HETANEWS.COM

6 Fraksi Minus PAN PI Sampaikan Pandangan Akhir Pansus Hak Angket

Siantar, hetanews.com - Sebanyak 6 Fraksi minus Fraksi PAN Persatuan Indonesia [PI] DPRD Pematangsiantar telah menyampaikan pandangan akhir atas laporan penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD, Jumat (28/2/2020).

Hasil pandangan fraksi menjurus ke beberapa poin diantaranya melaporkan dugaan kerugian negara ke Aparat Penegak Hukum [APH] pada kasus pergeseran anggaran APBD Rp 46 Miliar dan kerugian keuangan negara Rp 913 Juta  pada  pembangunan tugu Sang Naualuh. 

Kemudian beberapa fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat DPRD dan mengusulkan pemberhentian Walikota Pematangsiantar ke  Mahkamah Agung [MA]. 

Dari 7 fraksi DPRD Pematangsiantar 1 Fraksi yang tidak menyampaikan pandangan akhir yakni fraksi PAN Persatuan Indonesia. Dalam paripurna 2 anggota DPRD Pematangsiantar dari Fraksi PAN Persatuan Indonesian tidak hadir dalam paripurna. 

Setelah penyampaian pandangan akhir fraksi, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga meminta pendapat kepada floor mengenai tindak lanjut hasil laporan Pansus Hak Angket. 

Rapat berjalan dengan alot terkait masing masing usulan pandangan fraksi hingga rapat akhirnya di skors hingga pukul 14.00 WIB.

Sekretaris Fraksi PAN Persatuan Indonesia, Alex Panjaitan, yang hadir dalam paripurna mengatakan sebelumnya belum mengetahui ketidak hadiran rekannya yakni Boy Warongan dan Nurlela Sikumbang dari PAN. 

Kemudian ia juga mengakui tidak ada instruksi dari fraksi atau partai untuk tidak menghadiri atau memberikan penyampaian pandangan akhir fraksi

"Kalau Saya, dari partai sejauh ini tidak ada instruksi, baik secara lisan maupun surat menyurat. Dari fraksi pun tidak ada. Kalau seandainya pun ada [instruksi] ini kan fraksi gabungan," kata Alex anggota DPRD dari PKPI ini.

Menurut Alex, pandangan fraksi yang menyusun pandangan fraksi adalah staff fraksi. Namu hingga pagi tadi, ia tidak menerimanya. Alex juga mengakui bahwa satu orang dari fraksinya ikut sebagai anggota Pansu Hak Angket. 

Seperti diketahui, hasil penyelidikan Pansus Hak Angket DPRD yang menyatakan Walikota menyalahgunakan wewenangnya dan melanggar sumpah/janji jabatannya sebagai kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Huruf G UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Baca juga: Rapat Paripurna Molor, Ada Anggota DPRD Yang Tak Hadir

Penulis: gee. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!