HETANEWS.COM

Tanggapi Laporan Masyarakat, Komisi A DPRD Binjai Sidak Mahkota Ponsel, Hasilnya?

Ketua Komisi A, Hj. Emagata SH, bersama rombongan, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Toko Mahkota Ponsel Accessories, Jalan A. Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Senin (9/3/2020). (foto/irvan)

Binjai, hetanews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, melalui Ketua Komisi A, Hj. Emagata SH, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke toko Mahkota Ponsel Accessories, Jalan A. Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Senin (9/3/2020).

Sidak dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat, bahwa beberapa bangunan usaha tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan, seperti izin mendirikan bangunan (IMB).

Dan saat anggota DPRD Binjai dan Dinas Perkim dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  setempat, melakukan eksperimen tidak menemukan hal yang dimaksud.

Namun adanya keganjilan saat ekperimen yang dilakukan wakil rakyat, bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait.

Dinas Perkim, melalui Kepala Bidang Pengawasan IMB, Amruh Harahap mengatakan "menurut Perda nomor 6 tahun 2011 dan Perda nomor 9 tahun 2011 dan Perwa nomor 20 tahun 2013 tentang Garis Badan Jalan (GSB) menyatakan, jalan Sultan Hasanudin sekitar 4 meter kegunaan GSB tersebut, apabila pemerintah membutuhkan untuk memperlebar jalan, maka pihak masyarakat tidak bisa menuntut untuk mengganti rugi".

"Kanopi sifatnya sementara tidak bangunan permanen yang artinya tertutup atau didinding tidak bisa untuk dibongkar. Untuk Mahkota Ponsel sendiri, jika terlihat dengan mata kepala sendiri, bangunan permanen tersebut diijinkan dengan Perda IMB nomor 9 tahun 2011,"ucap Amruh.

Fakta di lapangan toko itu, telah melanggar, seperti kanopi yang dimana maksud Perkim sendiri, tidak permanen, namun realita yang didapat, kanopi tersebut permanen.

Ketua Komisi A DPRD Binjai, Hj. Emagata SH saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan "Perwa dan Perda yang disebutkan Kepala Bidang Pengawasan IMB tersebut akan kita evaluasi lagi  dan kita akan secepatnya memanggil dinas tersebut untuk membedah Perda dan Perwa, letak kesalahan Mahkota Ponsel sesuai adanya laporan masyarakat,”ujarnya.

Salah satu anggota LSM BCW (Binjai Coruption Watch) Kota Binjai, Mhd Aka Affandy, menanggapi persoalan yang telah dilanggar Mahkota Ponsel tersebut mengatakan "Walaupun DPRD Binjai sudah tegas, namun pihak dinas terkait diduga ada kong kali kong dengan pemilik Toko Ponsel Mahkota Accesories ini. Dan harus menjadi PR wakil rakyat, agar marwah dan citra DPRD tidak negatif di masyarakat. Jika Toko Mahkota Ponsel melanggar peraturan pemerintah, maka harus dibongkar,”tegasnya.

Penulis: tim. Editor: gun.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan