HETANEWS

Tulis Surat ke Jokowi, Pasien Positif Corona di Cirebon Ungkap Kegelisahan

(Foto: Ilustrasi corona (Fauzan Kamil/detikcom)

Cirebon, hetanews.com - Seorang pasien positif terinfeksi virus Corona yang diisolasi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Apa isinya?

Pasien berinisial RRP itu menuliskan surat terbuka yang diposting pada akun sosial medianya. Surat terbuka itu berisi tentang kritik untuk pemerintah terkait penanganan corona, seperti lamanya hasil swab, pemangkasan birokrasi, dan lainnya.

Surat terbuka dari kamar isolasi RSD Gunung Jati Cirebon itu viral di media sosial. Ribuan kali dibagikan pengguna lainnya. Tulisan yang dibuat dengan rasa khawatir itu bertujuan untuk menggugah pemerintah.

detikcom pun menghubungi RRP. Ia bercerita tentang pertama kali di swab oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes pada tanggal 9 Maret lalu. Lima hari setelah swab, ia dinyatakan positif.

"14 Maret dinyatakan positif. Sampai sekarang masih diisolasi," kata RRP, Jumat (27/3/2020).

RRP bersama tujuh pasien dalam pengawasan (PDP) dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Namun, hanya RRP yang dinyatakan positif. Sementara, pasien lainnya masih menunggu hasil swab.

Selama diisolasi, RRP mengaku telah menjalani swab sebanyak lima kali. Swab yang pertama dan kedua hasilnya positif corona.

"Swab ketiga sampai kelima belum ada hasil. Swab terakhir itu tanggal 24 Maret, hasilnya belum keluar. Ada 8 pasien yang diisolasi, dan belum tahu kejelasan hasilnya," kata RRP.

Ini isi surat terbuka yang ditulis RRP:

Assalamualaikum Bapak Presiden & Bapak Menteri Kesehatan RI, semoga selalu diberikan kesehatan dalam
situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Sebelumnya saya turut berduka atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden, semoga beliau mendapat tempat
yang layak di sisi Allah & Bapak sekeluarga diberikan kesabaran dalam melewati masa-masa sulit ini.

Perkenalkan saya Riki, pasien dari Cirebon yang dinyatakan positif terinfeksi corona pada 14 Maret 2020 lalu. Saat ini kondisi saya jauh lebih membaik dibandingkan saat awal dirawat di unit isolasi RSD Gunung Jati Cirebon.

Infusan saya sudah boleh dicabut, alhamdulillah senang sekali rasanya. Saat ini saya masih berada di dalam ruang isolasi, masih menunggu hasil resmi swab ke-3, 4 & ke-5. Mewakili seluruh pasien yang saat ini tengah berjuang di ruang isolasi, lewat surat terbuka ini saya berharap bapak-bapak dapat mendengarkan keluhan dan masukan dari sudut pandang pasien.

Semoga surat terbuka ini mengalir dengan bantuan warganet di dunia maya hingga sampai kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan. Selama menjalani perawatan, beberapa hal yang rasanya perlu saya sampaikan antara lain:

1. Lamanya hasil swab keluar. Saya amat paham bahwa saat ini setiap hari jumlah pasien positif corona terus meningkat. Data yang saya baca hari ini via sehatnegriku.kemkes.go.id (26 Maret) mencapai 893 pasien positif, 35 pasien dinyatakan sembuh dan 78 meninggal. Yang saya ketahui dari hasil diskusi dengan pihak RS dan Dinkes, seluruh hasil swab pasien dikirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta. Artinya butuh waktu untuk mengirimkan sample dan menunggu hasil swab berupa surat resmi dari Balitbangkes dikirimkan ke Cirebon (dalam contoh kasus kami). Saat pengambilan specimen Covid-19 dari pengalaman kami di Cirebon, hasil swab 1 orang saja saat ini bisa memakan waktu minimal 7 hari untuk memastikan apakah seseorang dinyatakan benar positif atau negatif. 7 hari adalah waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi Covid-19.

Dalam masa tunggu 7 hari tersebut, pasien dalam kondisi cemas karena menanti kepastian. Hingga hari ini pun (26/03) saya dan pasien lainnya belum mengetahui bagaimana hasil swab terakhir yang dilakukan oleh Dinkes pada 18 Maret 2020, sudah delapan hari kami (pasien) & rumah sakit menunggu hasil swab tanpa ada kejelasan. Khusus bagi saya pasien positif, swab ketiga yang dilakukan tanggal 14 Maret 2020 pun belum diketahui hasil resminya, belum ada surat yang diterima oleh pihak RS hingga hari ini (26/03), sudah lebih dari 12 hari.

Setelah hasil swab keluar dari Balitbangkes pun, kendala selanjutnya adalah distribusi pengiriman surat
resmi yang harus melewati level provinsi kemudian dinas kesehatan kota/kabupaten setempat dan akhirnya
baru mendarat di rumah sakit tempat pasien di rawat. Luar biasa! sebuah alur birokrasi yang amat sangat
panjang! Dalam situasi genting seperti ini apakah tidak dapat disederhanakan alur birokrasinya? Ini baru contoh kasus di Cirebon Pak, bisa dibayangkan jika spesimen swab berasal dari kota yang jauh lokasinya dengan Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan (BBTKL) di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan atau berjauhan dengan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado dan Ambon. Dengan proses birokrasi yang
panjang, butuh berapa hari pihak RS dapat memperoleh surat resmi dari Balitbangkes/BBTKL/BTKL.

Mengapa hasil swab ini amat penting bagi kami pasien & rumah sakit? Setelah dokter & RS memperoleh hasil swab resmi berbentuk surat, tentu tim medis dapat melakukan serangkaian treatment yang tepat bagi pasien. Jika terbukti positif maka akan diberikan sejumlah obat untuk mempercepat kesembuhannya. Jika terbukti negatif, maka pasien dapat pulang ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan.

Semua tindakan berpijak pada hasil swab. Bagaimana mungkin RS dan tim medis dapat bekerja maksimal
jika status pasien saja masih belum jelas positif/negatifnya? Dari sudut pandang keluarga yang anggotanya dinyatakan positif seperti saya pun, kejelasan hasil swab amat sangat kami perlukan. Hasil swab jika dinyatakan telah negatif/bersih tentu menjadi kabar yang dapat kami sampaikan kepada ketua RT/RW sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami. Terkesan berlebihan? Namun itulah kenyataannya Pak. Tekanan sosial yang besar terutama setelah data pribadi saya bocor (nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon & alamat rumah) menjadi hal yang kami hadapi belakangan ini. Semakin cepat pihak RS mengetahui status positif/negatif seorang pasien, tentu akan semakin cepat pemetaan penyebaran potensi penularan virus Covid-19 bisa dilakukan. Penetapan status PDP maupun ODP dari hasil penelusuran aktivitas pasien positif akan berjalan lebih cepat!

2. Tim dokter yang direpotkan dengan urusan birokrasi. Tugas utama tim medik yang dibentuk oleh RS saat
menangani pasien corona adalah untuk merawat secara intensif pasien dalam status PDP maupun terlanjur positif. Jika dokter diberikan tugas tambahan untuk rapat dengan dinas kesehatan, rapat dengan walikota, rapat dengan dinas pendidikan, lantas bagaimana dokter bisa fokus merawat pasien secara intensif? Tenaga dokter pun sudah terlanjur terkuras dengan rangkaian rapat di sana-sini untuk memberikan penjelasan kepada instansi setempat. Jika memang walikota butuh penjelasan mengenai gambaran kondisi pasien yang terinfeksi corona, mampirlah ke RS untuk melihat secara langsung warganya yang sakit, temuilah tim dokter di RS sekaligus untuk memberikan suntikan semangat bagi tenaga medis lainnya (perawat). Masukan dari kami selaku pasien di RSD Gunung Jati atas kritik yang kami sampaikan antara lain:

1. Memangkas jalur birokrasi penyampaian surat resmi untuk melaporkan hasil swab kepada provinsi, dinkes hingga rumah sakit. Dalam kondisi genting saat ini, gunakanlah teknologi seperti mesin fax atau yang lebih sederhana lagi scanner untuk menyampaikan surat resmi kepada stakeholders yang saya sebutkan di atas. Surat fisik resmi bisa menyusul, kirimkanlah softcopy surat resmi melalui Email/Fax agar pasien pun dapat memperoleh kepastian akan status kesehatannya dengan lebih cepat dan rumah sakit pun dapat memberikan treatment secepat mungkin setelah mengetahui analisa Balitbangkes. Sebagai tempat merawat pasien, Rumah sakit harus menjadi pihak pertama yang diberikan informasi mengenai status
pasien, sesegera mungkin pada kesempatan pertama, tembusan dapat disampaikan kepada pemerintah
provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten;

2. Memberi instruksi kepada para pemimpin di daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) untuk tidak "merecoki"
pekerjaan tim dokter. Jika memerlukan data dan penjelasan, gunakanlah teknologi video call atau video conference atau teleconference. Tidak perlulah dokter diminta mengikuti rapat berjam-jam, biarlah saat ini dokter fokus merawat pasien di rumah sakit. Gunakanlah kepekaan Bapak & Ibu pemimpin di daerah untuk sesekali melihat kondisi RS, datang melihat kondisi pasien meskipun terbatas via CCTV di ruang isolasi sekaligus memberikan semangat bagi para tenaga medis yang sedang bertugas;

3. Memastikan pasokan APD sesuai standar tetap terpenuhi selama masa krisis dan mendistribusikannya tidak
hanya terfokus di Jakarta saja. Jika pemerintah telah merilis 132 RS rujukan, menambah 109 RS TNI, 53 RS Polri dan 65 RS BUMN maka sebagai implikasinya secara fair Bapak pun harus dapat menyediakan dan memastikan ketersediannya APD tetap terjaga untuk memaksimalkan pekerjaan tenaga medis. RSD Gunung Jati telah menerima jatah bantuan 100 APD, namun jumlah ini masih kurang karena pasien dalam
pengawasan (PDP) terus bertambah di ruang isolasi. Keprihatinan atas kondisi ini memicu berbagai komunitas di Cirebon untuk bergerak menggalang donasi agar dapat memberikan perlengkapan seperti hazmat, masker N95, face shield, goggles, head cup, masker bedah, sepatu boot, sarung tangan bedah panjang & sarung tangan biasa.

Jika sampai tulisan ini terbaca oleh pemimpin daerah lainnya, ingin saya sampaikan bahwa tidak perlulah Bapak & Ibu Gubernur, Bupati/Walikota mencetak spanduk atau mengirimkan karangan bunga ucapan semangat bagi dokter & tenaga medis di tiap RS Rujukan Corona di daerahnya. Alangkah baiknya jika Bapak & Ibu mengalokasikan dana karangan bunga & cetak spanduk itu untuk penyediaan APD bagi tenaga medis di RS yang
urgensinya jauh lebih mendesak.

Mampirlah ke RS Pak-Bu, lihat bagaimana kondisi RS, progress pasien, jangan hanya tampil untuk menggelar press conference saja di hadapan media saat menyampaikan data pasien positif di daerahnya. Lindungilah warga Bapak & Ibu dengan ide, terobosan dan langkah nyata semaksimal mungkin dari virus Covid-19. Kiranya jika kita mampu melewati krisis ini, saya berharap Bapak & para pemimpin daerah dapat mengalokasikan insentif bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang merawat para pasien. Tidak hanya terbatas bagi daerah yang melaporkan status tanggap darurat saja, namun kepada tenaga medis di daerah yang melaporkan status PDP & positif. Cukup sedih rasanya ketika saya mengetahui salah satu perawat yang merawat
saya sejak hari pertama diisolasi kemudian saat ini statusnya menjadi pasien bersama dengan saya dan pasien PDP lainnya, dirawat di gedung isolasi yang sama pula.

Saya rasa tidak akan cukup bagi kita untuk menakar jasa para tenaga medis lewat uang, namun insentif (apapun bentuknya) adalah satu hal yang dapat diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para tenaga medis saat ini. Terakhir, semoga Bapak-Bapak pun dapat memberi perhatian bagi beberapa profesi yang tetap berada di garda terdepan negara kita seperti petugas Imigrasi di badara, pelabuhan laut maupun perbatasan darat, TNI juga berpatroli membantu menjaga perbatasan, Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan banyak profesi lainnya.

Semoga surat terbuka ini bisa Bapak Presiden & Bapak Menkes baca di tengah masa berduka & kesibukan
kenegaraan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bersatu melewati kondisi ini. Mewakili pasien di ruang isolasi RSD Gunung Jati.

sumber: detik.com

Editor: sella.