HETANEWS

Babak Baru Perseteruan Dosen Sucipto dengan Kampus Unnes

Rektor Unnes Fathur Rokhman (kanan).

Semarang, hetanews.com - Permasalahan di internal Universitas Negeri Semarang (Unnes) semakin memanas. Setelah sebelumnya Rektor Fathur Rokhman tersandung kasus dugaan plagiat disertasi, kemudian dilanjut membebastugaskan Dosen Jurusan Seni dan Bahasa Jawa Sucipto Purnomo karena dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sosial media.

Dalam perkara dugaan plagiat rektor, diketahui Sucipto merupakan anggota tim evaluasi kinerja akademik (EKA) yang dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), salah satu tugasnya adalah menyelidiki kebenaran dugaan plagiat tersebut.

Terkait penonaktifan dirinya, Sucipto Purnomo melayangkan surat keberatan kepada Kemendikbud. Menanggapi hal itu, pihak Unnes memilih menunggu hasil pemeriksaan dugaan penghinaan Presiden Jokowi dari Kemendikbud dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Tidak masalah, pihak Unnes menunggu hasil keputusannya apa?" kata Kepala UPT Humas Unnes Muhammad Burhanudin, Kamis (20/2).

Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin mengatakan berdasar PP Nomor 53 Tahun 2010, langkah yang dilakukan Sucipto sudah benar karena keberatan diajukan kepada atasan rektor yaitu menteri.

"Pak Cip punya waktu 14 hari melakukan keberatan, dikirim ke menteri dengan tembusan rektor, Rektor punya waktu 6 hari menanggapi, kalau tidak memberi tanggapan rektor berarti tidak menggunakan haknya," kata Zainal Arifin saat dikonfirmasi.

Langkah selanjutnya, Kementerian bisa memutus berdasar data dan fakta lain. "Jadi menteri punya waktu 21 hari memutus. Kalau tidak ada putusan, maka keputusan rektor dianggap batal demi hukum," ungkap Zainal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Unnes membebastugaskan Sucipto atas dugaan ujaran kebencian kepada Jokowi melalui posting-an di akun Facebooknya. "Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?" begitulah posting-an yang diunggah Sucipto pada 10 Juni 2019.

Sucipto melihat ada indikasi yang mengarahkan kejanggalan penonaktifan dirinya. Sucipto dinonaktifkan mulai 12 Februari 2020 melalui Keputusan Rektor Unnes Nomor B/167/UN37/HK/2020. Alasan penonaktifan adalah agar bisa fokus menjalani pemeriksaan. Atas hal ini, Sucipto menjelaskan atas sanksi yang diterimanya. Semua berawal dari surat panggilan rektorat untuk menjadi saksi atas kasus dugaan plagiat di Unnes dengan terlapor FR.

"Selasa 11 Februari 2020 kemarin, saya dipanggil dan diperiksa. Saya tanya pemeriksaannya apa, ada SOP-nya enggak? Salah satunya saya dimintai keterangan terkait perkara tentang dugaan plagiasi saudara FR," kata Sucipto.

Sucipto lalu dijadwalkan diperiksa lanjutan di hari berikutnya. Namun pemeriksaan belum terjadi, ia sudah diskors.

"Pada Rabu, 12 Februari 2020 saya mendapat kabar kalau kampus menskors saya. Disampaikan ke saya Jumat, 14 Februari 2020. Saya kaget, ini kenapa ambil langkahnya cepat sekali," kata Sucipto.

Sucipto kemudian meminta penjelasan. Rektorat Unnes menyampaikan bahwa postingan di akun Facebook miliknya dianggap menghina Presiden Jokowi.

Postingan itu menurut Sucipto, tidak mempersoalkan apapun. Dan sebagai masyarakat akademik, ia mengajak Rektor Unnes untuk menggelar debat terbuka, membedah kalimat di media sosial itu.

"Ini kan masyarakat akademik, kenapa tidak dibuat saja debat terbuka dengan menghadirkan ahli bahasa juga ahli politik," kata Cipto.

Kemendikbud yang membawahi perguruan tinggi, Plt Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam saat dihubungi sampai saat ini belum bisa memberikan tanggapannya ihwal masalah tersebut.

Sementara itu Rektor Unnes Fathur Rohman menyampaikan bahwa kampusnya sangat tegas terhadap postingan di media sosial yang diunggah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Apalagi jika postingan tersebut berisi penghinaan terhadap simbol negara.

"Pasal 218 ayat 1 RKHUP menyatakan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dapat dikenakan dipidana," katanya.

Ujaran kebencian dan penghinaan yang diunggah di media sosial juga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi itu menurutnya merupakan upaya Unnes melaksanakan tugas pokok Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah peran dalam meneguhkan peradaban bangsa Indonesia.

"Kalau ada dosen yang mengunggah konten menghina presiden berarti yang bersangkutan tidak beradab," kata Fathur Rohman. 

sumber: merdeka.com

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.