HETANEWS.COM

Pansus Hak Angket: Walikota Dinyatakan Menyalahgunakan Wewenang

Ketua Pansus Hak Angket Rini Silalahi didampingi anggota Pansus menyerahkan laporan hasil penyelidikan ke Ketua DPRD Timbul Lingga dan Wakil Ketua, Mangatas Silalahi dan Ronal Tampubolon, Kamis (27/2/2020).

Siantar, hetanews.com – Pansus Hak Angket DPRD telah menyerahkan laporan hasil penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang Walikota Hefriansyah kepada Pimpinan DPRD pada rapat paripurna yang digelar Kamis (27/2/2020) pagi.

Pansus telah menyelidi sebanyak 8 poin atau materi dugaan penyalahgunaan wewenang. Hasilnya, Walikota dinyatakan telah menyalahgunakan wewenangnya dan melangggar sumpah/janji jabatannya sebagai kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Huruf G UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Pansus Hak Angket menyarankan rekomendasi kepada pimpinan DPRD, untuk meminta kepada Mahkamah Agung [MA] untuk memeriksa mengadili dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan walikota Pematangsiantar,” kata Ketua Pansus Rini Silalahi saat membacakan hasil laporan.

Baca juga: Pansus Hak Angket DPRD Serahkan Hasil Penyelidikan

Tak cuma itu, melalui pimpinan DPRD Pansus meminta KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan ajudan walikota dan walikota Pematangsiantar dalam kasus OTT di BPKAD  Kota Pematangsiantar.

Kemudian dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam kasus kerugian PDPAUS dan PDPHJ kota Pematangsiantar.

Dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan temuan BPK RI sebagaimana termaktub dalam LHP No  37.B/Lhp/Xviii.Mdn/03/2019, yakni pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 913 juta, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat serta terindikasi merugikan keuangan negara keuangan terkait diberhentikannya pembangunan tugu Sang Naualuh di lapangan Adam Malik.

Selanjutnya, tindak pidana yang berkaitan dengan temuan BPK RI sebagaimana termaktub dalam LHP 37.B/Lhp/Xviii.Mdn/03/2019, yakni pengeluaran  tidak sah sebesar Rp 46 miliar atas pelampauan APBD 2018 yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Baca juga: Selesai Periksa Walikota, Ada Usulan Ke KPK dan APH

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!