HETANEWS.COM

Militer dan Tradisi Kekerasan di Indonesia

Personel Marinir Indonesia berbaris selama parade perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur hari Sabtu, 5 Oktober 2019. Foto: Willy Kurniawan/Reuters

Hetanews.com - Sejarah militer yang lekat dengan tradisi kekerasan sebenarnya bisa dilacak sejak era Orde Baru.Mayoritas orang mengaku benci kekerasan, tapi sebagian sisanya kerap terpesona oleh kekerasan.Oleh karena itu, tak heran jika kekerasan mudah dikutuk tapi sekaligus mudah jadi fantasi.

Salah satu contoh paling terang ikhwal gejala fantasi kekerasan dapat kita saksikan dalam film The Act of Killing (2012) karena Joshua Oppenheimer, yang berupaya merekonstruksi secuil fragmen dari babak tergelap dalam sejarah Indonesia modern.Pada fase awal, Anwar Congo, si jagal dari Medan, sudah memandang perbuatannya di masa lalu sebagai fantasi.

Semua adegan yang menceritakan teknik, prosedur, dan keberlangsungan pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan Anwar pada 1965 itu, menegaskan bahwa seakan-akan “pembantaian bukanlah apa-apa” bagi ia dan timnya.Anwar Congo sendiri bukanlah militer.

Dalam film berdurasi 2 jam 46 menit tersebut, Anwar cerita, ia hanya seorang preman yang membenci Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kala itu melakukan kampanye anti film Barat, sehingga membuat penghasilannya sebagai tukang catut karcis bioskop berkurang drastis.

Lalu, saat huru-hara 1965 berkobar, ia ikut dalam pasukan Kodok bentukan militer guna membunuhi orang-orang PKI.Pembantaian terstruktur yang dilakukan Anwar dijelaskan oleh Benedict Anderson sebagai salah satu strategi jitu militer setempat.

Ditinjau dari faktor historis dan budaya, sejak kolonialisme Belanda hingga masa kiwari, Medan memang menjadi kota yang susah ditangani dari Jakarta, karena di situ tidak ada tatanan sosial ‘tradisional’ yang bisa diajak bekerja sama, tidak ada kelompok etnik, partai politik, atau kelompok agama yang dominan seperti Nadlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Oleh sebab itu, berbeda dengan pola pembunuhan massal 1965 di Jawa dan Bali di mana militer merekrut kelas masyarakat yang memusuhi PKI, di Medan, kelompok militer menyewa langsung masyarakat sipil yang sejak lama merupakan kaki tangan resmi dari militer.

Anwar sendiri merupakan orang yang dituakan dari organisasi paramiliter Pemuda Pancasila.Organisasi ini adalah sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bentukan seorang Batak Mandailing A.H Nasution, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang dipecat karena kegagalannya mengatasi kudeta mini Jakarta pada 1952.

Tentara Indonesia meneriakkan slogan saat latihan untuk upacara peringatan 70 tahun militer di Cilegon, Provinsi Banten, Oktober 2015. 
​​​​​Foto: Beawiharta/Reuters

Mulanya Nasution menyebut IPKI sebagai gerakan untuk menentang partai-partai besar, khususnya PKI.Pada pemilihan umum 1955, partai ini hanya memenangkan empat kursi, akan tetapi sangat jelas bahwa basis paling kuat dari partai ini ada di Medan.

Pada tahun yang sama, Nasution diangkat kembali sebagai Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD) oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, seorang keturunan marga Batak Selatan (Angkola) yang masih ada hubungan dengan marga Nasution.Sekali pun menjadi KASAD, Nasution tetap mengendalikan IPKI.

Usai memadamkan pemberontakan PRRI, dan dengan UU Keadaan Darurat masih diberlakukan dengan ketat, IPKI dengan sayapnya, Pemuda Pancasila, yang anggotanya kebanyakan berasal dari pensiunan tentara dan orang-orang sipil veteran dari Revolusi, termasuk preman dan mantan petinju Effendy Nasution, kerap terlibat perkelahian dengan organisasi pemuda PKI, Pemuda Rakjat, karena rebutan ‘lahan’ dan pertentangan ideologis karena para preman ini sangat anti PKI.

Akan tetapi sebagai anggota dari ‘organisasi nasional’ yang disponsori oleh petinggi Angkatan Darat, mereka tentu memiliki perlindungan yang kokoh, termasuk perlindungan untuk memalak (protection rackets).

Ketika Suharto memutuskan untuk memulai pembantaian kaum komunis, para preman Medan, dengan memakai baju Pemuda Pancasila ini siap ‘membantu’ dan terbiasa melaksanakan arahan-arahan ‘rahasia’ dari Angkatan Darat.

Terdidik dan terbentuk dari lingkungan yang biasa dengan tradisi kekerasan, imbuh Benedict, tak heran jika kemudian para jagal lewat arahan militer bisa tanpa penuh penyesalan membantai kelompok PKI di Medan.

Beranjak pada ilustrasi kasus kedua, yakni momen saat militer digadang-gadang menjadi salah satu dalang yang membuat amoy diperkosa oleh free agent (penumpang gelap) dan ratusan orang Tionghoa dibunuh pada 1998.

Ita F. Nadia, anggota Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) yang diwawancara penulis berkisah, pemerkosaan dan kekerasan seksual pada perempuan Tionghoa adalah sebuah ingatan pahit, di mana ada indikasi campur tangan militer di dalamnya.Menurutnya, tragedi Mei 1998 adalah sebuah proyek menebar rasa takut yang disponsori negara.

Ketika polisi kewalahan, TNI AD terutama Kopassus diperbantukan untuk mengatasi Jakarta yang makin memanas.Para militer diduga berpakaian preman, melakukan pembakaran mall-mall dan sejumlah toko di Jakarta, yang dengan segera diikuti oleh massa yang sebenarnya hanya masyarakat biasa.

Jika ilustrasi pertama dan kedua sama-sama menceritakan peran militer sebagai orang di balik layar, yang meminjam tangan orang lain untuk melakukan tindak kekerasan, maka dalam ilustrasi ketiga, ELSAM menyampaikan kasus kekerasan yang melibatkan peran militer secara langsung tanpa harus melalui organisasi paramiliter atau masyarakat sipil secara sporadis.

Setidaknya, ada sembilan peristiwa kekerasan militer yang dicatat oleh ELSAM selama pemerintahan Soeharto yang belum tuntas hingga sekarang, yakni Kasus Aceh, Kasus Sei Lapan, Kasus HKBP, Kasus Buruh Medan, Kasus Marsinah, Kasus Nipah, Kasus Kedung Ombo, Kasus Pembredelan Media, dan Kasus Liquica.

Pawai TNI pada bulan Juli 2016 di Jakarta.
Foto: AP

Di era sekarang, kasus kekerasan militer terhadap masyarakat sipil memang menunjukkan peningkatan yang relatif signifikan dalam empat tahun terakhir.Khusus untuk kurun Agustus 2016 hingga Agustus 2017, KontraS mencatat, setidaknya terjadi 138 tindak kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan tentara.

Kasus terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Papua. Adapun secara keseluruhan di Indonesia, kekerasan militer terhadap sipil paling banyak terjadi selama lima bulan pada 2001.Mengutip Vice, di Provinsi Aceh saja ada 193 kasus pelanggaran HAM berat saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Lalu sepanjang 2010-2011, kasus kekerasan aparat terhadap sipil turun drastis, hanya 28 kasus.

Itu meningkat pada 2012, mencapai 86 kasus, kemudian turun dua tahun sesudahnya. Maka dari itu, data 2016-2017 merupakan periode terburuk kekerasan militer terhadap sipil pasca-konflik militer Aceh.Kenapa perlu menjabarkan serangkaian contoh kasus kekerasan militer maupun yang diduga atas arahan militer sebanyak ini?

Hal itu demi menunjukkan, bahwa tradisi kekerasan militer memang relatif berakar kuat, bersifat tak tunggal, dan tidak menunjukkan perubahan berarti sejak Orde Baru, kendati reformasi militer telah digaungkan dua dekade silam.

Akar Tradisi Kekerasan Militer

Kekerasan menurut Galthung terjadi manalaka manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.Menurut Mahatma Ghandi, kekerasan dikaitkan dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena munculnya kekerasan ini.Misalnya teori pertukaran (exchange theory), yang menggambarkan bahwa orang-orang saling melukai atau melakukan perbuatan buruk karena ini merupakan jalan untuk mencapai tujuan tertentu dan keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

Lalu teori teori budaya kekerasan (culture of violence theory) yang terjadi pada masyarakat plural, karena beberapa sub-kultur membangun norma yang membolehkan penggunaan kekerasan fisikal lebih besar ketimbang kultur dominan.Kekerasan semacam ini semakin sering terjadi pada masyarakat-yang-penuh-kekerasan ketimbang masyarakat yang damai.

Adapun tradisi kekerasan dalam tubuh militer sebenarnya punya sejarah yang merentang zaman, sejak era kolonialisme.Namun, dalam sejarah modern, tonggaknya dipancang sejak era Orde Baru.

Militer yang saat itu merupakan salah satu anasir dalam Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) memiliki sistem organisasi yang sangat ketat dan hierarkis, mulai dari sistem pembinaan personel, sistem pendidikan, sistem anggaran, dan sistem operasional.

Keadaan ini diperburuk dengan doktrin Dwifungsi ABRI yang memberi keleluasaan tentara untuk berpolitik menggunakan “tekanan senjata”.Ketika keahlian militer menggunakan senjata, maka keahlian itu pula yang digunakan untuk berpolitik.

Militer menurut Imparsial, tidak membutuhkan dukungan rakyat, tapi cukup dengan senjata saja. Dari sinilah dimulai pewajaran kekerasan yang berlebihan (brutalitas) dan tekanan senjata dari kelompok militer.

Presiden Indonesia, Joko Widodo (kedua dari kiri), didampingi oleh Jenderal Tinggi Moeldoko (kiri) dan Jenderal Gatot Nurmantyo, saat peresmian latihan militer TNI di Baturaja, Sumatra Selatan, pada tahun 2016.
Foto: AFP/Istana Kepresidenan/Rusman

Watak kekerasan dalam militer menurut Imparsial sekaligus menjadi ciri dari watak rezim yang berkuasa.Penempatan garis koordinasi militer yang langsung di bawah Presiden membuat arah dan tugas mereka hanya direduksi sebatas upaya menjaga dan melanggengkan status quo, dan membenarkan tindakan penguasa termasuk ketika penguasa berkepentingan dalam menggaet para investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Dalam berbagai kasus struktural seperti konflik agraria, konflik buruh, pendudukan daerah operasi militer, dan seterusnya, peran militer yang utama adalah menunjukkan kekuasaannya pada rakyat.Selain itu, menurut analisis Imparsial, ada beberapa alasan kenapa tradisi kekerasan militer maupun polisi, alih-alih hilang, justru direpitisi terus-menerus.

Pertama, alasan kekuasaan. Karena militer memposisikan diri sebagai penguasa, maka tugas dan fungsi mereka pun tak lebih dari sekadar alat gebuk dari negara, sehingga ketika ada masalah antara negara dan rakyat, dengan sendirinya militer akan berpihak pada penguasa.

Kedua, salah satu ideologi dalam militer, yakni ingin mewujudkan superioritas atas sipil.Pasukan militer Indonesia diketahui mempunyai kekuatan politis yang sangat besar, terutama semasa pemerintahan otoritarian Jendral Soeharto, dan sampai sekarang masih mempunyai pengaruh di masyarakat.

Karena pasukan militer Indonesia disebar menurut susunan wilayah, sesuai dengan susunan administrasi pemerintahan sipil sampai ke tingkat lokal, sering ada interaksi antara angkatan bersenjata dengan masyarakat.

Struktur ini membuka kesempatan lain bagi satuan militer dan tiap-tiap prajurit untuk mempergunakan posisi mereka dan memanfaatkan warga sipil.Dengan menggunakan wewenang mereka yang bersifat memaksa, pihak militer dapat mengembangkan atau melindungi hasrat-hasrat ekonomi mereka sendiri atau mitra kerja mereka.

Keadaan kian dipersulit karena aparat militer Indonesia sering dipanggil untuk membantu menjaga atau memulihkan ketertiban masyarakat.Keterlibatan militer di dalam masalah keamanan dalam negeri dapat menimbulkan hasrat dan kepentingan yang berlawanan, yang mempertandingkan fungsi-fungsi resmi militer dengan keinginan yang kuat untuk mencari keuntungan dan dana.

Beberapa kegiatan swadana militer, seperti dengan membuka jaringan perlindungan bagi kriminal, secara langsung telah memperburuk keamanan dan mendorong terciptanya hukum rimba.

Ketiga, motif balas dendam.Lagi-lagi militer berdalih atas nama solidaritas, nyawa dari rekannya yang melayang harus dibayar pula oleh nyawa. ak peduli meskipun yang jadi sasaran adalah masyarakat sipil yang tak bersenjata.Perstiwa pendudukan militer di Dili, Timor Timur, Papua, dan Aceh adalah beberapa contoh nyatanya.

Keempat, menyambung poin kedua, adalah faktor ekonomi politik termasuk bisnis militer.Dalam laporan Human Right Watch (HRW) disebutkan, aparat militer mulai turut ambil bagian dalam bisnis besar-besaran sejak akhir 1950-an.Saat negara berada dalam keadaan darurat perang ini, aparat militer mulai mengambil alih kontrol atas perusahaan-perusahaan Belanda.

Tidak lama kemudian, Presiden Sukarno secara resmi menempatkan perusahaan perusahaan yang baru saja dinasionalisasikan ini di bawah pengawasan pejabat-pejabat tinggi militer.Usaha nasionalisasi ini berlanjut dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan AS oleh pemerintah pada pertengahan tahun 1960-an.

Kontrol terhadap perusahaan-perusahaan ini juga diserahkan kepada pejabat milliter.Langkah ini sebagian bertujuan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang sangat parah, yang mengakibatkan gaji yang tidak seberapa, perumahaan yang menyedihkan, dan kekurangan pakaian dan peralatan bagi para prajurit.

Tentara Indonesia berbaris selama parade perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur hari Sabtu, 5 Oktober 2019.
Foto: Reuters/Willy Kurniawan

Aparat militer juga terlibat erat di dalam pengelolaan badan-badan usaha milik negara. Perusahaan minyak raksasa, Pertamina, dan Badan Urusan Logistik (atau Bulog) juga didominasi pimpinan militer selama tahun 1960-an dan sampai dekade berikutnya.Laba dari perusahaan yang dijalankan oleh aparat militer biasanya juga disalurkan ke pihak militer. 

Selain itu, “pembiayaan tidak lazim”ini memungkinkan pemerintah dan pimpinan militer untuk memperlihatkan bahwa seakan-akan pengeluaran militer telah dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan negara lainnya.

Sementara itu, di sektor swasta, pihak militer bertugas menyediakan lisensi dan persetujuan, serta membantu perusahaan mendapatkan konsesi atau kontrak dari pemerintah.Di era Orde Baru, bisnis militer makin meluas.

Bahkan Soeharto sengaja membiarkan jabatan-jabatan militer tertinggi diduduki oleh orang-orang yang setia terhadap Soeharto yang juga memperoleh keuntungan dari usaha bisnis swasta.Pola ini membantu melanggengkan hubungan ekonomi militer karena pejabat yang tidak berkorupsi kemungkinan tidak akan diangkat untuk menduduki posisi-posisi komando tertinggi.

Pola bisnis yang seperti ini kemudian terus diimitasi oleh jajaran militer di bawahnya hingga ke level desa. Namun, dalam perkembangannya, sejak Dwi Fungsi ABRI dihapus, lalu militer kembali ke barak, kue bisnis yang mulanya bisa dibagi rata antara polisi dan militer pun terancam raib.Akhirnya, militer memutar otak untuk mendapatkan sumber dana yang lain, mengingat penghasilan mereka sebagai tentara pun belum memadai.

Penghasilan militer sendiri pada 2014 untuk golongan Tamtama hanya Rp 1.476.600 per bulan, sedangkan gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi (Jenderal, Laksamana, atau Marsekal) sekitar Rp 5.326.400. Gaji pokok prajurit Indonesia juga lebih rendah dibanding Malaysia.

Gaji tertinggi seorang prajurit berpangkat Letnan Satu di sana mencapai Rp 7,8 juta per bulan. Sedangkan di Indonesia gaji tertinggi prajurit di pangkat yang sama adalah Rp 4,4 juta per bulan.Gaji tersebut sempat dinaikkan hingga 70% di era Jokowi, namun ternyata tak memupus rantai bisnis bawah tangan dari TNI.

Menurut catatan HRW, bisnis yang dimaksud antara lain mencakup jasa layanan penjaminan keamanan untuk perusahaan swasta, jasa parkir dan pungutan tempat tempat hiburan, koperasi yang mengelola usaha penambangan liar, dan seterusnya.

Sayangnya, dalam praktik bisnis tersebut, militer kerap menggunakan cara kekerasan kepada masyarakat sipil. Namun, peran negara dalam hal ini justru jadi pertanyaan.Sementara supremasi masyarakat sipil lumpuh ketika seluruh kasus kekerasan yang dilakukan personilnya justru diselesaikan di peradilan militer.

Kewenangan yang centang perenang ini, jika tidak diatur jelas akan berakibat fatal. Apalagi, jamak dipahami model pengelolaan konflik atau problem sosial politik yang dilakukan TNI rentan dengan intimidasi dan upaya represi.Kalau ini dibiarkan, militer akan merasa memperoleh ruang untuk kian mengaburkan posisinya sebagai alat pertahanan negara.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!