HETANEWS

RUU Cipta Kerja Tidak Akan Efektif Tanpa Perbaikan Birokrasi

Menko perekonomian Airlangga Hartarto memberi sambutan di acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, di Jakarta, 5 Maret 2020. Foto: Beritasatu Photo / Herman

Jakarta, hetanews.com - Senior Partner Assegaf Hamzah & Partners, Chandra M Hamzah, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merumuskan rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja dengan metode omnibus law.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan juga membawa Indonesia keluar dari jebakan middle income trap.Menurut Chanda, RUU Cipta Kerja berpotensi tidak efektif, apabila tidak dibarengi dengan penyederhanaan birokrasi.Selain itu, penyederhanaan regulasi juga harus disertai dengan pembenahan birokrasi.

"Regulasi adalah satu hal.Tetapi birokrasi yang menjalankan regulasi ini adalah hal penting lainnya.Regulasi yang baik itu hanya akan berjalan bila birokrasinya juga baik, sehingga birokrasi yang baik ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.Sebab bila regulasinya baik tetapi birokrasinya buruk, maka hasilnya akan buruk,” kata Chandra M Hamzah, di acara Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Business Law Forum 2020, di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Chandra menyinggung implementasi online single submission (OSS) dengan dasar hukum PP Nomor 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Sistem ini, menurutnya, harus terus dibenahi untuk menghadirkan birokrasi yang lebih baik lagi.

"Dengan OSS yang masih terbatas saja telah berhasil memangkas birokrasi, potensi suap, korupsi, dan lainnya, apalagi kalau ini ditambah dengan kewenangan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.Jadi sistem OSS ini harus terus dibenahi. Kalau OSS-nya tidak beres, keberadaan RUU ini akan jadi percuma,” kata Chandra.

Selain masalah perizinan yang tengah dibenahi melalui RUU Cipta Kerja, Chandra menyorot poin menarik lainnya dalam materi muatan omnibus law, yaitu mengenai pengenaan sanksi.

Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa iklim usaha sangat dipengaruhi oleh praktek kriminalisasi terhadap sektor privat, baik kriminalisasi oleh peraturan, maupun kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

"Masih banyak peraturan perundang-undangan yang mengategorikan perbuatan yang sebenarnya masuk dalam hukum administratif sebagai tindak pidana.Penegak hukum pun cukup aktif menggunakan peraturan pidana untuk peristiwa yang sesungguhnya adalah masalah perdata.Untuk itulah, pemerintah menjadikan sanksi pidana yang banyak menjadi momok kegiatan usaha, sebagai salah satu target yang akan diubah omnibus law,” papar Chandra.

Chandra memahami adanya reaksi beragam terhadap rencana pengundangan omnibus law.Sejumlah pihak yang menentang beranggapan bahwa omnibus law lebih memberikan kemudahan kepada pelaku usaha besar dan investor asing, namun mengancam UMKM.

Menurutnya, tidak ada RUU yang sempurna, apalagi semacam RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan atas sekitar 1.200 Pasal di 79 undang-undang (UU).

"Adanya perbedaan pandangan merupakan hal yang normal.Tentu saja, saluran bagi aspirasi dan masukan harus dibuka oleh pemerintah dan DPR.Ruang untuk perbaikan harus dibuka dalam pembahasan tersebut.Masyarakat harus dapat memberi masukan sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, antara lain melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU), konsultasi, atau lainnya,” jelas Chandra.

Ditambahkan Senior Partner AHP lainnya, Ahmad Fikri Assegaf, perizinan yang berbelit dan terlampau banyak merupakan penghalang investasi di Indonesia.Mengutip survei ease of doing business (EODB), kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara.Namun, untuk indikator memulai bisnis, Indonesia berada di peringkat 140.

"Semakin baik sistem perizinan di suatu negara, quality control oleh pemerintah menjadi semakin baik.Namun, perizinan yang terlampau banyak justru menjadi barrier to entry yang membuat appetite for investing bagi investor di suatu negara menjadi rendah," ujar Fikri.

Ia menilai, RUU Cipta Kerja merupakan salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang dirasa over-regulated dan menghambat investasi.

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.