HETANEWS

Persoalan Tugu Sang Naualuh Akan Dilaporkan Ke KPK

Pemeriksaan Walikota Hefriansyah oleh Pansus Hak Angket DPRD, Sabtu (22/2/2020).

Siantar, hetanews.com - Mangkraknya pembangun tugu Sang Naualuh hingga merugikan keuangan negara Rp 933 Juta, menjadi salah satu poin yang akan direkomendasikan Pansus Hak Angket DPRD. 

Persoalan mangkraknya pembangunan tugu Sang Naualuh ini adalah 1 diantara 8 poin dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Walikota Hefriansyah, ketika diperiksa oleh Pansus, Sabtu (22/2/2020). 

"Apa yang menjadi dasar hukum Saudara Walikota memindahkan pembagunan tugu ke Lapangan Adam Malik, yang berdampak luas kepada masyarakat. Bahkan ini disebut dugaan penistaan berkelanjutan," kata Suwandi Apohman. 

Walikota Hefriansyah menjawab bahwa pemindahan tugu dari rencana semula Lapangan Merdeka ke Lapangan Adam Malik, sesuai dengan 4 lokasi dari studi kelayakan. 

Menurutnya, sebelum dilakukan pemindahan Walikota juga sudah koordinasi dengan pihak keturunan Raja Sang Naualuh. Lalu Hefriansyah menyebut pemindahan itu adalah kewenangan Walikota. 

"Mohon maaf pimpinan, itu sudah menjadi kewenangan walikota sebagai penanggungjawab kewenangan daerah," ungkapnya.

Mendengar itu, Swandi menegaskan peruntukan Lapangan Adam Malik sesuai dengan Perda No 15 tahun 1985. Ia juga meminta pernyataan Walikota itu supaya dicatat dalam notulen. 

"Baik karena tidak bisa dijawab walikota apa dasar hukumnya. Dijawab itu merupakan kewenangan, baik. Notulen supaya ditulis untuk untuk kesimpulan kita," tegasnya. 

Wakil Ketua Pansus, Ferry SP Sinamo mengatakan, karena BPK sudah menyatakan bahwa ada pemborosan anggaran senilai Rp 933 Juta, maka persoalan ini akan direkomendasikan ke KPK. 

"Bahwa pemindahan tugu yang mengakibatkan pemborosan anggaran, ini kita serahkan ke KPK sebagai pemborosan keuangan negara." Jelasnya.

Masih dalam penyelidikan, anggota Pansus Daud Simanjuntak mengatakan, dalam perjanjian kontrak pembangunan Tugu Sang Nauluh dikatakan pembangunan berlangsung di Lapangan Merdeka namun pembangunan di lapangan Adam Malik.

"Ini sudah menjadi temuan BPK yang membuat pemborosan keuangan daerah dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,"tukasnya. 

Baca juga: Heriansyah Diberi Kelonggaran Saat Pemeriksaan Pansus Hak Angket

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.