HETANEWS.COM

Dilema Identitas ODP Risiko Virus Corona di Pematangsiantar

Siantar, hetanews.com - Darurat bencana nasional virus Corona atau Covid 19 menimbulkan dilema di Pematangsiantar. Salah satunya ialah pengungkapan indentitas orang yang memiliki riwayat risiko virus Corona. 

Berawal dari pernyataan Dinkes Kesehatan menyebut 27 anggota DPRD Pematangsiantar masuk dalam ODP [Orang Dalam Pantauan] risiko covid 19, membuat geger masyarakat apalagi anggota DPRD itu sendiri.

Dinkes sebetulnya tak memiliki database ODP di Pematangsiantar yang valid. Itu sebabnya nama 27 Anggota DPRD yang dipaparkan ke media dianggap membocorkan identitas lembaga. Apalagi pernyataan ODP tersebut tak dibarengi dengan konfirmasi. 

Anggota DPRD, Daud Simanjuntak menyayangkan hal itu. "Pernyataan dinkes tersebut belum mendapat persetujuan langsung dari DPRD secara lembaga maupun secara pribadi anggota dewan," kata Daud, Jumat (20/3/2020) siang.

Ia menilai, dengan menyebut 27 Anggota sepulang Kunker dari Bali, Dinkes sudah tidak menjaga kerahasiaan identitas maupun diagnosisnya.

"Artinya Dinkes Pematangsiantar telah teledor melanggar Permenkes 269 tahun 2008," ucap Anggota Komisi III ini. 

Setelah pengungkapan status ODP 27 Anggota DPRD oleh Dinkes ke Media, Daud mengaku mengalami imbas hingga kekhawatiran orang orang disekelilingnya. 

"Akibat hebohnya pemberitaan ODP yang menyebut identitas ada yang takut tertular. Katanya akibat berita ODP yang heboh di Televisi,"

"Belum lagi telepon dari sanak famili kami, dari para sahabat yang berdering siang malam, menanyakan kabar dengan rasa khawatir. Hak privasi saya dan keluarga sudah sangat terganggu," kata Daud menambahkan.

Perlindungan atas identitas pribadi tersebut telah dijamin pada Pasal 29G Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 16 Kode Etik Kedokteran Indonesia. 

Selain itu, terdapat beberapa alasan bagi dokter untuk membuka rahasia kedokteran, hal tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

Pasal 9 Permenkes mengizinkan pembukaan rahasia kedokteran tanpa persetujuan pasien demi kepentingan umum, yang meliputi audit medis, ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, pendidikan dan penggunaan informasi yang akan berguna bagi masa depan, serta ancaman kesehatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Berkaca dengan pengungkapan  identitas 27 Anggota DPRD sebagai ODP terkait risiko penyebaran virus Corona, Daud Simanjuntak meminta itu tidak terulang. Apalagi menyangkut hak privasi orang baik itu pasien.

"Ke depan agar hak privasi sebagai hak azasi harus lebih terlindungi bagi seluruh warga terlepas apa kedudukan atau jabatannya," jelasnya.

Darurat bencana Covid 19 di Pematangsiantar kata Daud, semua pihak harus fokus kepada pencegahan secara patut dan benar. Kata dia penanganan virus harus menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. 

Baca juga: Berjuang Lawan Virus Corona, dr Erika Menyeka Air Mata

Penulis: gee. Editor: edo.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!