HETANEWS

Kadiv Pas Sumut Kunjungi Lapas Kelas IIB Siborong-borong

Kadiv Pas Sumut, M. Jahari Sitepu (batik merah) saat mengunjungi Lapas IIB Siborong-borong.

Taput, hetanews.com - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, M. Jahari Sitepu, melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Siborong-borong, Tapanuli Utara (Taput) untuk memberi pengarahan dan penguatan perihal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah bersih bebas melayani (WBBM) kepada Seluruh Pegawai Lapas, Jumat (21/2/2020)

Sebelum melakukan pengarahan, Jahari bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborong-borong, Jaya Saragih, dan seluruh pegawai melaksanakan apel pagi.

Dalam apel pagi Kadiv Pas menyampaikan, hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain, kondisi sarana prasarana, kebersihan lingkungan, tata letak banner, dan informasi layanan.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kontrol dan memberi masukan perbaikan bagi Lapas Siborong-borong dalam usaha meningkatkan layanan pemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama Kalapas Siborong-borong dan pegawai.

Selanjutnya Kadiv PAS menyampaikan, bahwa pegawai Lapas harus mengingatkan dan melengkapi dokumen data dukungan sebagai bentuk legalisasi usaha mencapai WBK.

Sebagai contoh, ujarnya, pelayanan yang telah diberikan seperti layanan kunjungan kepada keluarga pengunjung, layanan pengurusan PB, JC, CMB dan Remisi harus didukung oleh dokumen. Jahari juga menjelaskan poin-poin dalam resolusi pemasyarakatan tahun 2020 yang akan diimplementasikan di wilayah Sumatera Utara.

Jahari juga menekankan perlunya UPT pemasyarakatan di Sumatera Utara untuk bersemangat meraih predikat WBK. “Seperti yang diamanatkan bapak Menkumham, jika Kantor Imigrasi I Medan bisa, berarti semua bisa,”katanya.

Jahari menganjurkan agar sesama UPT dan Pegawai saling bahu-membahu meraih predikat WBK atau WBBM.

“Era Corpu seperti sekarang ini, memberi peluang bagi kita untuk saling belajar, karena jika ada satu saja satker yang tidak WBK, maka Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara juga tidak akan meraih predikat WBK,"ujar Jahari lagi.

Penulis: tim. Editor: gun.