HETANEWS

Adu Cepat Melawan Corona

Ilustrasi: Foto: Edi Wahyono

Hetanews.com - Senyum bahagia tersungging di wajah tiga perempuan berkebaya, yaitu Maria Darmaningsih, Sita Tyasutami, dan Ratri Anindyajati.

Mereka telah dinyatakan negatif dari novelcorona virus (COVID-19) setelah belasan hari menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

“Saya sampaikan, saya bersyukur sekali diisolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami dan 24 jam mendampingi kami,” tutur Maria di RSPP Sulianti Saroso, Selasa, 17 Maret 2020.

Sebelumnya, ketiga mantan pasien positif corona tersebut secara berurutan diidentifikasi sebagai pasien nomor 01, 02, dan 03. Selain ketiganya, ada delapan pasien corona yang sejauh ini juga dinyatakan sembuh.

Sementara itu, masih ada 197 pasien lainnya yang menjalani perawatan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Pasien yang meninggal dunia sebanyak 19 orang. Total, hingga Rabu, 18 Maret 2020, ini, jumlah kasus terinfeksi corona di Indonesia sebanyak 227 pasien.

Kasus positif virus corona di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Berkaca dari data terakhir yang berjumlah 227 kasus tersebut, maka setiap hari rata-rata ditemukan 14 kasus baru positif corona di Indonesia.

Juru Bicara Pemerintah Terkait Kasus COVID-2019, Achmad Yurianto.
Foto: Andhika Prasetya/detikcom

Namun, bisa jadi penderita COVID-19 sebenarnya lebih dari data yang dihimpun pemerintah. Sebab, sejumlah rumah sakit rupanya menutupi pasien positif corona yang sedang mereka rawat.

Seperti sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Barat, yang, berdasarkan informasi yang dari berbagai sumber pekan lalu, sedang mengisolasi dua pasien positif corona.

Juru Bicara Pemerintah Terkait Kasus COVID-19, Achmad Yurianto, pun membenarkan sejumlah rumah sakit berupaya menjaga citra dengan menutup informasi adanya pasien positif corona.

Sebab, jika keberadaan pasien positif corona itu dibuka, maka pasien penyakit lainnya takut pergi ke rumah sakit itu.

“This is business. Kalau begitu selamat datang di Indonesia,” kata Yurianto di akun instagram @mastercorbuzier. Dalam jumpa pers pada Rabu, 18 Maret 2020, Yurianto menyebut banyak rumah sakit terlambat melaporkan kematian karena kasus corona.

“Kalau penanggulangan dari pemerintah yang pasti sebenarnya dari awal kita sudah terlambat. Dari Januari semua negara sudah siap-siap, kita ini Satgasnya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19) baru dibentuk.”

Ia sebelumnya juga mengungkapkan, akan ada penambahan jumlah pasien corona cukup signifikan di hari-hari mendatang.

Hal itu karena pelacakan (contact tracking) yang dilakukan pemerintah terhadap orang yang sempat berinteraksi dengan pengidap virus corona makin aktif. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat atas bahaya virus tersebut juga makin meningkat.

“Beberapa kemudian yang merasa memiliki kontak dekat dengan kasus positif yang sudah kita nyatakan melaksanakan konsultasi kepada dokter di berbagai rumah sakit," cetusnya.

Karena sebarannya yang makin tinggi di Indonesia, tak ayal Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun menyarankan agar Presiden Jokowi menetapkan status darurat nasional untuk menangani virus yang sudah menjadi pandemi global tersebut.

Namun, Indonesia saat ini masih berstatus 'keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona' yang ditetapkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19, Doni Monardo. Status itu berlaku hingga 29 Mei 2020. Gugus Tugas itu sendiri dibentuk Jokowi pada 15 Maret 2020 lalu.

Social Distancing dianggap pemerintah sebagai cara terbaik untuk melawan virus Corona. Pemerintah belum memutuskan untuk lockdown..
Foto: Pradita Utama/detikcom

Pakar kesehatan publik dari Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI), Nurul Nadia, menjelaskan, makin banyaknya penderita COVID-19 disebabkan karena penyebaran virus itu sudah antarmasyarakat lokal sendiri, bukan lagi datang dari luar negeri.

Hal itu menurut Nadia sebagian disebabkan lambatnya pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19.

 “Kalau penanggulangan dari pemerintah yang pasti sebenarnya dari awal kita sudah terlambat. Dari Januari semua negara sudah siap-siap, kita ini Satgasnya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19) baru dibentuk. Dulu masih pede kita dengan berdoa nggak akan kena corona. Sekarang juga banyak hal-hal teknis yang belum disiapkan,” ujar dia, Selasa, 17 Maret 2020.

Sebanyak 132 rumah sakit yang disiapkan untuk rujukan pasien corona, menurut Nadia, sangat kurang. Belum lagi rumah sakit-rumah sakit itu belum tentu punya ruangan yang bisa didedikasikan untuk mengisolasi pasien corona.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterimanya dari para tenaga medis di sejumlah rumah sakit, pelayanan terkait virus corona sudah sangat padat. Kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menampung pasien semakin berkurang. Lalu alat pelindung diri (APD) pun mulai terbatas.

“Tapi yang pasti dokter-dokter banyak yang merasa bahwa mereka itu kurang disiapkan, atau masih sangat minim persiapan yang dilakukan untuk menghadapi peningkatan kasus yang melonjak tinggi ini,” ungkap Nadia.

Apabila pemerintah tidak berani memutuskan lockdown atau tidak lebih agresif lagi mengkampanyekan pembatasan sosial (social distancing), maka rumah sakit bisa dipastikan bakal overload.

Memang, imbuh dia, pemerintah telah memberi instruksi bekerja di rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah daerah di berbagai wilayah meliburkan sekolah.

Namun, bekerja dari rumah tampaknya masih sulit dilakukan oleh kalangan pekerja swasta. Karena itu, pemerintah harus mengajak diskusi para pengusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kekhawatiran mereka jika para karyawan harus bekerja dari rumah.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr Daeng Muhammad Faqih juga bilang penambahan rumah sakit rujukan sangat mendesak, terutama di Jakarta karena jumlah penduduknya yang besar. Juga, IDI meminta agar jumlah lembaga penguji spesimen virus corona ditambah. Kedua hal itu sudah disampaikan kepada Gugus Tugas.

Menurut Daeng, pada hari Minggu lalu, pemerintah sudah mendaftar rumah sakit swasta yang akan ditunjuk untuk menampung pasien corona. “Yang kami tahu tempat pemeriksaan yang sudah ditunjuk itu sejak Senin kemarin, selain litbangkes, Eijkman, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Rencananya masih ada penambahan lain,” ujarnya, Selasa 17 Maret 2020.

Suasana di rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Ketersedian rumah sakit dan ruang isolasi menjadi hal yang mendesak d tengah meningkatnya kasus positif corona.
Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA 

Sementara itu, Rabu 18 Maret 2020, ini, pemerintah akhirnya memutuskan menambah jumlah rumah sakit rujukan corona.

Jika sebelumnya 132 rumah sakit, pemerintah menambah lagi 109 rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit Badan Usaha Milik Negara. Sehingga totalnya menjadi 359 rumah sakit.

"Dari 172 ini terbanyak di DKI. Kita maklumi bahwa pintu gerbang masuk (orang dari berbagai daerah) ke DKI cukup besar. Kemudian mobilitas penduduk sangat tinggi, dan kemungkinan terjadinya kontak dari kasus-kasus positif yang kita dapatkan juga cukup besar,” kata Yurianto.

Ia menambahkan, tiga rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Siloam Kelapa Dua, Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, dan Rumah Sakit Hermina Karawang bakal didedikasikan untuk rumah sakit pasien korona. 

Terkait dengan lockdown, Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan opsi itu belum diambil secara nasional karena akan berdampak secara ekonomi.

Sebab, saat ini masih banyak warga yang mengandalkan upah harian sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara ekonomi. Namun, karantina wilayah sudah dilakukan oleh berbagai daerah demi mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Social distancing hal yang efektif. Di Indonesia banyak sekali orang bekerja mengandalkan upah harian dan itu salah satu kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Karena dengan lockdown orang di rumah, maka aktivitas ekonomi sulit berjalan dan secara ekonomi itu berbahaya. Oleh karena itu, kita belum mengambil ke arah sana,” ujar Wiku.

Sumber: detik.com

Editor: tom.