HETANEWS

Pemerintah Beberkan Hampir 300 Kombatan ISIS Berpaspor Indonesia

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Istimewa

Hetanews.com - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan ada 1.276 warga negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS yang berada di Suriah dan sekitarnya.

Namun dari jumlah tersebut, hanya 297 dari mereka yang masih memiliki paspor dan data lengkap.Yasonna mengatakan, pemerintah saat ini masih mendata WNI eks anggota ISIS yang berada di Suriah dan sekitarnya serta melakukan asesmen yang dibantu intelijen.

"Ini nanti kita asess lagi, kita lihat seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana. Ini semua nanti akan bekerjasama dengan dunia intelijen di sana," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Yasonna mengatakan, meski WNI eks anggota ISIS tersebut memiliki paspor, namun pemerintah belum bisa memulangkan ke tanah air.Sebab, pemerintah masih melakukan proses asesmen.

"Sementara kita tidak kembalikan ke Indonesia menunggu asesmen-asesmen yang secara mendalam terhadap masing-masing orang yang ada di sana," jelas dia.

Menurut dia, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta WNI yang berada di Indonesia dengan tidak memulangkan para terduga kombatan eks ISIS tersebut.

Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah.
Foto: REUTERS/Rodi Said

Mahfud mengatakan, berdasarkan data dari Central Inteligence Agency (CIA), ada 689 WNI yang sebagian besar terduga eks ISIS dan tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain.

Meski demikian, pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS.

"Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun)," ucap Mahfud.Yasonna menyebut, pemerintah akan melakukan pemantauan eks WNI ini dengan bekerjasama badan intelejen di Suriah.

"Ini nanti kita asess lagi, kita lihat seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana, ini semua nanti akan bekerjasama dengan dunia intelejen di sana," ucap politikus PDIP itu.

Pemerintah juga masih mengkaji pemulangan terhadap anak-anak eks WNI yang berusia di bawah 10 tahun. Sementara, wacana untuk memulangkan itu masih ditunda.

"Yang buat transisi pertama kita mengecualikan anak-anak di bawah 10 tahun itu pun kita asess seperti apa. adi tindakannya sampai sekarang ditunda dulu tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Yasonna.

"Dan kami berkoordinasi dengan pemerintahan di sana untuk betul-betul memberikan akses kepada kita, melakukan asessment kepada orang-orang yang terdata," pungkasnya.

Sumber: merahputih.com

Editor: tom.