HETANEWS

Larangan Foto dan Rekam Sidang Dinilai Akan Memperparah Mafia Peradilan

Ilustrasi sidang di Pengadilan Tipikor.

Jakarta, hetanews.com - Larangan memfoto, merekam suara, dan gambar dalam sidang tanpa seizin Ketua Pengadilan mendapat kritikan. Larangan itu terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Republik (MA) Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani 7 Februari 2020.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, larangan tersebut akan memperparah kondisi peradilan di Indonesia yang dinilai semakin tertutup.

"YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan," ujar Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, dalam keterangannya, Kamis (27/2).

All The Jokowi's Men - Asfinawati
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

 Padahal, kata Asfinawati, rekaman sidang memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Bukti keterangan-keterangan dalam sidang.

Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang. LBH-YLBHI sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan majelis hakim. Atau keterangan saksi tidak dikutip secara utuh baik oleh Jaksa maupun hakim sehingga menimbulkan makna berbeda. Pola lain adalah ada keterangan saksi-saksi tertentu tidak diambil dan tidak dijelaskan pemilihan keterangan saksi tersebut. Dalam pengalaman LBH, juga sering ditemukan hakim menghalang-halangi liputan media dan juga dokumentasi oleh Tim Penasihat Hukum.

2. Bukti sikap majelis hakim dan para pihak.

Hakim dan para pihak terikat pada hukum dalam bertindak di dalam sidang. Pasal 158 KUHAP misalnya melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam persidangan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Atau Pasal 166 KUHAP yang mengatur pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

3. Rekaman persidangan baik audio maupun video juga membuat hakim dan para pihak merasa diawasi. Setidaknya hakim dan para pihak akan berpikir dua kali apabila mereka hendak bertindak tidak patut atau melanggar hukum acara karena akan ada bukti dari rekaman audio dan video tersebut.

Selain itu, lanjut dia, larangan tersebut juga bertentangan dengan UU Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Terlebih dalam surat edaran itu terdapat ancaman pemidanaan.

Gedung Mahkamah Agung
Bendera Merah Putih berkibar di Gedung MA

"Ancaman pidana yang ada dalam Surat Edaran tersebut sudah terdapat dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam Surat Edaran ini. Selain itu, memfoto, merekam, dan meliput persidangan tanpa izin adalah ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang," jelasnya.

Asfinawati menilai, klausul izin Ketua Pengadilan untuk bisa memfoto dan merekam sidang akan sulit didapat. Sebab Ketua Pengadilan akan mudah menolak permohonan izin dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu.

Sehingga YLBHI, kata Asfinawati, mengecam larangan Dirjen Badilum MA tersebut.

"Meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan," tutupnya.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.