HETANEWS.COM

Paloh Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah Meski Ada Putusan MK: Serentak Berat

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat silaturahmi di DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3).

Jakarta, hetanews.com - Ketum NasDem Surya Paloh tetap berharap agar kontestasi Pileg dan Pilpres tetap dipisah dalam Pemilu 2024. Meskipun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pemilu serentak tetap berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia.

"Seyogyanya kami harap mungkin tetap terpisah yaitu Pileg lebih dulu. Terlepas barangkali diberi kesempatan beberapa bulan kemudian baru Pilpres," kata Paloh usai bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (9/3).

Paloh mengatakan, dengan adanya keputusan MK, NasDem mengajak Golkar untuk berkomunikasi dengan fraksi partai lain untuk memikirkan solusi dari keputusan tersebut.

"Tapi setelah ada putusan MK tentu ini merupakan suatu pekerjaan rumah bagi kami bukan hanya Golkar dan NasDem tapi seluruh institusi parpol lainnya fraksi yang ada di parlemen," tuturnya.

"Kami akan coba agar NasDem dan Golkar untuk ajak duduk bersama fraksi-fraksi partai politik lain untuk memikirkan apa solusi terbaik dengan situasi seperti ini," sambung dia.

Surya Paloh Airlangga Hartarto DPP Golkar
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat tiba di DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3).

Terlebih, kata Paloh, pelaksanaan pemilu serentak sangat memberatkan partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga, ia yakin parpol-parpol harus mencari formula terbaik untuk Pemilu 2024.

"Kami memang seyogyanya berharap MK memutuskan agar pemilu serentak 2019 yang telah dilalui tidak diulangi. Karena hampir semua institusi parpol merasakan betapa beratnya kondisi pelaksanaan pemilu secara serentak. Situasinya di luar batas kewajaran, kapasitas kami sebagai peserta pemilu," tutup Paloh.

Sebelumnya, MK memutuskan agar pemilu serentak dengan praktik sistem pemerintahan presidensial tetap berlaku dalam sistem demokrasi Indonesia. MK memberikan 6 opsi teknis pelaksanaan pemilu kepada DPR untuk dibahas.

Berikut sejumlah opsi yang diberikan MK kepada DPR. Dari seluruh opsi yang ada, MK memutuskan Pilpres dan Pileg (DPR dan DPD) tetap digelar serentak:

  • Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.

  • Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

  • Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

  • Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

  • Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden. Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur. Kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

  • Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!