HETANEWS

Himapsi Menuntut Pansus Hak Angket DPRD Makzulkan Walikota

Ketua Pansus Hak Angket Rini Silalahi [Tengah] didampingi Ferry Sinamo dan Netty Sianturi menemui pengunjuk rasa Himapsi, Rabu 19 Februari 2020.

Siantar, hetanews.com - Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun [Himapsi] gelar aksi unjuk rasa ke DPRD Pematangsiantar, menuntut Pansus Hak Angket DPRD memakzulkan Walikota Hefriansyah, Rabu (19/2/2020). 

"Karena ini merupakan penistaan berkelanjutan bagi etnis Simalungun di Pematangsiantar. Yang dimana pembangunan tugu Sang Naualuh mangkrak dan terjadi kerugian keuangan negara," kata Koordinator Aksi, Dedi Wibowo Damanik dalam orasinya. 

Dedi mengatakan, dugaan penistaan etnis Simalungun pada 2018 oleh Walikota Hefriansyah hingga mangkraknya pembangunan Tugu Sang Naualuh adalah penistaan berkelanjutan bagi etnis Simalungun.

Senada dengan Dedi, Kuat Firdaus Damanik, mengatakan pihaknya melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan hak leluhur suku Simalungun. 

"Kami disini ingin memperjuangkan hak leluhur kami. Kami meminta DPRD memakzulkan Hefriansyah. Kami sudah muak dengan kebijakan kebijakan yang menista etnis Simalungun," katanya menyampaikan orasi politiknya. 

Tak lama setelah itu, Pansus Hak Angket DPRD menerima aspirasi Himapsi. Puluhan pengunjuk rasa dan anggota Pansus Hak Angket berdialog di ruang rapat gabungan komisi. 

Pada kesempatan itu, Himapsi mengungkit hasil Pansus Hak Angket DPRD tentang dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Heriansyah pada 2018, agar dimasukkan dalam poin pembahasan Hak Angket saat ini. 

Menurut Aktivis Himapsi, Chandra Malau, Pansus Hak Angket dapat mengarah ke Pemakzulan Walikota dengan memasukkan hasil penyelidikan Pansus Hak Angket 2018. 

"Hasil dari Pansus tersebut dinyatakan telah melanggar peraturan perundangan dan ini poin yang terpendam. Kenapa ini tidak menjadi bahan Pansus. Itu alasan kami mengungkit kembali. Dan itu berdampak bagi masyarakat khususnya etnis Simalungun," jelasnya.

Menjawab pertanyaan itu, Ketua Panitia Hak Angket Rini Silalahi menjelaskan, ada 8 poin yang diselidiki Pansus Hak Angket DPRD saat ini. Salah satunya adalah pemindahan tugu Sang Naualuh secara sepihak oleh Hefriansyah. 

"Tidak boleh lagi 8 poin ini ujug ujug kita ganti. Mungkin  dengan poin tentang pemindahan tugu secara sepihak bisa kita kembangkan nanti soal tuntutan kawan kawan Himapsi," jelasnya. 

"Dari poin itu, akan berkaitan kesana. Pansus saat ini  kita mengambil penyalah gunaan wewenang, dan doakan supaya sampai ke paripurna dengan 24 orang anggota DPRD yang menandatangi hak angket ini hadir," katanya menambahkan. 

Senada dengan Rini, anggota Pansus Hak Angket, Franky Boy Saragih, mengatakan Pansus Hak Angket bukan mengangkat persoalan etnis Simalungun semata. Tapi  kali ini lebih diperluas. 

"Kalau Pansus kemarin tentan etnis. [Pansus] Ini kita perluas. Kalau dulu hanya etnis Simalungun, ini untuk masyarakat Siantar."

"Misalnya alasan Walikota Hefriansyah mengabaikan upaya kita menjadikan Raja Sangnaualuh sebagai pahlawan Nasional dengan menghentikan pembangunan tugu. Sementara pendirian tugu Sangnaualuh bagian dari upaya menjadikan Pahlawan nasional," jelasnya.

Unjukrasa Himapsi berakhir dialog ini. Pansus Hak Angket DPRD juga meminta dukungan dari Himapsi dan semua pihak agar peyelidikan Panitia Hak Angket berjalan dengan baik. 

Baca juga: Besok Pemanggilan Walikota Hefriansyah Digelar Terbuka

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.

Komentar 1