HETANEWS.COM

Sikap Mahasiswa Siantar di Yogyakarta tentang Perilaku Anggota DPRD Siantar yang Dianggap Tidak Pantas

Mahasiswa Siantar di Yogyakarta.

Yogyakarta, hetanews.com - Rapat pencegahan virus corona, di Kota Siantar, kemarin, menjadi perbincangan publik, terutama mahasiswa.

Pasalnya, DPRD Siantar, dianggap tidak bersikap selayaknya wakil rakyat, khususnya yang diperlihatkan kepada pihak Dinas Kesehatan Siantar.

Sikap anggota DPRD yang seharusnya menjadi cerminan masyarakat Siantar, malah menunjukkan perilaku yang tidak etis dengan sikap arogansi terhadap Dinas Kesehatan Siantar.

Perilaku ketua Komisi I DPRD Siantar, malah menimbulkan kegaduhan dan keresahan, di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan tercorengnya nama baik Siantar dan menurunkan marwah, kredibilitas dan martabat dari wakil rakyat itu.

Mahasiswa Siantar di Yogyakarta ,menyesalkan perilaku  anggota Komisi DPRD Siantar yang menunjukkan sikap sentiment, tanpa memikirkan, bahwa dia seorang wakil rakyat.

Kami turut prihatin melihat perilaku dan pola pikir seorang yang katanya pejabat dengan melontarkan pernyataan “Kami ini pejabat, bukan rakyat kecil”.

Sebagai wakil rakyat yang paham akan hukum, seharusnya dapat mengikuti intruksi pemerintah pusat, bukan malah menunjukan perilaku tidak beretika yang melanggar kode etik seorang wakil rakyat.

Mahasiswa Siantar di Yogyakarta menyayangkan atas tuduhan “adanya unsur kesengajaan dari pihak Dinas Kesehatan dalam politisasi “ yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Siantar.

Mengacu dari himbauan Presiden RI, pada tanggal 15 Maret 2020, Surat Edaran Menkes RI No.HK.02.01/MENKES/199/2020 tanggal 12 Maret 2020. Kemudian adanya sebaran Protokol Kesehatan WHO, tanggal 6 Maret 2020  dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara No.440/2666/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus  Disease (COVID-19) di Sumatera Utara. Mahasiswa menyangkan kejadian yang cukup melalukan ini.

Kami mahasiswa Pematangsiantar di Yogyakarta menyatakan, sikap sebagai berikut.

1.Meminta kepada DPRD Pematangsiantar, khususnya Komisi I untuk melakukan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Pematangsiantar.

2.Meminta maaf kepada Dinas Kesehatan Pematangsiantar atas sikap dan tuduhannya.

3.Mendesak pemerintah kota Pematangsiantar untuk meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang dikategorikan ODP, sesuai dengan SOP yang berlaku.

4. Mengecam segala sikap seorang wakil rakyat yang menyalahin kode etik dan anggota legislatif.

5.Mengajak masyarakat agar mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait penanggulangan Covid – 19.

Penulis: tim. Editor: gun.