HETANEWS.COM

Silang Pendapat Salah Ketik Omnibus Law

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Foto: Andika-detikcom

Jakarta, hetanews.com - Persoalan salah ketik di draf Omnibus Law pasal 'PP bisa Ubah UU' masih diperbincangkan.Ada silang pendapat soal ini.Ada yang menyebut salah ketik, ada juga yang menyebut tak mungkin bila itu salah ketik.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud Md kemarin menyebut salah ketik dalam Rancangan Undang Undang (RUU) itu hal biasa.Pernyataan Mahfud ini kemudian mengundang reaksi beragam dari banyak pihak, terutama politisi.

"Ya gate-nya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu aja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Mahfud menilai pasal yang salah ketik tersebut bisa diperbaiki bersama dalam pembahasan di DPR.Dia juga meminta masyarakat agar terus mengawasi proses pembahasan RUU Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law ini.

Partai Keadilan Sejahtera menilai pernyataan Mahfud tersebut berbahaya.Menurut PKS, salah ketik di Pasal 170 RUU Cipta Kerja menunjukkan kecerobohan di internal tim pemerintah.

"Anggapan biasa dan bisa diperbaiki bahaya.Karena sudah jadi naskah resmi pemerintah yang diajukan publik bisa menilai betapa cerobohnya tim pemerintah. Kesalahan pada level UU sangat berbahaya," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay, menilai kekeliruan salah ketik tidak dibenarkan.

"Ke depan, persoalan salah ketik dan kekeliruan seperti diharapkan tidak terjadi lagi. Legal drafter pemerintah dan DPR harus menjadikan kasus ini sebagai pelajaran.Cepat boleh, tapi keliru itu mestinya tetap tidak dibenarkan," ujar Saleh.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman bingung terhadap pernyataan Mahfud Md.Habiburokhman bingung lantaran Mahfud menyebut salah ketik pada Pasal 170 RUU Cipta Kerja dianggap hal biasa.

"Terkait kontroversi Pasal 170 RUU Cipta Kerja, saya bingung dengan statement Pak Menko Polhukam bahwa salah ketik itu biasa," kata Habiburokhman.

Meski demikian, PPP menilai tak mungkin draf RUU tersebut salah ketik.Penasihat Fraksi PPP DPR RI Arsul Sani menyangsikan hal tersebut. Arsul menilai tak ada salah ketik dalam draf tersebut.

"Saya kira tidak salah ketik.Sebab, kalau salah ketik, itu misalnya harusnya katanya 'ada' menjadi 'tidak ada'.Itu menjadi salah ketik.Atau harusnya 'bisa' menjadi 'tidak bisa' atau seharusnya 'tidak bisa' tapi terketik 'bisa'. Nah itu salah ketik," kata Arsul.

"Tetapi kalau dalam satu kalimat, saya kira, apalagi itu ada dua ayat yang terkait dengan itu, paling tidak itu nggak salah ketiklah," lanjutnya.

Arsul menyebut tidak ada yang perlu dipersoalkan karena draf tersebut baru sebatas rancangan.Menurutnya, yang terpenting bagaimana nanti seluruh pihak terkait ikut menyuarakan aspirasi untuk mengubah draf itu secara bersama.

"Ya kan ini kan RUU inisiatif pemerintah, naskah akademik dan isi RUU-nya kan memang pemerintah yang menyusun termasuk kontroversi misalnya teman serikat pekerja tidak dilibatkan.Tapi menurut saya, sudahlah... yang begitu nggak usah kita persoalkan.Kita kan melihatnya ke depan," katanya.

Sumber: detik.com

Editor: tom.