HETANEWS.COM

Belum Penuhi Kriteria, Indonesia Belum Layak Disebut Negara Maju

Ilustrasi Uang kertas rupiah. Foto: Shutterstock

Hetanews.com - Kamar Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mencoret Indonesia sebagai negara berkembang dalam perdagangan internasional.Atas keputusan itu, Indonesia menyandang status sebagai negara maju.

Namun sejumlah pihak merasa Indonesia belum memenuhi banyak kriteria sehingga belum layak disebut negara maju.Kabar mendadak itu membuat sejumlah pihak bertanya-tanya.

Mereka ingin tahu motif di balik keputusan itu.Soalnya, kriteria pencapaian Indonesia belum bisa dikatakan negara maju.Hal ini diungkapkan Pengamat Indef Aviliani.Ia mempertanyakan gelar negara maju yang diberikan Presiden AS Donald Trump kepada RI.Aviliani menilai, Indonesia belum memenuhi parameter penentu negara maju.

Aviliani menyayangkan sikap Trump yang tidak mau menanggapi parameter pembangunan sosial yang disyaratkan untuk memasukkan sebuah negara ke dalam negara maju, seperti tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, tingkat melek huruf orang dewasa, dan tingkat harapan hidup.Menurutnya, dari berbagai parameter tersebut, Indonesia belum dapat disebut negara maju.

“Pertanian kita masih tradisional tapi di negara maju sudah pakai teknologi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan di Indonesia juga masih rendah, paling banyak masih SMP,” katanya.

Trump, menurut Aviliani, hanya menggunakan ekspor Indonesia yang melebihi 0,5 persen di dunia dan keanggotaannya di dalam G-20 sebagai parameter.Padahal, katanya, ekspor Indonesia yang mencapai 0,9 persen pada 2018 tak bisa serta merta membuat Indonesia menjadi negara maju.

Apalagi katanya, jika dilihat dari Pendapatan Bruto Nasional (GNI) per kapita di tahun yang sama, Indonesia berada di kisaran US$3.840 per kapita, jauh dari negara maju yang US$12.055 per kapita.Senada disampaikan Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.

Ia menilai pencabutan status negara berkembang merupakan kebijakan internal AS tanpa memerhatikan kriteria-kriteria umum untuk menentukan sebuah negara sebagai negara maju, negara berkembang, dan negara kurang maju (least developed states).

Secara umum, lanjut dia, kriteria untuk menentukan tiga kelompok negara dilihat dari Gross Domestic Product (GDP), Gross National Product (GNP), tingkat industrialisasi, dan pendapatan per kapita.

“AS sebagai negara yang memiliki kedaulatan tentu dapat membuat berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut berkaitan dengan perlakuan AS terhadap mitra dagangnya,” sebutnya.

Salah satu kebijakan perdagangan AS tersebut adalah mengelompokkan mitra dagangnya dengan status sebagai negara berkembang dan negara kurang maju.

AS memberikan perlakuan istimewa atau perlakuan khusus di bidang perdagangan internasional terhadap mitra dagang yang berstatus negara berkembang dan negara kurang maju.

“Perlakuan istimewa atau khusus ini tentu tidak dinikmati oleh negara-negara yang tidak berada dalam status negara berkembang dan negara kurang maju,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam kebijakan AS di bidang perdagangan, negara-negara yang tidak masuk dalam dua status di atas bukan berarti masuk dalam kategori negara maju berdasarkan kriteria umum.

“Dalam konteks demikian, mengingat Indonesia belum mencapai kriteria umum yang ditentukan untuk menjadi negara maju, maka suatu kesalahan besar bila pencabutan status Indonesia sebagai negara berkembang oleh AS dengan sendirinya menjadikan Indonesia sebagai negara maju,” tambahnya.

Potensi Kehilangan GSP

Oleh karena kehilangan status negara berkembang, Indonesia tidak lagi mendapat keistimewaan dalam perdagangan. Hal ini diamini Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Ia mengatakan, gara-gara pencabutan status ini, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk.Bila importasi produk Indonesia di AS harus memakai tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN), maka industri Indonesia bakal kehilangan daya saing.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2019, AS menduduki posisi kedua dalam porsi ekspor Indonesia ke negara dunia.Porsinya mencapai 11,41 persen dengan nilai perdagangan US$17,68 miliar.AS hanya kalah satu peringkat dari China yang porsi ekspornya mencapai sekitar 16,68 persen.

Besarnya porsi AS tentu tidak bisa diabaikan karena sedikit banyak bisa memukul kinerja perdagangan Indonesia. Tren Indonesia yang selalu mencatatkan surplus dalam perdagangan Indonesia-AS juga dikhawatirkan bisa berakhir.

Pada 2019, neraca perdagangan Indonesia-AS surplus US$9,583 miliar. Nilai ini naik dari tahun 2018 yang hanya berkisar US$8,560 miliar. Namun bagi AS, posisi mereka adalah defisit.

Masih dari sumber sama, Rahmat Soebagiyo, Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Ditjen Bea Cukai mengatakan, kalau lewat GSP bea masuk produk Indonesia di AS bisa sangat kecil bahkan hampir nol.

Saat bea masuk menjadi normal, tentu dampaknya akan terasa.Alhasil industri di Indonesia tidak punya pilihan selain mengupayakan efisiensi terutama menekan berbagai biaya.

“Kita harus efisien. Kan, kita tidak bisa atur negara lain,” ucap Rahmat.

Sedangkan, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyatakan, dari sisi daya saing, Yusuf menyebutkan produk-produk Indonesia masih jauh dari jajaran produk manufaktur bernilai tinggi.Ia mencontohkan ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas tambang dan perkebunan.

Meskipun proporsi manufaktur Indonesia terhadap ekspor cukup tinggi pada 2019, yaitu di angka 74 persen, tapi Yusuf masih ragu. Pasalnya, kebanyakan produk itu diduga dominan oleh makanan dan minuman yang nilai tambahnya belum signifikan.

Sebaliknya, Yusuf menilai keputusan Presiden AS Donald Trump ini lebih condong pada wacana proteksionisme yang dibangun pemerintahannya.Salah satunya, Trump ingin membalikkan posisi defisit perdagangan AS dengan sejumlah negara.

Perang dagang AS-China kemarin, kata Yusuf, salah satu bentuknya.Sekarang sasaran itu diperluas dan mengarah pada banyak negara.Melansir South China Morning Post (SCMP), negara yang dicabut status “negara berkembang” tidak hanya Indonesia, ada juga China, Hong Kong, India, Singapura, sampai Vietnam.

Dalam prosesnya, Yusuf tidak menutup kemungkinan bila AS juga menuntut keringanan tarif dari negara-negara yang berubah statusnya ini.Sebab kepentingannya mengarah pada penekanan defisit neraca dagang AS ke negara-negara itu.

“Arahnya saya prediksi mengarah pada pengecilan defisit AS. Apalagi kalau dilihat Trump akan maju pemilu, jadi ini langkah menggaet elektabilitasnya,” ucap Yusuf.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan