HETANEWS

TP4D Resmi Dibubarkan, Rudi Sagala: Jaksa Tetap Awasi Penggunaan Dana Desa

Kasi Intel Kejari Simalungun, Rudi Sagala SH MH. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com - Meski TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) sudah resmi dibubarkan, bukan berarti jaksa tidak berhak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD).

Karena sesuai dengan  tupoksinya, jaksa bidang intelijen bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan atau pengerjaan yang bersumber dari DD.

Kejaksaan juga sudah mulai melakukan penerangan hukum (Penkum) kepada para pangulu (Kades) agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam penggunaan DD.

"Kita sudah melakukan sosialisasi Penkum kepada Pemerintahan Nagori di beberapa kantor kecamatan,"ujar Kajari Simalungun, melalui Kasi Intel, Rudi Sagala SH MH, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2020).               

Menurut Rudi, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan bagi setiap pekerjaan agar tidak ada yang fiktif. Jika ada  laporan masyarakat akan ditindak lanjuti hingga tuntas dan jika ada temuan penyimpangan di lapangan, maka pihaknya akan membuat laporan ke pimpinannya untuk minta petunjuk, katanya.                  

Menyikapi perintah Jaksa Agung RI  yang menyebutkan agar tidak langsung memenjarakan Kades terkait penggunaan DD, pihaknya akan melakukan penyelidikan, apakah dari awal sudah ada niat (Mensreah), untuk melakukan korupsi. Misalnya ada dianggarkan, tetapi tidak dikerjakan. Artinya fiktif, sudah pasti akan ditingkatkan pengusutannya,  ucapnya.

Dan jika pekerjaan dilaksanakan akan tetapi terjadi gangguan alam seperti banjir atau longsor, sehingga pekerjaan menjadi rusak, untuk itu perlu adanya perbaikan yang diambil dari biaya pemeliharaan dan biasanya itu berlaku untuk proyek miliaran rupiah, sebut Rudi.                

Jika proyek yang bersumber dari DD, biasanya dikerjakan dengan swakelola. Artinya dikerjakan sendiri  oleh kepala desa dan  pendamping desa dari pihak PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan memberdayakan masyarakat sekitar atau swakelola desa.            

Melalui pemberitaan ini, Rudi Sagala mengimbau kepada seluruh warga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk turut aktif dalam mengawasi penggunaan DD dan jika ada dugaan penyimpangan segera  melaporkannya kepada yang berwajib.

Penulis: ay. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.