Siantar, hetanews.com - Minyak goreng curah atau minyak makan non kemasan masih beredar di pasar tradisional dan sejumlah warung kelontong di Kota Pematangsiantar. Sementara Kementerian Perdagangan [Kemendag] telah mewacanakan kebijakan minyak goreng wajib kemasan pada tahun 2020.

Di Pematangsiantar minyak goreng curah masih diperjual belikan. Misalnya saja di Pasar Dwikora, Kecamatan Siantar Utara. Selain harganya terjangkau, peminat minyak non kemasan ini bukannya semakin berkurang ditengah upaya pemerintah melakukan kebijakan pengalihan ke minyak kemasan. 

"Harganya kan lebih murah dibandingkan harga minyak kemasan seperti merek Fortune. Secara kuantitas timbangannya masih lebih pas dibandingkan minyak goreng kemasan," ujar salah seorang pedangang di Pasar Dwikora, L Sihombing. 

Kemendag sempat memberitahu mulai per 1 Januari 2020 minyak curah dilarang beredar di pasaran. Kemendag juga mewacanakan wajib minyak kemasan di tahun 2020.

Dalam proses menjalankan kebijakan tersebut, Kemendag memberikan masa transisi kewajiban minyak goreng sawit dalam kemasan sampai 31 Desember 2020.

Baca juga: Seorang Pria Pikun Tewas Tersambar Kereta Api, Menantunya Boru Siahaan Menangis Histeris

Berdasarkan monitoring Dinas Koperasi UKM Perdagangan Pematangsiantar, minyak curah masih diperjual belikan untuk kebutuhan sehari hari warga.

"Menurut pengamatan kita itu masih dipakai sebagian masyarakat. Masih ada dijual di kedai kedai dan pasar pasar tradisional," kata Plt Kepala Dinas, Jadimpan Pasaribu, Kamis (5/3/2020).

Dalam pengendalian minyak curah ini, kata Jadimpan, pihaknya tidak sampai ke tahap itu. Pihaknya hanya melakukan monitoring dan laporkan harga lewat aplikasi Sistim Harga Pangan Komoditas Utama.

"Kalau pemantauan kami tidak sampai ke sana. Kalau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya monitoring harga setiap hari kita laporkan lewat aplikasi SiHarapanku [Sistim Harga Pangan Komoditas Utama]," jelasnya.

Dinas yang dipimpinnya tak bisa mengambil keputusan untuk menekan peredan minyak curah di Pasaran. "Kalau untuk pengendalian itu sudah kebijakan pusat. Kalau kita disini tidak bisa mengambil keputusan,"ucapnya.