HETANEWS

Dua Pulau di Sumsel Tenggelam, Akankah Pemerintah Atasi Krisis Iklim?

Helikopter militer membawa air dalam misi pengawasan kebakaran di atas Sumatra Selatan. Foto: Reuters

Hetanews.com - Di tengah naiknya permukaan laut, dua pulau tak berpenghuni di provinsi Sumatra Selatan telah tenggelam, dan pulau lainnya diperkirakan akan segera menyusul.Moody’s Investors Service telah memperingatkan, hilangnya pulau-pulau itu dapat berdampak negatif pada profil kredit negara.

Di provinsi Sumatra Selatan, dua pulau tak berpenghuni telah terendam oleh naiknya permukaan laut.Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service telah memperingatkan tenggelamnya pulau-pulau “dapat merusak” profil kredit Indonesia.

Pulau Betet dan Pulau Gundul sekarang berada di sekitar satu dan tiga meter di bawah permukaan laut, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang memperingatkan pulau-pulau dataran rendah lainnya di Indonesia mungkin akan segera menyusul.

Implikasi dari kenaikan permukaan laut terhadap peringkat kredit negara yang terkena dampak “tergantung pada frekuensi dan tingkat keparahan yang terjadi” serta “kapasitas adaptif untuk mengatasinya”, menurut Analis Risiko Senior Moody’s Anushka Shah.

“Sejauh ini, kami tidak menilai peristiwa seperti itu memiliki dampak material pada profil kredit negara Indonesia, sebagian karena mereka diimbangi dengan aspek mitigasi dan kekuatan kredit lainnya,” ujarnya, menambahkan “peristiwa seperti itu” jika terus terulang akan “merugikan”.

Peringatan Moody’s ini muncul seiring lembaga pemeringkat itu mulai memberikan penekanan lebih besar pada masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam penilaian kualitas kredit dan keputusan investasi.

Peringatan itu juga disambut oleh para pakar lingkungan Indonesia seperti Dharsono Hartono, salah satu pendiri Rimba Makmur Utama, perusahaan yang menjalankan proyek eko-restorasi dan pelestarian.

“Ini bisa menjadi awal dari (pergeseran) paradigma penting di antara masyarakat ekonomi dunia menuju pola pikir baru yang restoratif dan berpusat pada ekologi,” ujarnya.

 “Beberapa perusahaan dan investor mereka memahami risiko jangka menengah nyata dari perubahan iklim.”

Asap dan api membumbung setelah kebakaran hutan di Indonesia, yang mengepung Pulau Sumatra, Singapura, dan Malaysia dengan kabut asap.
Foto: Sijori Images

Moody’s mengatakan akan terus menilai kembali peringkatnya dan “dapat merevisi” penilaiannya “seiring perubahan iklim berlanjut dan bukti dari ilmu iklim berkembang”.

Hairul Sobri, Direktur Eksekutif Walhi Cabang Sumatra Selatan, menyatakan hilangnya pulau-pulau di Sumatra tersebut adalah hasil dari akumulasi “kerusakan lingkungan” yang disebabkan oleh kebakaran hutan, konversi penggunaan lahan, dan “industri besar yang rakus” seperti pertambangan, industri kehutanan, dan perkebunan.

Sumatra Selatan (lokasi sejumlah perkebunan dan tambang) sering mengalami kebakaran hutan besar-besaran yang menghasilkan kabut asap berbahaya.

Ketergantungan provinsi itu pada industri minyak dan gas juga telah berkontribusi pada perubahan iklim, yang menjadi penyebab naiknya permukaan laut, menurut Intan Suci Nurhati, peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.

Bukan hanya Sumatra Selatan, bagian lain dari Indonesia, seperti daerah pantai dengan dataran rendah di utara Jawa, Kalimantan Selatan, dan Dolok di Papua selatan, mungkin juga berisiko tenggelam karena naiknya permukaan laut, kata Intan.

Perubahan iklim juga berpotensi mengancam ekosistem dan budaya setempat jika sumber daya daratan dan pesisir secara bertahap hilang, menurut Intan, dan menambahkan, “masih diperlukan studi lebih lanjut”.

Dia menganjurkan rencana pembangunan rendah karbon, pencegahan kebakaran hutan yang lebih baik, dan perlindungan lahan gambut yang menyerap karbon, hutan bakau, dan lamun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia secara keseluruhan.

Dharsono (yang perusahaannya memiliki 150 ribu hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah yang digunakannya untuk menjual “kredit karbon” kepada perusahaan sehingga mereka dapat mengimbangi emisi mereka) menyerukan regulasi yang lebih kuat dan pengembangan lebih lanjut dari pasar perdagangan karbon.

“Para penghasil emisi di bagian lain dunia dapat membeli offset mereka dari (kami) dan, pada akhirnya, itu juga membantu masyarakat setempat beralih dari kegiatan berkarbon tinggi, seperti pertanian tebang dan bakar ke kegiatan yang lebih berkelanjutan, seperti usaha gula kelapa,” kata Dharsono, yang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil memerangi kebakaran hutan sejak membentuk Badan Restorasi Lahan Gambut pada 2016, dan bahwa emisi gas rumah kaca Indonesia “telah cenderung turun sejak puncaknya pada 2015”.

Walhi sementara itu telah meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali konsesi hutan yang diberikannya untuk para bisnis, dan berupaya untuk merehabilitasi ekosistem negara jika ingin mengimbangi ancaman perubahan iklim yang berkembang.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.