HETANEWS.COM

Bawaslu Pematangsiantar Pantau Netralitas ASN

Siantar, hetanews.com - Bawaslu Pematangsiantar memantau ASN anggota TNI dan Polri yang berpihak atau mendukung salah satu Pasangan calon [Paslon] Walikota dan Walikota Pematangsiantar. 

"Kita juga menghimbau netralitas ASN baik anggota TNI-Polri, kemudian menghimbau Parpol peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu Pematangsiantar, M Syafi'i Siregar, Kamis (12/3/2020).

Kepada ASN di lingkungan Pemko Pematang Siantar, Bawaslu telah menyerahkan surat edaran. Syafi'i menegaskan, jika ada temuan ketidaknetralan pihaknya langsung memproses. 

"Kita sudah lakukan pemantauan, kalau misalnya ada laporan, temuan langsung kita tindak lanjuti. Kita sudah bisa memproses," jelasnya. 

Hal itu kata Syafi'i sesuai dengan amanah Perbawaslu No 6 Tahun 2018 tentang Netralitas ASN dan TNI Polri.  

Indeks Kerawanan Pemilu

M Syafii Siregar mengatakan Bawaslu RI telah meluncurkan Indeks kerawanan Pemilu [IKP] pada 25 Februari 2020 lalu. Pematangsiantar Masuk dalam Indeks kerawanan urutan ke 12 se-Indonesia dan nomor 2 se-Sumut.

Ada beberapa hal terkait IKP, bukan hanya penangan pelanggaran, tetapi konteks Sosial politik, pemilihan bebas dan adil, kontestasi dan Partisipasi Masyarakat.

Dijelaskannya 4 hal isu strategis yaitu, keberpihakan ASN dan TNI Polri Politik Transaksional, Media sosial sebagai sumber Hoax dan penyusunan daftar Pemilih.

Tugas dan wewenang Bawaslu sudah diatur di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 288 huruf g dan Undang-undang 7 tahun 2017. Bawaslu juga telah merekomendasikan beberapa hal untuk mencegah kerawanan konflik, diantaranya;

Peningkatkan penyelenggara pemilu terutama pelayanan proses pencalonan perorangan maupun Parpol, juga akurasi pemilih dan Partisipasi Masyarakat. 

Partai Politik meningkatkan akses masyarakat tentang pendidikan politik, kemudian pemerintah daerah memastikan pengumuman, penjelasan tentang kerawanan pemilu. 

Polri dan TNI berkordinasi untuk mencegah konflik horizontal maupun vertikal berdasarkan pemetaan kerawanan, Ormas dan OKP memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

“Demokrasi yang diawali dari pemilu harus memiliki pemimpin yang berkualitas” ujarnya.

Penulis: gee. Editor: edo.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!