HETANEWS

Beredar Kabar Pengawas Parkir Dishub Diberhentikan

Siantar, hetanews.com - Beredar kabar pemberhentian Pengawas Parkir oleh Dinas Perhubungan atau Dishub Pematangsiantar. Pemberhentian dikarenakan adanya pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumut atas Laporan LSM Leppansi. 

Moslen Sihotang selaku Kabid SP Perparkiran mengaku belum mengetahui pemberhentian tersebut. Meski diungkap ada 2 orang bawahannya yang diberhentikan dari posisi pengawas Parkir. 

"Belum tau saya, siapa namanya? Diberhentikan kenapa, kalau gitu nanti saya tanya dulu," ucapnya dihubungi Senin (16/3/2020). 

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Bagi Hasil Jukir Diselidiki Polisi

Salah seorang Pengawas Parkir Dishub, Goklif Simanjuntak, yang disebut sebut mendapat imbas dari hasil pemeriksaan Polisi atas kasus Dana Bagi Hasil [DBH], menampik dirinya diberhentikan. 

"Uda tuntas itu. Siapa rupanya yang dipecat? Gak ada itu ah," ucapnya. "Gak ada. Aku masih di bidang perparkiran bagian karcis lah ini," katanya dihubungi, Senin kemarin. 

Goklif yang selama ini dikenal sebagai Pengawas Parkir juga membantah diperiksa Polisi atas laporan dari Lembaga Pengawas dan Pemberantasan Korupsi [Leppansi]. 

Goklif dan satu orang Pengawas Parkir Dishub dikabarkan diberhentikan dari posisi pengawas. "Gak tau lah. Sudah tuntas semua itu, orang itu lah itu, kalau aku belum [Diperiksa]," tandasnya. 

Dihari yang sama, Kadis Perhubungan Esron Sinaga belum dapat ditemui. Begitupun Kepala Unit IV Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Hartono, belum berhasil dikonfirmasi.

Sebagai informasi, dugaan penyelewengan Dana Bagi Hasil [DBH] dilaporkan oleh LSM Leppansi ke Polda Sumut. Polisi juga memeriksa beberapa Jukir dan pernah mendatangi Kantor Dishub di Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar.

"Kemarin kami diperiksa sama Polda Sumut. Mulai pagi sampai Maghrib lah itu. Ada sebelas orang kami diperiksa ada soal dana bagi hasil itulah," kata seorang Jukir, Darlis Jambak, ditemui Jumat (28/2) lalu.

DBH sebesar 46 persen dari total setoran pengutipan parkir perhari yang diakumulasi selama satu bulan diatur dalam Peraturan Walikota No 35 Tahun 2017 tentang pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan umum.

Hingga kini diketahui puluhan bahkan ratusan Jukir belum menerima DBH tersebut. Dishub saat rapat dengar pendapat  dengan Komisi III DPRD, Januari lalu, mengklaim DBH pada periode 2019 sudah diberikan kepada Jukir distor ke rekening masing masing.

Baca juga: Polisi Datangi Kantor Dishub Siantar, Moslen: Mana Tau Kami

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.