HETANEWS

Mampukah Wabah Corona Perkuat Rezim Otoriter China?

Sejak ia berkuasa pada akhir 2012, Xi telah memperketat kontrol ideologi dan menekan kebebasan sipil di seluruh negara, membalikkan tren di bawah pendahulunya untuk memberi media China beberapa ruang lingkup terbatas. Tujuannya demi mengekspos dan melaporkan korupsi regional dan kesalahan pejabat tingkat rendah. Foto: The Guardian

Hetanews.com - Bagaimanakah Partai Komunis China menggunakan ketakutan kesehatan untuk meningkatkan kontrolnya terhadap masyarakat? Penyakit COVID-19 akibat wabah virus corona baru tampaknya menjadi dalih bagi partai dan pemerintahan Xi Jinping untuk memperketat kontrol dan pengawasan atas rakyat China.

Dalam perlombaannya untuk memerangi penyakit COVID-19 akibat virus corona baru yang berasal dari Kota Wuhan pada Desember 2019, pemerintah China telah melakoni langkah ketat.

Pemerintah memulai “perang rakyat” melawan virus, mengunci kota-kota dan provinsi, dan berusaha menggunakan kompleks industri raksasa untuk mencoba membatasi penyebaran virus.

Setelah berminggu-minggu jumlah infeksi dan kematian yang terus meningkat, kita melihat setidaknya menurut data resmi pemerintah China, penyebaran virus telah mulai menurun.

Dalam upayanya untuk mengendalikan dan memerangi virus, pemerintah China telah mengerahkan beragam solusi teknologi tinggi bersamaan dengan membatasi pergerakan populasi.

Pemerintah antara lain telah mengembangkan dan menyebarkan secara luas Kode Kesehatan, yang dikembangkan oleh Ant Financial, perusahaan saudara raksasa teknologi Alibaba, dalam kerja sama awal dengan pemerintah lokal Hangzhou, lokasi markas besar Alibaba dan Ant Financial.

Seperti yang dilaporkan The New York Times, aplikasi itu mengirimkan data pengguna termasuk lokasi dan nomor kode identifikasi kepada polisi dan pihak berwenang lainnya. Tidak mau kalah, raksasa teknologi China lainnya Tencent yang memiliki WeChat bekerja sama dengan pemerintah pada sistem kesehatan dan pelacakan digital yang mengirimkan informasi serupa.

Dikombinasikan dengan pangkalan data pemerintah tentang perjalanan di dalam negeri dan juga data penginapan hotel terkait dengan nomor kartu identitas nasional, menurut analisis Tobias Burgers and Scott N. Romaniuk dari The Diplomat, langkah-langkah yang dapat diamati secara empiris ini menunjukkan pemerintah China berupaya untuk menerapkan sistem pelacakan nasional atas nama membendung virus.

Dengan demikian, ketakutan kesehatan telah menciptakan langkah terbaru dalam kebangkitan lanjutan model otoriterisme berjaringan China.

Sampai sekarang, sebagian besar cakupan pengawasan teknologi tinggi terbatas pada “masalah penting” seperti Tibet dan Xinjiang. Pemerintah menerapkan sistem pengawasan luas regional di Tibet setelah pemberontakan dan insiden antara 2012 dan 2015.

Di Xinjiang, Partai Komunis China telah menciptakan pengawasan massa teknologi tinggi, didukung oleh kehadiran polisi di seluruh wilayah serta dikombinasikan dengan kerja paksa, pendidikan ulang, kamp pelatihan, dan sistem penjara di mana jutaan minoritas Muslim Uighur dan lainnya telah lenyap ke dalam sistem. Partai secara aktif membela dan bahkan memuji upaya-upaya tersebut atas nama “pemeliharaan stabilitas”.

Menurut profesor hukum Xu Zhangrun, pemerintah China telah menciptakan keadaan “totalitarianisme big data” atau apa yang disebut dengan “Data Leviathan” ala China.

Namun, sisi yang lebih kuat dan mencakup semua jaringan seperti yang disaksikan di Xinjiang dan Tibet, yang bersama-sama mencakup 30,14 persen dari wilayah geografis negara itu tetapi hanya 1,8 persen dari total populasi, belum diperluas ke seluruh penjuru negeri.

Terlepas dari kerugian yang jelas terkait ekonomi dan yang berkaitan dengan manusia dari wabah virus corona baru dan kegigihannya, penyakit COVID-19 telah memberikan kesempatan bagi rezim Presiden China Xi Jinping dan Partai Komunis China untuk mengonsolidasikan dan memperbanyak model ini lebih lanjut, yang akhirnya mencakup sebagian besar jika tidak semua wilayah China.

Dengan demikian, virus dapat digunakan sebagai alasan untuk memperdalam kontrol totaliter dan menghapus kebebasan yang tersisa dari ruang individu dan sudah terbatas di dalam negeri.

Dalam kediktatoran, semua aspirasi dan tujuan lain bergantung pada keamanan rezim. COVID-19 dapat dianggap sebagai ancaman keamanan semi-internal, meskipun yang dimiliki oleh negara dan pemerintah lain dan tidak menimbulkan ancaman yang sama seperti pemberontakan oleh rakyat.

Di sisi lain, COVID-19 tidak dapat diperlakukan sepenuhnya sebagai ancaman keamanan eksternal, yang biasanya ditanggapi oleh negara dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi dan militer.

Oleh karena itu, kita memandang rezim Xi bertindak rasional dan sibuk dengan keberlangsungan hidup rakyatnya, menanggapi pandemi COVID-19 sebagai antara ancaman keamanan internal dan eksternal (meskipun lebih condong ke arah ancaman dari dalam negeri), meminjam karakteristik dari keduanya menanggapi strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang untuk menetapkan kontrol dengan kedok melindungi rakyat.

Seorang pekerja medis menuliskan informasi diet pasien pada pakaian pelindung seorang kolega di dalam Rumah Sakit Leishenshan, rumah sakit darurat untuk merawat pasien virus corona baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, 16 Februari 2020.
Foto: Reuters/China Daily

Wabah SARS 2002-2003 di China menempatkan celah pengawasan massal China dan alat kontrol negara menjadi fokus yang lebih tajam. Ini adalah salah satu alasan mengapa Partai Komunis China merespons secara berbeda dan begitu agresif, berbeda dengan apa yang terlihat selama wabah SARS.

Sementara beberapa argumen mungkin menunjukkan hal ini sebagai bukti kemajuan China dalam menangani wabah, kemunculan tiba-tiba COVID-19 mengungkapkan beberapa manfaat langsung yang dapat diambil oleh kediktatoran dari darurat kesehatan ketika ditempatkan dalam konteks keamanan.

Argumen yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan dampak ekonomi COVID-19 tidak cukup parah untuk menimbulkan kekhawatiran besar bagi China.

Berkat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi China untuk 2020 telah ditetapkan secara optimis antara 5-6 persen, sekitar setengah dari tingkat pertumbuhan luar biasa negara pada 2009 dan 2010, dan sekitar 2 hingga 2,5 poin persentase di bawah rata-rata untuk periode 2012-2019.

Dengan demikian penyebaran COVID-19 tidak menjamin kekhawatiran keamanan internal rezim terancam. Faktanya, penyakit itu telah melakukan banyak hal untuk membatasi kebebasan individu karena orang-orang semakin bergantung pada kapasitas negara untuk melindungi mereka.

Dalam hal itu, pandemi membuka peluang unik bagi Partai Komunis China untuk mengajukan pembenaran yang diperlukan dalam kebijakan keamanan yang diperketat.

Tobias Burgers and Scott N. Romaniuk dari The Diplomat berpendapat, COVID-19 dalam konteks keamanan rezim negara dapat dianggap sebagai sama pentingnya dengan terorisme, membutuhkan pengerahan struktur yang diperlukan untuk pengawasan spektrum penuh terhadap warga China, misalnya menggunakan drone untuk menegakkan karantina, penutuan wilayah, mengenakan masker, dan seterusnya.

Apa yang kita lihat sesudahnya adalah ketidakmungkinan untuk melemahkan keharusan keamanan dan kembali ke keadaan “normal”, bahkan untuk kediktatoran kontemporer.

Ketika krisis kesehatan diperlakukan dengan tingkat keparahan sebagai langkah kejam Partai Komunis China, mereka meningkat ke tingkat ancaman eksistensial yang mengharuskan respons politik dan kebijakan yang di luar kondisi normal.

Berbagai peristiwa dan praktik yang diamati di China sejak Desember 2019 mengarah pada kesimpulan umum, negara itu telah bergerak melewati pengembangan dan penerapan keamanan dan kontrol teknologi tinggi berbasis pengawasan di tempat-tempat bermasalah dan meluncurkan model tersebut di tingkat nasional.

Dengan memanfaatkan wabah virus corona, Partai Komunis China tampaknya bertindak atas keprihatinannya terhadap keberlangsungan hidup rezim. Untuk waktu yang lama, rezim tidak akan melampaui kontrak sosialnya yang tak terucapkan, jika tidak terlalu mengganggu model kebebasan atau pengawasan yang terbatas.

Namun, ketakutan akan virus dikombinasikan dengan penekanan Xi Jinping atas kontrol mungkin menunjukkan saat yang tepat untuk perubahan. Ini juga bisa memberi pertanda tanggapan Partai Komunis China di masa depan terhadap masalah-masalah yang berdampak pada negara-negara seperti perubahan iklim, resesi/depresi ekonomi, dan krisis kesehatan lebih lanjut.

Para diktator telah terbukti bertindak dengan tanggung jawab parsial untuk masyarakat yang lebih luas di luar negara, tetapi dengan cara yang sebagian besar atau secara bersamaan mementingkan diri sendiri.

Kasus penyakit COVID-19 dan tanggapan China menunjukkan partai menerapkan tindakan yang masuk akal untuk mengendalikan populasi, mencegah kerusuhan, dan meningkatkan pemeliharaan stabilitas.

Setiap inovasi baru yang diperkenalkan untuk memerangi virus juga memberikan bukti seberapa invasif dan mengontrol pemerintahan Xi. Karantina dan penguncian wilayah dapat memperoleh waktu yang memungkinkan pemerintah untuk mencari solusi medis, sosial, dan ekonomi, tetapi bukan solusi abadi.

Beberapa dekade belakangan ini menunjukkan banyak orang China telah menoleransi jangkauan politik berlebihan ala Big Brother China, bahkan ketika mereka tidak menyukainya.

Namun, sebagai imbalannya, Big Brother diharapkan untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian rakyat dari ancaman ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan. Apakah orang berpikir kesepakatan itu masih berlaku dapat menentukan apakah China mampu melakukan pemulihan ekonomi cepat yang dibutuhkannya dan dunia.

Baca juga: Apakah China Sudah Pulih dari Virus Corona?

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.