HETANEWS.COM

Imbauan Tak Usah Mudik Selama Corona Masih Merajalela

Ilustrasi mudik

Jakarta, hetanews.com - Wabah Corona masih merajalela di Indonesia. Imbauan kepada warga untuk tak mudik pun semakin santer dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat.

Data per Kamis (26/3/2020), kasus positif Corona tercatat ada 893 orang, meninggal dunia 78 orang, dan yang sembuh 35 pasien. Fakta kasus Corona di RI membuat pemerintah pusat dan daerah kian tegas agar warga melakukan social distancing atau jaga jarak sosial, salah satunya menunda mudik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan warganya tidak bepergian ke luar kota, termasuk pulang kampung. Anjuran ini untuk mencegah COVID-19 menyebar ke luar Jakarta.

"Kami justru menganjurkan masyarakat tidak bepergian sama sekali, termasuk pergi ke luar kota, apalagi pulang kampung," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga sudah mengimbau masyarakatnya tidak melakukan mudik pada Lebaran nanti. Larangan mudik ini disampaikan untuk mengantisipasi penyebaran Corona terhadap orang terdekat.

Pemkot Makassar juga akan memantau para TKI yang akan masuk ke Makassar. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi.

"Mengenai mudik, kami akan melakukan imbauan, belum keluar surat resminya supaya tidak usah mudik. Menunda dulu mudik," kata Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dalam video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

"Apalagi kita tahu kalau mudik itu yang ditemui orang tua di kampung. Kalau orang tua sudah agak tua, tentu rentan virus," imbuhnya.

Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mendukung langkah pemerintah daerah yang mengimbau penundaan mudik massal. Tito mengatakan, dari hasil analisis Kemendagri, penundaan mudik massal bisa mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) secara signifikan.

Imbauan penundaan mudik massal dinilai sejalan dengan kebijakan work from home dan physical distancing. Tito meminta pemda mengawai secara ketat larangan atau pembatasan mudik massal.

Tito memastikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga akan mengawasi kegiatan mudik. Menurut dia, mudik massal merupakan kegiatan yang menguras energi, sehingga membuka potensi penularan virus Corona.

"Biasanya, mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik saat pemberangkatan, dalam perjalanan, hingga di ketibaan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan COVID-19," ungkap Tito dalam keterangan tertulis yang disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Mendagri, Kastorius Sinaga.

Sementara itu, hal senada diutarakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengimbau masyarakat tidak mudik saat Lebaran nanti.

Ma'ruf mengingatkan bahaya dari kegiatan mudik baik dalam proses perjalanan ataupun di kampung halaman.

"Tapi, kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting gimana silaturahmi. Tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan COVID-19," kata Ma'ruf dalam konferensi pers secara online.

Kegiatan silaturahmi atau penyampaian ucapan Lebaran, lanjut Ma'ruf, bisa disampaikan secara tidak langsung atau melalui media sosial. Ma'ruf mengatakan hal itu diperbolehkan dalam agama.

"Karena menurut agama juga gitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat, tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya. Itu harus didahulukan. Apalagi kalau manfaat silaturahmi bisa dilakukan pada waktu yang lain, pada liburan yang lain," lanjut Ma'ruf.

Pemerintah akan membahas terkait perizinan mudik dan akan ditetapkan dalam rapat kabinet mendatang. Pembahasan mudik, kata Ma'ruf, seharusnya dibahas hari ini, namun tertunda karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berduka atas kepergian ibundanya.

"Oleh karena itu, pertimbangan rasionalnya, logisnya, sebaiknya memang tidak mudik, melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi. Maslahatnya, manfaatnya, masih bisa kita lakukan dengan media dan bisa kita secara fisik bisa kita lakukan pada waktu yang lain. Tapi putusannya akan ditetapkan apakah pemerintah akan melarang imbauan dan itu akan kita tentukan nanti dalam rapat terbatas kabinet yang akan datang," katanya.

Lantas bagaimana jika ada warga yang telanjur mudik? Ma'ruf meminta pemda melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat.

"Sarannya, tetap jangan mudik, karena itu lebih baik. Saya imbau nggak mudik. Yang telanjur, saya minta pemerintah mengawasi itu. Jangan sampai si pemudik menyebarkan Corona ke daerah. Haruslah tegas, pemda harus tegaslah," ujar Ma'ruf.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!