HETANEWS

RUU Ketahanan Keluarga, Campur Tangan Negara di Ruang Privat

Negara mestinya tak perlu ikut campur masalah domestik, termasuk pemisahan ranjang anak-anak lelaki dan perempuan, BDSM, pembagian tugas suami istri, dan lainnya. Foto: Reuters/Darren Whiteside

Hetanews.com - RUU Ketahanan Keluarga tak ubahnya peraturan sarat nuansa Orde Baru, yang digaungkan Suharto melalui model ibuisme.Negara jangan ikut campur terlalu jauh.Sejumlah pasal RUU Ketahanan Keluarga menuai kontroversi. Para pengusul mayakini, kehadiran RUU tersebut dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kendati memiliki niat baik, tampaknya sejumlah pihak tidak menerima itu.Pasalnya, RUU Ketahanan Keluarga memungkinkan negara melakukan intervensi terhadap ranah privasi seseorang.

Pendapat itu diyakini Ketua DPR Puan Maharani, meski ia sendiri mengaku belum membaca menyeluruh RUU itu.Puan menilai RUU itu memungkinkan ranah privasi terlalu diintervensi oleh negara.

“Sepintas saya membaca drafnya, merasa bahwa ranah privat rumah tangga terlalu dimasuki, terlalu diintervensi,” ujarnya.

Pendapat Puan, diamini pula oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.Surya menilai RUU Ketahanan Keluarga mencampuri ranah privat.

“Ya, pastilah [mencampuri ranah privat],” ujarnya.

Surya mengingatkan anggota DPR RI yang mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga agar mengetahui sasaran masalah yang ingin diselesaikan.

“Saya perlu ingatkan, jangan cari-cari masalah kalau enggak ada masalah. Itu yang diinginkan sama Nasdem,” kata Surya.

Menurut Surya, sasaran dari RUU tersebut tak jelas.Ia juga bingung ketika ditanya apa yang ingin dicapai oleh legislator yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga tersebut.

“Entah apa yang ingin dia capai, saya juga enggak tahu,” kata Surya.

Menurut Surya, tidak semua persoalan harus diatur, sehingga harus diprioritaskan.Ia memberi contoh terkait hak privasi warga negara dalam berbusana yang tak perlu dilarang.

“Ini mau semuanya diatur. Bagaimana ketinggian celana lah, terus bagaimana warna celana, masih banyak di depan mata kepala kita untuk segera dibenahi,” ujar Surya.

Pendapat itu juga diamini Istana.Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono, menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi.

“Saya nggak tahu (detail) sih, tapi katanya ada pasal yang mewajibkan kamar anak laki-laki pisah dengan perempuan. Itu terlalu menyentuh ranah pribadi,” ujar Dini.

Menurutnya, yang diatur dalam RUU tersebut merupakan hak tiap warga negara.Jika ketentuan itu melanggar hak warga negara, ia menyebut perundangan itu bersifat inkonstitusional.Bahkan, RUU itu dianggap bernuansa Orde Baru.Aktivis perempuan Tunggal Pawestri menilai RUU itu sarat nuansa Orde Baru.

“Ini adalah warisan lama Orba yang dulu dikuatkan dan digaungkan oleh Suharto melalui model perempuan ibuisme,” kata Tunggal.

Ia menyoroti pasal 25 ayat 2 dan 3 yang mengatur pembagian peran suami dan istri.Dalam aturan tersebut, peran suami bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam aturan itu, suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.Kemudian suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.

Suami juga bertugas melindungi keluarga dari praktik perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Sementara, dalam Pasal 25 ayat 3 dijelaskan peran istri, yakni; mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; menjaga keutuhan keluarga; serta memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan Tunggal menilai pasal tersebut tidak masuk akal karena kalimat dalam aturan tersebut justru meneguhkan kembali domestifikasi perempuan serta stereotip peran istri dan peran suami.

Ia menjelaskan, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ‘ideologi’ ibuisme sempat kencang digaungkan. Saat itu, menurut dia, ideologi ibuisme telah menjadikan perempuan hanya bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

“Tapi dulu banyak gelombang protes, kita coba merekonstruksi ulang bahwa ini tidak bisa dilanjutkan model pembagian peran antara laki dan perempuan di rumah tangga, karena itu udah outdated,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari. Ia menilai RUU itu membuat “negara masuk ke kamar tidur warga negara”.

“Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan negara karena mengganggu ruang-ruang privasi,” kata dia.

Contohnya, klausul soal peran suami istri “bukanlah urusan negara”, melainkan

“kesepakatan suami dan istri”.

“Bisa saja suami yang diminta bekerja dan istri tinggal di rumah, atau sebaliknya.”

Tak hanya itu, masih dari sumber sama, pegiat hak-hak perempuan Olin Monteiro, berharap pembahasan RUU Ketahanan Keluarga dihentikan. Lantaran, selain masuk ranah privat, RUU itu adalah bentuk” diskriminasi terhadap perempuan” dan memundurkan perjuangan hak perempuan.

“Itu pelanggengan budaya patriarki dalam bentuk hukum.Ini malah kita balik ke 50 tahun lalu, sementara gerakan perempuan sejak zaman Gerwani sudah memperjuangkan aspirasi perempuan dan keterlibatan perempuan dalam politik,” jelas Olin.

“Ketika kita berbicara bahwa tugas perempuan hanya di rumah saja, enggak boleh kerja di luar atau menyampaikan aspirasinya, kita mundur lagi dari apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita,” lanjutnya.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.