HETANEWS.COM

Korban Corona Lampaui China, Mengapa Kematian Italia Meningkat Meski Lockdown

Lapangan Piazza delle Erbe yang biasanya menjadi pusat keramaian kota tampak sepi pengunjung ketika Italia berjuang membendung persebaran virus corona, di Verona, Italia, Sabtu, 7 Maret 2020. Foto: Reuters/Alberto Lingria

Hetanews.com - Kematian di Italia terus meningkat meski telah diterapkan lockdown. Korban akibat virus corona di Italia bahkan telah melampaui China. Kurangnya kejelasan dan penduduk yang putus asa membuat peraturan tidak selalu dipatuhi.

Seiring negara-negara Eropa berlomba-lomba mewajibkan social distancing dan Inggris mempertimbangkan langkah-langkah serupa, berbagai pemerintah memperhatikan lockdown virus corona Italia untuk mengukur seberapa jauh negara demokratis ini dapat membatasi kebebasan sipil ketika berhadapan dengan darurat medis.

Italia telah menerapkan lockdown penuh sejak 9 Maret 2020, namun langkah-langkahnya gagal menahan penyebaran pandemi. Pada Kamis (19/3/2020), kematian telah melonjak menjadi 3.405, melampaui jumlah korban di China, di mana virus corona pertama kali menyerang.

Seiring infeksi terus meningkat (sebanyak 41.035 kasus termasuk 4.440 sembuh), pemerintah memperpanjang karantina melampaui batas waktu 3 April dan mempertimbangkan langkah yang lebih keras terhadap kebebasan sipil untuk mengekang wabah tersebut. Hingga Jumat (20/3/2020), ada 47.021 kasus dan 4.032 kematian, The Independent melaporkan.

“Sayangnya, jumlah penularan tidak turun,” Attilio Fontana, presiden wilayah Lombardy yang paling parah, mengatakan kepada media Italia. “Tidak lama lagi kita tidak akan dapat membantu mereka yang jatuh sakit.”

Fontana menambahkan, pemerintah harus “mengubah cara”, “karena jika pesan itu tidak dipahami, kita harus lebih agresif dalam menyampaikannya”.

Negara-negara demokratis berharap masyarakat akan secara sukarela mematuhi aturan dalam upaya untuk mengendalikan virus corona, sambil menghindari penegakan tindakan kejam yang dilakukan oleh rezim otokratis seperti China, di mana sistem izin individu ditambah dengan pengawasan massa efektif dalam “meratakan kurva” penularan.

Italia telah mengadopsi langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa damai untuk menahan wabah terburuk di Eropa, secara efektif menguji batas demokrasi di dunia Barat.

Namun, pihaknya mempertimbangkan untuk meningkatkan tanggapannya (termasuk mengerahkan tentara) karena diperkirakan 40 persen penduduk Lombardy masih menentang langkah pemerintah.

Andrea Cavaliere, presiden kamar kriminal di Brescia, mengatakan pemerintah berhak untuk menegakkan tindakan yang lebih keras, asalkan hak atas kesehatan masyarakat lebih penting daripada hak atas kebebasan bergerak.

“Segala sesuatu yang bukan keharusan dapat dilarang,” ucap Cavaliere kepada The Independent.

Sebuah rute kereta menuju Roma tampak sepi ketika Italia berjuang membendung persebaran virus corona, di Bologna, Italia, Minggu, 8 Maret 2020.
Foto: Reuters/Alberto Lingria

Sesaat setelah pemerintah secara efektif menyatakan berjalan di jalanan tanpa “alasan yang sah” sebagai pelanggaran yang dapat dihukum, warga Italia beralih ke media sosial dengan banyak pertanyaan tentang bagaimana pembatasan harus ditafsirkan.

Beberapa orang meributkan apakah mereka masih bisa membawa anjing jalan-jalan atau membuang sampah, sementara yang lain bertanya-tanya apakah pergi jogging dianggap suatu keharusan.

Pernyataan dari ketentuan tersebut mencantumkan empat pengecualian pada larangan keluar rumah: untuk bekerja jika menyediakan layanan yang sangat diperlukan; mendapatkan kebutuhan dasar; alasan kesehatan; kembali ke tempat tinggal.

Namun, itu meninggalkan banyak ruang untuk penafsiran. Para pejabat kemudian mengklarifikasi bahwa kebutuhan dasar termasuk memberi makanan untuk kerabat yang tidak mandiri dan pergi ke supermarket. Mengajak anjing berjalan-jalan dan jogging (asalkan sendirian dan dalam jarak yang aman dari orang lain) juga diizinkan.

Saat berada di luar, semua warga negara diminta untuk membawa formulir yang merinci tujuan kegiatan mereka. Mereka yang dinyatakan bersalah melanggar perintah pemerintah akan menghadapi hukuman penjara tiga bulan atau denda hingga €206 (sekitar Rp3,5 juta).

“Jika kita tidak mematuhi aturan ini, kita secara efektif melakukan kejahatan,” tutur Marco Micheli, seorang pengacara di kelompok Hukum Palmer di Bologna, kepada The Independent.

Berbeda dengan pelanggaran ringan (yang dapat diselesaikan dengan denda), itu memerlukan proses hukum. Pihak berwenang Italia telah menuntut lebih dari 40.000 orang karena melanggar lockdown, menurut angka dari Kementerian Dalam Negeri.

Di Milan, lima orang berusia dua puluhan yang ditemukan “menunggu seorang teman” dan tidak menghormati social distancing dituduh melanggar pasal 650 KUHP, yang mengatur hukuman karena tidak menghormati perintah pemerintah.

Membuat pernyataan palsu kepada petugas polisi (seperti mengklaim akan berbelanja bahan makanan padahal berjarak lebih dari 400 meter dari alamat tempat tinggal) dikenai hukuman penjara dua tahun.

Di Aosta, Italia barat laut, penyelidikan dibuka terhadap seorang pria atas “upaya yang diperburuk untuk menyebarkan epidemi” karena ia menjalani operasi plastik sambil menunjukkan gejala virus corona. Dia kemudian dinyatakan positif COVID-19 dan akan menghadapi tuntutan hukum karena menyebarkan virus.

Meskipun ada tindakan keras, pihak berwenang khawatir tindakan ini tidak efektif dalam memberikan hasil yang diinginkan. Giuseppe Conte, Perdana Menteri Italia, mengatakan efek positif dari lockdown akan terasa dua minggu sejak diberlakukan, karena virus corona diperkirakan membawa masa inkubasi dua hingga 14 hari

.Namun seiring masyarakat Italia memasuki hari karantina ke-11 mereka pada Jumat (20/3/2020), hasilnya tampaknya minim. Antara Rabu (18/3/2020) hingga Kamis (19/3/2020), jumlah kasus melonjak dari 28.710 menjadi 33.190 tidak termasuk kasus sembuh, sejalan dengan peningkatan rata-rata 3.000 kasus sehari selama seminggu.

Pemetaan data anonim lokasi pengguna telepon yang disediakan oleh Vodafone dan TIM (dua penyedia layanan telepon terkemuka di Italia) mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen penduduk di wilayah Lombardy utara masih bergerak di luar jarak dekat rumah mereka.

Temuan ini, yang diumumkan oleh Wakil Presiden Lombardy Fabrizio Sala, telah memicu kekhawatiran tentang hak privasi. Dengan data yang ada, pemerintah Italia sekarang mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk menyesuaikan besarnya wabah tersebut.

Luciana Lamorgese, Menteri Dalam Negeri, mengatakan tentara dapat digunakan untuk menegakkan lockdown. Pada Kamis, (19/3/2020) dikonfirmasikan bahwa perwira militer akan dikerahkan di pulau selatan Sisilia, di mana kasus sejauh ini relatif terbendung, tetapi di mana populasinya tidak tertib.

Langkah-langkah penahanan lebih lanjut yang belum disetujui mungkin termasuk mengizinkan hanya satu orang per rumah tangga untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan termasuk berbelanja bahan makanan, dan mengeluarkan larangan aktivitas fisik di luar ruangan.

Seiring Milan melihat peningkatan rekor 634 kasus dalam 24 jam pada Kamis (20/3/2020), Fontana, Presiden Lombardy, mengatakan penyebaran patroli tentara sedang dipertimbangkan.

“Itu keputusan yang hanya bisa dibuat di tingkat pemerintah,” tandasnya, dikutip The Independent.

Baca juga: Korban Virus Corona di Italia Terus Melonjak, Laporkan 627 Kematian Lagi

Sumber: matamatapolotik.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!