HETANEWS

Nestapa Perempuan Papua dan Mangkirnya Jokowi

Seorang siswa mengangkat spanduk bertuliskan ‘Bebaskan Rakyat Papua,’ saat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 1 Desember. Foto: EPA-EFE/REX/Shutterstock/Fully Handoko

Hetanews.com - Jokowi telah banyak melontarkan janji-janji surga untuk merangkul warga Papua, termasuk kalangan mama-mama di tanah cendrawasih. Janji ini pula yang mengantarkan Jokowi menang mutlak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dua periode.

Namun, lidah memang tak bertulang, sebab hingga kini kekerasan rasial maupun dengan moncong senjata masih bertebaran di tanah cendrawasih.Mama Douw tak pernah menyangka, jika hari itu 9 Desember 2014 merupakan pertemuan terakhirnya dengan putra semata wayang, Pius Youw (19).

“Hati saya sedih, anak laki-laki satu-satunya ditembak mati seperti binatang,” tuturnya.

Sebelumnya, Mama Douw bersama dengan sejumlah perempuan Enarotali berada di garda depan usai pecah insiden kekerasan pemuda di Pondok Natal.

Ia menari waita menuju Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Paniai pagi harinya dan berupaya menghalau pemuda yang merangsek masuk ke markas Polsek dan Koramil setempat.

Nahas, beberapa waktu kemudian, tanpa kompromi aparat menembakkan peluru secara bertubi-tubi ke udara, termasuk ke arah perempuan dan para pemuda.Mama Douw selamat, namun timah panas menembus kulit putranya hingga tewas.

Sebagai wujud protes atas kematian Pius Youw, janda yang sehari-hari berkebun wortel dan menjualnya ke Pasar Enaro ini membiarkan jenazah putranya, persis di depan kantor Koramil.

Ia bersama mama-mama yang anaknya turut menjadi korban penembakan, membangun tenda untuk menempatkan peti jenazah putra mereka, sembari berunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban Pangdam Trikora dan Kapolda Papua.

Empat hari berselang, tak ada respons dari pihak militer Indonesia di tanah cendrawasih. Apa lacur, jenazah lima korban tewas yang umumnya merupakan pelajar SMA ini pun dikuburkan, karena kondisinya yang mulai membusuk.

Mama Douw dan perempuan lainnya menggali liang lahat seadanya untuk mengebumikan putra-putra mereka.Kasus kekerasan yang menimpa Mama Douw dan putranya tersebut memang memperlihatkan pola dan motif kekerasan yang berbeda.

Jika dalam kasus-kasus sebelumnya, perempuan umumnya mengalami kekerasan seksual dan penyanderaan dalam rangka penundukan anggota keluarga yang dituduh terlibat gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Maka, kekerasan Paniai ini agak khusus lantaran korban penembakan, yakni Pius Youw, Apinus Octovia Gobay, Yulian Yeimo, dan Simon Degey, merupakan anak laki-laki tunggal dalam keluarga masing-masing.

Menurut Yones Douw, Koordinator Monitoring dan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi di tanah cendrawasih, sesuai pandangan budaya setempat, ketika anak laki-laki tunggal dalam keluarga mangkat, walhasil penerus marga/ fam sudah tidak ada lagi.

“Ini menjadi siksaan seumur hidup bagi mama-mama yang melahirkan mereka, sebab sesuai tradisi, mereka dianggap sebagai perempuan yang tak berguna lagi,” imbuhnya, dikutip Elsam.

Aktivis Raga Kogeya mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pembunuhan di Papua (Foto: via BBC)

Koordinator Divisi Perempuan Elsam Papua Zandra Mambrasar mengungkapkan pada saya dalam suatu diskusi di Jakarta pada 2015. Menurutnya, akar dan genealogi kekerasan yang menimpa perempuan tanah cendrawasih, baik yang motifnya berupa pembunuhan suami dan anak, maupun kekerasan serta pelecehan seksual sudah terjadi, bahkan sejak sebelum Pepera.

Sejarah kelam di tanah cendrawasih sudah diawali sejak operasi militer 1952 di bawah komando Ali Kahar. Namun, saat itu operasi militer dilakukan untuk mengkonfrontasi Belanda yang masih bercokol di sana.

Sejak itu, nama-nama seperti Beny Moerdani, Ali Murtopo, dan Sarwo Edhie Wibowo, bergantian memimpin operasi militer tanah cendrawasih. Puncaknya adalah ketika Ali Murtopo memimpin operasi militer antara 1961-1969 untuk mengawal proses integrasi Papua hingga pelaksanaan Pepera.

Sejak itulah terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM di tanah cendrawasih. Pasalnya, menjelang Pepera, kelompok militer Indonesia getol melakukan intimidasi dan memperlakukan orang tanah cendrawasih secara semena-mena. Tokoh-tokoh intelektual dan masyarakat yang tidak setuju dengan integrasi tanah cendrawasih ke Indonesia ditekan dengan intimidasi dan teror, diberi minuman keras, dan perlakuan semena-mena lainnya.

Sementara itu, menurut Zandra, pelaksanaan Pepera sendiri sangat kontradiktif dengan semangat demokrasi.

“Bayangkan saja, dalam Pepera, satu orang tidak sama dengan satu suara. Namun itu dilakukan dengan cara perwakilan, sebanyak 2025 orang mewakili 800.000 orang Papua saat itu,” ungkapnya.

Menurut Naj Taylor sebagaimana dikutip oleh aktivis tanah cendrawasih Zely Ariane, Pepera sendiri adalah tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial budaya masyarakat asli tanah cendrawasih. Tak kurang dari 100.000 manusia tanah cendrawasih asli tewas dibunuh dalam berbagai operasi pembersihan gerakan Papua Merdeka di berbagai wilayah tanah cendrawasih sejak Orde Baru berkuasa.

Selain operasi penumpasan pimpinan Ali Murtopo, ada pula operasi militer lainnya seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1982), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Daerah Operasi Militer (1989-1998), dan pembatasan kunjungan internasional sejak 2003.

“Pembersihan” warga tanah cendrawasih pada akhirnya melahirkan ekses-ekses yang tak berkesudahan hingga saat ini.

“Para perempuan penyintas kekerasan di Papua hidup dalam trauma yang berkepanjangan, gangguan kesehatan reproduksi yang terganggu, sumber penghasilan ekonomi raib karena kesehatan fisik yang menurun, menjadi tuna wisma, dan mengalami diskriminasi seumur hidup akibat pelabelan simpatisan OPM,” jelas Zandra.

Kasus-kasus kekerasan, seperti peristiwa penembakan di Paniai sendiri bukan merupakan hal yang asing di tanah cendrawasih.Selama dua dekade sejak Reformasi 1998 di Indonesia, Amnesty International kerap menerima laporan dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) oleh pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Dalam laporan bertajuk “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua”, Amnesty International mencatat, ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di tanah cendrawasih.Itu terjadi dalam kurun Januari 2010 sampai Februari 2018, dan memakan 95 korban jiwa.

Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian, 23 kasus pelaku berasal dari militer, dan 11 kasus lainnya dilakukan kedua aparat keamanan bersama-sama. Selain itu, satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga di bawah pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah.Sebagian besar korban, 85 dari mereka, merupakan warga etnis tanah cendrawasih.

Tujuh belas pekerja yang tewas dalam serangan Papua pada 2018 berasal dari bagian lain Indonesia. (Foto: AFP)

Jauh sebelum itu, dari kurun 1963 hingga 2009, sebanyak 138 kasus kekerasan terhadap perempuan tanah cendrawasih juga terjadi. Dalam laporan bertajuk ‘Stop Sudah!” yang berisi kesaksian 138 penyintas perempuan tanah cendrawasih, 14 kasus di antaranya melibatkan aparat TNI/ Polri. Korban kekerasan terus muncul bahkan setelah Otsus tanah cendrawasih dipancangkan.

Menurut Markus Haluk (2013), dalam kurun 2008 hingga 2012 ada sebanyak 366 kasus pelanggaran hak sipil dan politik terhadap warga tanah cendrawasih.

Pelanggaran itu meliputi penyiksaan berat, penangkapan sewenang-wenang, penembakan dan pembunuhan, pemerkosaan perempuan, pembakaran, penggerebekan asrama mahasiswa dan penghancuran harta warga, pengekangan demonstrasi damai, penolakan surat pemberitahuan demo damai, penahanan warga sipil dengan tuduhan makar, pembatasan akses anggota parlemen, kongres dan diplomat asing, pembatasan dan ancaman terhadap jurnalis internasional, media nasional dan lokal, serta ancaman pembela HAM.

Sementara berdasarkan temuan ELSAM terbaru, sepanjang 2014 ada 102 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk di antaranya kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi di Papua.

Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi di 19 kabupaten/ kota di Papua ini melibatkan aparat keamanan dan anggota aparat keamanan, anggota TNI, dan kelompok sipil bersenjata Terakhir, terjadi peristiwa penembakan oleh aparat keamanan di Paniai yang menewaskan lima orang korban, di antaranya Pius Youw, putra Mama Douw di atas.

Janji Kosong Jokowi

Kekerasan di Paniai yang melahirkan nestapa bagi Mama Douw menjadi pelanggaran HAM perdana saat Jokowi pertama naik tahta sebagai RI-1 pada 2014.Komnas HAM sendiri menetapkan tragedi tersebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, berdasar sidang paripurna khusus pada 3 Februari 2020.

“Secara aklamasi kami putuskan (tragedi Paniai) sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik lewat keterangan tertulisnya, Minggu (16/2/2020).

Ini relatif ironis mengingat sebelum terpilih sebagai Presiden RI, Jokowi telah banyak melontarkan janji-janji surga untuk merangkul warga Papua, termasuk kalangan mama-mama Papua.

Janji ini pula yang mengantarkan Jokowi menang mutlak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dua periode. Pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla menang 67,63 persen di Papua Barat dan 72,49 persen di Papua. Berikutnya, pada Pilpres terakhir, Jokowi-Ma’ruf Amin meraup suara 79,81 persen di Papua Barat dan 90,66 persen di Papua.

Presiden Indonesia Joko Widodo menari bersama para penari Papua selama kunjungannya ke Wamena pada 28 Oktober 2019. (Foto: AFP/Istana Kepresidenan)

Namun, lidah memang tak bertulang. Hampir seluruh janji Jokowi, mulai dari penuntasan kasus pelanggaran HAM di Paniai, dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua seperti Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memasukkan orang Papua ke dalam kabinet periode 2, tak ada yang diwujudkan.

Sebagai gantinya, ia justru mempertahankan para militer untuk bisa lebih lama “menjaga keamanan” di Papua. Yang kedua, a mewacanakan strategi bernuansa politik bernama pemekaran daerah.

Padahal, para pengamat sudah memperingatkan, selama rencana pemekaran dilakukan bukan dengan alasan pemerataan, melainkan cara memecah belah kekuatan gerakan rakyat Papua, sedang militer masih bercokol di sana, maka kekerasan di Papua akan terus niscaya.

Jokowi mestinya belajar untuk memandang penyelesaian kasus konflik di Papua bukan sekadar dari kacamata Jakarta. Ada persoalan kemanusiaan dan marginalisasi yang brutal terhadap orang Papua.

Banyak orang Papua meninggal dunia karena konflik berkepanjangan, banyak perempuan menjanda, anak-anak kurang gizi dan tak terdidik karena sibuk mengungsi. Ini belum ditambah dengan persoalan rasisme yang selama pemerintahan Jokowi justru menguat di berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan Surabaya.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.