HETANEWS

Kemen PPPA Bicara Pentingnya Asesmen Terhadap Anak WNI Eks ISIS

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar. (Foto: Kadek Melda Luxiana)

Jakarta, hetanews.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nahar mendorong untuk dilakukan asesmen secara detail terhadap anak-anak WNI eks ISIS. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan.

"Saya menekankan untuk dilakukan asesmen secara detail. Bukan hanya di sini tapi juga mulai dari sana. Dari sana ya. Dan ketika di sini pun jangan selesai satu tahap ya, harus berkelanjutan," kata Nahar di kantornya, Jalan Medan Mereka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Dia juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memutuskan wacana pemulangan anak-anak WNI eks ISIS. Menurutnya, ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dan jangan tergesa-gesa untuk memutuskan.

"Kami sudah sering ingatkan, poinnya adalah hati-hati ketika memulangkan, itu sudah pertimbangkan berbagai hal. Misalnya dengan konvensi hak anak, lalu juga soal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, juga ada UU-nya. Juga ada banyak pertimbangan yang tak boleh buru-buru juga ya," ujarnya.

Nahar menjelaskan, dalam Undang-Undang perlindungan anak-anak, mereka bisa dikatakan sebagai korban jaringan terorisme dan korban stigmatisasi dari orang tuanya. Untuk itu harus dipastikan kembali agar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan.

"Kalau di UU perlindungan anak itu ada nomenklatur anak korban jaringan terorisme. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan orang tua. Lalu ada ABH. ABH itu kan anak yang melakukan kategori tindakan pidana apapun salah satunya terorisme. Itu harus dipastikan hak mereka harus dipenuhi," jelasnya.

Nahar menuturkan, ada dasar hukumnya, namun dasar hukum itu tidak bersifat tunggal melainkan harus dicek dengan peraturan-peraturan lainnya. Untuk itu dia mengatakan pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya, sebab diperlukan pertimbangan matang-matang mengenai karena berkaitan dengan rasa keadilan.

"Iya (ada dasar hukum pemulangan anak-anak) tapi tidak tunggal sebab mesti di-compare dengan macam-macam aturan perundangan. Jadi UU itu nggak hanya satu. Ada UU tentang terorisme, UU keamanan negara, dll sehingga bisa diteliti betul sehingga rasa keadilan harus dipertimbangkan betul dan kita tunggu pemerintah," tuturnya.

Nahar mengungkapkan ada 4 format yang disebutnya untuk menangani program terkait terorisme. Format itu antara lain edukasi, konseling, rehabilitasi sosial dan reintegrasi.

"Ada empat format untuk tangani program terorisme. Pertama, edukasi, kedua konseling, ketiga rehabilitasi sosial, Keempat reintegrasi. Harus empat format itu ya. Ya, Harus satu paket. Kalau ada yang lowong satu bisa bahaya. Bisa muncul lagi persoalannya," ujarnya.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.