu banyak”, menurut seorang pejabat baru-baru ini.

Di Israel, lembaga keamanan dalam negeri negara itu siap untuk mulai menggunakan cache data lokasi ponsel, yang awalnya dimaksudkan untuk operasi kontraterorisme, untuk mencoba menunjukkan warga negara mana yang mungkin telah terjangkit virus.

Ketika negara-negara di seluruh dunia berlomba untuk menangani pandemi, The New York Times mencatat, banyak pemerintah yang menggunakan alat pengawasan digital sebagai cara untuk melakukan kontrol sosial, bahkan menargetkan warga sipil mereka sendiri dengan teknologi lembaga keamanan.

Otoritas kesehatan dan penegak hukum tentunya sangat ingin menggunakan setiap alat yang mereka miliki untuk mencoba membendung virus, bahkan ketika upaya pengawasan menimbulkan ancaman untuk mengubah keseimbangan genting antara keselamatan publik dan privasi pribadi dalam skala global.

Namun, meningkatkan pengawasan untuk memerangi pandemi sekarang dapat secara permanen mengarah pada bentuk pengintaian yang lebih invasif di masa depan. Ini adalah pelajaran yang dipelajari rakyat Amerika Serikat setelah serangan teroris 11 September 2001, menurut para pakar kebebasan sipil.

Hampir dua dekade kemudian, lembaga penegak hukum memiliki akses ke sistem pengawasan berteknologi tinggi seperti pelacakan lokasi dan pengenalan wajah, teknologi yang dapat digunakan kembali untuk agenda politik lebih lanjut seperti kebijakan anti-imigrasi.

Para ahli kebebasan sipil memperingatkan, publik tidak memiliki jalan lain untuk menantang penerapan kekuatan digital negara semacam itu.

“Kita bisa dengan mudah berakhir dalam situasi ketika kita memberdayakan pemerintah lokal, negara bagian, atau federal untuk mengambil langkah-langkah dalam menanggapi pandemi ini, yang secara fundamental mengubah ruang lingkup hak-hak sipil Amerika,” tutur Albert Fox Cahn, direktur eksekutif Surveillance Technology Oversight Project, organisasi nirlaba di Manhattan.

Sebagai contoh, ia merujuk pada undang-undang yang diberlakukan oleh Negara Bagian New York pada Maret 2020 yang memberi wewenang tanpa batas kepada Gubernur Andrew M. Cuomo untuk memerintah atas nama perintah eksekutif selama krisis negara bagian seperti pandemi dan angin topan.

Undang-undang itu memungkinkannya untuk mengeluarkan arahan tanggap darurat yang dapat mengesampingkan peraturan setempat apa pun. Peningkatan pengawasan dan pengungkapan data kesehatan juga telah secara drastis mengikis kemampuan setiap orang untuk menjaga kerahasiaan status kesehatan mereka.

Bulan ini, menteri kesehatan Australia secara terbuka menghukum seorang dokter, yang dituduh merawat pasien ketika ia sendiri menunjukkan gejala-gejala infeksi virus, dengan mengungkapkan nama klinik kecil di Victoria tempat dia bekerja dengan beberapa dokter lain.

Staf medis yang dites positif terkena virus corona baru itu merespons dengan sebuah unggahan Facebook. Dokter itu menuntut permintaan maaf dan mengatakan sang menteri kesehatan telah salah menganggap tindakannya demi kepentingan politik.

“Itu bisa dialami siapa saja, tiba-tiba status kesehatan Anda disebarkan ke ribuan atau jutaan orang,” tandas Chris Gilliard, peneliti privasi independen yang berbasis di Detroit, Michigan.

Ilustrasi seseorang menggunakan ponsel pintar.
Foto: via Rappler

“Ini hal yang sangat aneh untuk dilakukan karena, dengan dalih demi kepentingan kesehatan masyarakat, Anda sebenarnya membahayakan orang.”

Namun, dalam keadaan darurat seperti pandemi, privasi harus dikesampingkan dengan pertimbangan lain seperti menyelamatkan nyawa, menurut Mila Romanoff, pemimpin data dan tata kelola untuk United Nations Global Pulse, program PBB yang telah mempelajari penggunaan data untuk meningkatkan tanggap darurat terhadap epidemi seperti Ebola dan demam berdarah.

“Kita perlu memiliki kerangka kerja yang akan memungkinkan perusahaan dan otoritas publik untuk bekerja sama, untuk memungkinkan respons yang tepat demi kebaikan publik,” ujar Romanoff.

Untuk mengurangi risiko upaya pengawasan terhadap penyebaran virus corona baru mungkin melanggar privasi individu, pemerintah dan perusahaan harus membatasi pengumpulan dan penggunaan data hanya atas informasi yang dibutuhkan.

“Tantangannya adalah, berapa banyak data yang dianggap cukup?”

Namun, cepatnya penyebaran pandemi COVID-19 mendorong pemerintah negara-negara di dunia untuk memberlakukan tindakan pengawasan digital atas nama kepentingan mereka sendiri, dengan sedikit koordinasi internasional tentang seberapa tepat atau efektif langkah tersebut.

Di ratusan kota di China, pemerintah mewajibkan warga menggunakan perangkat lunak pada ponsel mereka yang secara otomatis mengklasifikasikan setiap orang dengan kode warna merah, kuning, atau hijau yang menunjukkan risiko penularan.

Perangkat lunak itu menentukan orang mana yang harus dikarantina atau diizinkan memasuki tempat-tempat umum seperti kereta bawah tanah. Namun, para pejabat belum menjelaskan bagaimana sistem membuat keputusan seperti itu, sehingga masyarakat China merasa tidak berdaya untuk mempertanyakan.

Di Singapura, Kementerian Kesehatan telah mengunggah informasi online tentang setiap pasien COVID-19, seringkali dengan rincian yang menakjubkan, termasuk hubungan dengan pasien lain.

Idenya adalah memperingatkan orang-orang yang mungkin telah berinteraksi dengan mereka serta memperingatkan masyarakat tentang lokasi yang berpotensi terinfeksi.

“Kasus 219 adalah laki-laki berusia 30 tahun yang bekerja di Stasiun Pemadam Kebakaran Sengkang (50 Buangkok Drive) kini berada di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Sengkang merupakan anggota keluarga dari Kasus 236,” menurut salah satu unggahan di situs Kementerian Kesehatan.

Pada Jumat (27/3/2020), Singapura juga memperkenalkan aplikasi smartphone bagi warga negara untuk membantu pihak berwenang menemukan orang-orang yang mungkin tertular virus.

Aplikasi TraceTogether itu menggunakan sinyal Bluetooth untuk mendeteksi ponsel yang ada di dekatnya. Jika pengguna aplikasi kemudian dinyatakan positif terkena virus, otoritas kesehatan dapat memeriksa log data dari aplikasi untuk menemukan orang yang bersinggungan dengan mereka.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan aplikasi tersebut menjaga privasi dengan tidak mengungkapkan identitas pengguna kepada satu sama lain.

Di Meksiko, setelah pejabat kesehatan masyarakat memberi tahu Uber tentang seorang penumpang yang terinfeksi virus, perusahaan tersebut menangguhkan akun dua pengemudi yang memberinya tumpangan, bersama dengan lebih dari 200 penumpang yang telah menaiki mobil pengemudi itu.

Di Amerika Serikat, Gedung Putih baru-baru ini berbicara dengan Google, Facebook, dan perusahaan teknologi lainnya tentang kemungkinan menggunakan data lokasi agregat yang diambil dari ponsel warga Amerika sebagai pengawasan kesehatan masyarakat terhadap penyebaran virus.

Beberapa anggota Kongres AS kemudian menulis surat mendesak Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden AS Mike Pence untuk melindungi data terkait virus yang dikumpulkan oleh perusahaan dari rakyat Amerika.

Facebook.
Foto ilustrasi: via NBC News

Fitur pencatatan suara digital (digital dictates) di ponsel pintar memungkinkan pemerintah untuk melakukan lebih banyak kontrol sosial dan menegakkan jaga jarak (social distancing) selama pandemi. Fitur itu juga memicu pertanyaan tentang kapan pengawasan mungkin telah terlalu jauh mencampuri privasi warga.

Pada Januari 2020, otoritas Korea Selatan mulai mengunggah riwayat lokasi terperinci dari setiap orang yang dites positif terkena virus corona baru.

Situs itu telah memasukkan banyak informasi seperti rincian tentang kapan orang pergi bekerja, apakah mereka mengenakan masker di kereta bawah tanah, nama stasiun tempat mereka berganti kereta, panti pijat dan bar karaoke yang sering mereka kunjungi, dan nama-nama klinik tempat mereka dites terjangkit virus.

Namun, di masyarakat Korea Selatan yang sangat terhubung di dunia maya, massa di internet mengeksploitasi data pasien yang diungkapkan oleh situs pemerintah untuk mengidentifikasi nama setiap orang dan memburunya.

Ketika negara-negara lain meningkatkan pengawasan, Korea Selatan memiliki reaksi yang tidak biasa. Prihatin akan pelanggaran privasi yang mungkin menghambat warga untuk mengikuti tes terhadap infeksi virus, para pejabat kesehatan mengumumkan pada Maret 2020, mereka akan memperbaiki pedoman pembagian data untuk meminimalisir risiko yang diahadapi pasien.

“Kami akan menyeimbangkan nilai melindungi hak asasi manusia individu dan privasi serta nilai menjunjung tinggi kepentingan publik dalam mencegah infeksi massal,” tegas Jung Eun-kyeong, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Korea Selatan. Tujuan itu adalah keseimbangan yang rumit dan perlu dipertimbangkan kembali oleh beberapa pejabat Amerika Serikat.

Di New York City pada Maret 2020, Wali Kota Bill de Blasio mengunggah informasi di Twitter tentang seorang pengacara di Westchester County yang merupakan orang kedua di negara bagian itu yang dinyatakan positif terkena virus, termasuk nama firma hukum beranggotakan tujuh orang dan nama-nama sekolah kedua anaknya.

Beberapa jam kemudian, The New York Post mengidentifikasi nama pengacara itu dan segera menyebutnya sebagai “pasien nol” selama wabah di Kota New Rochelle.

Dalam tanggapan yang diunggah di Facebook, Adina Lewis Garbuz, pengacara yang merupakan istri pria itu, Lawrence Garbuz, memohon kepada publik untuk berfokus pada upaya pribadi yang telah dilakukan keluarga untuk melakukan isolasi mandiri dan memberi tahu orang-orang yang melakukan kontak dengan mereka.

“Kami sebenarnya lebih suka semua informasi ini tetap rahasia,” keluh Garbuz dalam unggahan Facebook, “tetapi karena semuanya tidak lagi rahasia, saya ingin setidaknya berbagi beberapa kebenaran dan menghilangkan ketakutan orang-orang.”

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.